Vol. IV / PUSLIT - Januari 2024
Penulis : Aulia Fitri, S.IP., M.Si. (Han)
Isu :
Indonesia mendukung hasil Putusan Mahkamah Internasional yang menuntut penghentian genosida oleh Israel di Gaza. Dalam tiga bulan terakhir, Indonesia telah secara konsisten terlibat dalam sidang Dewan Keamanan (DK) PBB terkait situasi di Gaza. Terdapat tiga hal utama yang terus didorong oleh Indonesia, yaitu gencatan senjata secara permanen, status Palestina sebagai anggota penuh PBB, dan penghentian pasokan senjata terhadap Israel. Komisi I DPR RI melalui fungsi pengawasan perlu terus mendukung Kementerian Luar Negeri (Kemlu) dalam berbagai upaya diplomasi untuk mewujudkan gencatan senjata secara permanen, penghentian genosida, pembukaan akses terhadap bantuan kemanusiaan, dan terutama kemerdekaan Palestina. Selain itu, Komisi I DPR RI perlu mendorong Kemlu untuk terus mengupayakan aksi nyata implementasi Putusan Mahkamah Internasional, resolusi DK PBB, dan upaya tuntutan kejahatan perang terhadap Israel karena secara jelas telah mengabaikan hukum humaniter internasional.
Penulis : NURFADHILAH ARINI, S.I.P.
Isu :
Tahapan kampanye Pemilu 2024 masih terus berlangsung. Pernyataan Presiden Joko Widodo bahwa presiden dan menteri dapat berkampanye asal tidak menggunakan fasilitas negara, telah memantik perdebatan. Pada satu sisi, pernyataan presiden dinilai menegaskan aturan yang secara jelas telah diatur oleh UU Pemilu. Tetapi, pada sisi lain, pernyataan tersebut menerima kritik dan dikhawatirkan memunculkan berbagai persoalan. Komisi II DPR RI perlu mendorong Bawaslu untuk memaksimalkan mekanisme pencegahan dan penanganan dugaan pelanggaran kampanye pemilu di seluruh tingkatan. Hal ini penting guna mengintensifkan koordinasi dan kolaborasi antar pemangku kepentingan, instansi penyelenggara pemilu, penegak hukum, dan seluruh kementerian terkait. Komisi II DPR RI juga dapat mendorong Bawaslu untuk memperkuat pengawasan terhadap pejabat negara yang berkampanye dengan memperhatikan kelangsungan pelaksanaan pemerintahan dan penyelenggaraan negara, sekaligus mencegah kemungkinan penyalahgunaan kewenangan.
Penulis : Prianter Jaya Hairi, S.H., LLM.
Isu :
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) memeriksa sebanyak 191 pegawai KPK yang diduga terlibat praktik pungutan liar (Pungli) di rumah tahanan (Rutan) KPK. Nilai Pungli di Rutan KPK yang ditemukan Dewan Pengawas (Dewas) KPK mencapai Rp6,14 miliar. Nilai tersebut merupakan akumulasi sejak Desember 2021 hingga Maret 2022, meskipun praktik ini ditengarai telah dimulai sejak 2017. Kini status penangan kasus ini telah memasuki tahap penyidikan. DPR melalui Komisi III perlu mengambil peran pengawasannya dengan melakukan rapat bersama KPK, Kementerian Hukum dan HAM, serta pihak lainnya yang terlibat pengusutan perkara ini untuk mendorong penuntasan pengusutan perkara ini. DPR juga perlu mendukung dan mengawasi dilakukannya pembenahan dan evaluasi terhadap sistem tata kelola Rutan KPK, agar kasus ini tidak terulang kembali.
Penulis : Anih Sri Suryani, S.Si., M.T.
Isu :
Asumsi utama penyebab krisis alam disebabkan oleh ulah subjek manusia: pola pikir materialistis, antroposentris, saintisme, gaya hidup konsumtif, dan kebijakan pembangunan yang tidak ramah lingkungan. Bentuk spiritual ekologis dimulai dengan perubahan atau transformasi pikiran, sikap, dan perilaku seseorang atau masyarakat secara umum menuju kesadaran dan tanggung jawab terhadap lingkungan dan ekosistem.
Peran pemerintah dalam penyelarasan spiritual ekologis antara lain dengan penyusunan kebijakan yang proiklim dan mengimplementasikan pembangunan berkelanjutan. Komisi IV DPR RI perlu memastikan alokasi dana yang cukup untuk mendukung proyek-proyek dan inisiatif yang bersifat berkelanjutan serta mengawasi pemerintah untuk melakukan aksi mitigasi dan adaptasi yang sesuai untuk melindungi lingkungan hidup yang menyentuh dimensi spiritual ekologis.
Penulis : Dewi Restu Mangeswuri, S.E., M.Si.
Isu :
Kemenhub mengalokasikan anggaran subsidi angkutan perintis dan public service obligation (PSO) di seluruh moda transportasi pada tahun 2024 sebesar Rp12,2 triliun. Masih banyak daerah di Indonesia yang membutuhkan dukungan layanan transportasi publik yang terjangkau, untuk membuka keterisolasian wilayah dan melancarkan pergerakan penumpang maupun barang/logistik. Hal ini perlu menjadi perhatian Komisi V DPR RI memastikan bahwa kebijakan subsidi ini benar-benar untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui layanan angkutan kelas ekonomi bagi PSO dan di daerah tertinggal, terpencil, terluar dan perbatasan (3TP) bagi perintis. Komisi V DPR RI perlu meminta pemerintah melakukan evaluasi atas realisasi anggaran subsidi angkutan perintis secara periodik. Komisi V DPR RI perlu memastikan agar Kemenhub melakukan pemetaan dan perencanaan yang baik dalam pelaksanaan kegiatan subsidi angkutan perintis, serta penataan terhadap jalur angkutan perintis supaya dapat berjalan selaras dan tidak bersinggungan dengan rute komersial yang telah dilayani swasta.
Penulis : Dian Cahyaningrum, S.H.. M.H.
Isu :
Investasi tahun 2023 terealisasi dengan baik, bahkan melebihi target yang ditetapkan oleh Presiden dan target RPJMN. Sayangnya, besarnya investasi tahun 2023 belum sebanding dengan serapan tenaga kerja. Sementara investasi tahun 2024 menghadapi tantangan, baik eksternal maupun internal. Tantangan eksternal berupa ketegangan geopolitik yang tinggi, perlambatan pertumbuhan ekonomi global, pengetatan moneter, dan kontraksi pertumbuhan ekonomi di negara maju yang menghambat pertumbuhan FDI. Sedangkan tantangan internal berupa persoalan kemudahan perizinan, sinkronisasi regulasi, pengadaan lahan, dan ketenagakerjaan. Komisi VI DPR RI perlu selalu mengingatkan pemerintah untuk mewaspadai tantangan investasi 2024 dan melakukan upaya untuk menghadapinya, agar target investasi tahun 2024 tercapai. Komisi VI DPR RI juga perlu mendorong pemerintah untuk mengupayakan penyerapan tenaga kerja yang sebanding dengan besarnya investasi agar investasi dirasakan manfaatnya oleh rakyat.
Penulis : Dewi Wuryandani, S.T., M.M.
Isu :
Harga nikel mengalami tren penurunan di pasar internasional. Bahkan harganya terjun bebas sepanjang tahun 2023 sampai awal tahun 2024. Penurunannya mencapai 40% dibandingkan dengan harga pada awal tahun 2023, yaitu dari USD28.194,61 per metrik ton pada Januari tahun 2023 menjadi USD16.306 per metrik ton pada Januari tahun 2024. Penyebab utama turunnya harga nikel dunia adalah oversupply nikel dari Indonesia.
Tren penurunan harga nikel di pasar internasional membuat para produsen nikel dunia kewalahan mempertahankan usahanya. Bahkan beberapa produsen nikel asal Australia dan Kanada telah menghentikan operasinya. Walaupun saat ini industri nikel Indonesia belum terdampak atas penurunan harga nikel dunia, namun tetap perlu diwaspadai dampak jangka panjangnya. Komisi VII DPR RI perlu mendorong pemerintah untuk mengatasi penurunan harga nikel agar tidak berkelanjutan yang pada akhirnya merugikan industri nikel dalam negeri.
Penulis :
Isu :
Sekitar 4.000 keluarga di empat desa di Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, terancam kelaparan karena pengerjaan irigasi Nggorang Sub-Irigasi Wae Mese yang ditargetkan selesai akhir Desember 2023 diperpanjang hingga tiga bulan ke depan. Untuk mengantisipasi ancaman kelaparan yang terjadi di 4 desa di Manggarai Barat, Komisi VIII DPR RI, melalui fungsi pemgawasan dapat meminta penjelasan kepada Badan Pangan Nasional serta Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat mengenai langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mengantisipasi ancaman kelaparan. Komisi VIII DPR RI juga dapat mendorong Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk mengantisipasi ancaman kelaparan pada perempuan dan anak-anak, termasuk perempuan yang sedang hamil dan menyusui serta anak balita.
Penulis : Nur Sholikah Putri Suni, M.Epid.
Isu :
Peringatan hari gizi nasional yang jatuh setiap tanggal 25 Januari merupakan kesempatan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya asupan gizi yang seimbang untuk kesehatan dan kesejahteraan. Permasalahan terkait gizi di Indonesia yang menjadi sorotan akhir-akhir ini adalah stunting. Berdasarkan Survei Status Gizi Nasional (SSGI) tahun 2022, menyebutkan bahwa 1 dari 5 anak balita di Indonesia menderita stunting. Anak yang tumbuh dengan gizi seimbang maka akan menjadi sumber daya manusia (SDM) yang sehat, cerdas dan gemilang sehingga mampu membangun negara yang maju. Penyelesaian masalah gizi bukan hanya tanggung jawab individu maupun kelompok tertentu. Oleh karenanya, Komisi IX DPR RI yang membidangi masalah kesehatan perlu: mengawasi dan memastikan langkah pemerintah dalam tata kelola lintas sektoral dalam menyelesaikan akar masalah gizi melalui pendekatan berbagai sektor; mendorong pemerintah untuk meningkatkan kompetensi dan kesejahteraan SDM kesehatan; mengawasi pemerintah terkait implementasi kebijakan yang mendukung upaya penanggulangan masalah gizi, termasuk program-program pencegahan stunting, promosi pola makan sehat, serta pemenuhan gizi baik di tingkat pusat maupun daerah; dan mengalokasikan anggaran untuk program penanggulangan masalah gizi. Melalui peran-peran tersebut, DPR RI, khususnya komisi IX dapat berkontribusi secara signifikan dalam upaya peningkatan gizi masyarakat Indonesia.
Penulis : Shanti Dwi Kartika, S.H., M.Kn.
Isu :
Indonesia menghadapi bonus demografi pada 2025–2035, yang dapat dimanfaatkan untuk menuju Indonesia Emas 2045. Bonus demografi memberikan peluang dan tantangan bagi pendidikan tinggi di Indonesia untuk meningkatkan kualitas SDM menuju visi Indonesia Emas. Namun, pendidikan tinggi masih menghadapi permasalahan struktural sehingga belum optimal menjawab tantangan industri dan pasar kerja di era globalisasi, digitalisasi, dan revolusi industri 4.0. Untuk itu, diperlukan peningkatan kualitas pendidikan tinggi dalam akses, relevansi, mutu, kapasitas, dan finansial. Komisi X DPR RI harus melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan UU Sistem Pendidikan Nasional, UU Pendidikan Tinggi, dan kebijakan pemerintah terkait pendidikan tinggi; mendorong perguruan tinggi sebagai trigger mechanisme dan agen transformasi sosial-ekonomi; serta mendesak pemerintah untuk perbaikan sistem pendidikan, peningkatan alokasi anggaran pendidikan tinggi, serta berkolaborasi dan bersinergi dengan sektor swasta, perguruan tinggi, dan lembaga penelitian.
Penulis : Edmira Rivani, S.Si., M.Stat.
Isu :
Industri asuransi jiwa menghadapi beberapa tantangan, salah satunya regulasi OJK terkait peningkatan ekuitas minimum perusahaan asuransi dan reasuransi dalam dua tahap. Tantangan selanjutnya adalah implementasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 74 yang berubah menjadi International Financial Reporting Standards (IFRS) 117. Tantangan lainnya adalah perusahaan asuransi yang memiliki Unit Usaha Syariah (UUS) dan berencana melakukan spin off, diwajibkan menambahkan ekuitas unit syariah dari pemegang saham perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi. Sejumlah tantangan ini harus dihadapi dan direncanakan dengan seksama di Tengah kondisi pendapatan premi asuransi jiwa yang mengalami penurunan. Langkah OJK dalam menentukan regulasi-regulasi ini sudah cukup positif, sebagaimana diamanatkan dalam UU P2SK. DPR RI, khususnya Komisi XI, perlu mengawasi implementasi regulasi-regulasi tersebut agar terlihat apakah industri asuransi jiwa memerlukan revisi atau penyesuaian terhadap regulasi tersebut.
Vol. III / PUSLIT - Januari 2024
Penulis : Lisbet, S.Ip., M.Si.
Isu :
Vietnam merupakan negara mitra strategis Indonesia di kawasan ASEAN. Pada tanggal 11-13 Januari 2024, Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kenegaraannya ke Vietnam. Sejumlah potensi kerja sama Indonesia-Vietnam yang dihasilkan pada pertemuan tersebut, seperti pengembangan kendaraan listrik, industri hijau, teknologi pangan, dan pendukung sektor industri, seperti penguatan penelitian dan pengembangan. Pada pertemuan tersebut, ada hal baru yang disepakati oleh kedua negara yaitu menggabungkan kekuatan dan aset masing-masing pada sektor-sektor tersebut. Terkait kendaraan listrik, Vietnam telah memiliki VinFast namun Indonesia juga merupakan pasar yang sangat besar untuk otomotif. Indonesia dan Vietnam pun sama-sama terlibat dalam Just Energy Transition Partnership (JETP). Komisi I DPR RI dapat melakukan fungsi pengawasannya terhadap Kementerian Luar Negeri terkait implementasi dari kerja sama tersebut agar dapat berjalan secara optimal.
Penulis : ANIN DHITA KIKY AMRYNUDIN, S.A.P., M.Si.
Isu :
PPATK menemukan dugaan pelanggaran dana pemilu dikarenakan adanya kejanggalan transaksi di 21 rekening bendahara partai politik. Bawaslu mengaku kesulitan mengawasi dana kampanye partai politik dikarenakan KPU membatasi akses terhadap data laporan dana kampanye. Komisioner KPU beralasan bahwa beberapa informasi tersebut dikecualikan untuk dibuka kepada publik. KPU seharusnya tidak menutup informasi penerimaan dan pengeluaran dana kampanye peserta pemilu kepada Bawaslu.
Melalui fungsi pengawasan, Komisi II DPR RI dapat mengadakan rapat dengar pendapat bersama KPU dan Bawaslu terkait dugaan pelanggaran dana kampanye. Selanjutnya, Komisi II DPR RI melalui fungsi legislasi dapat melakukan kajian kemungkinan celah regulasi dana kampanye, seperti mengubah pendekatan audit dana kampanye yang semula audit kepatuhan menjadi audit investigatif sehingga pengungkapan dana kampanye dapat lebih transparan dan mencegah vailed political spending.
Penulis : Denico Doly, S.H., M.Kn.
Isu :
Kejaksaan Agung menahan pelaku tindak pidana korupsi yang melibatkan oknum pegawai PT. Antam dengan kerugian sekitar Rp.1,266 triliun. Kasus korupsi yang terjadi pada awal tahun 2024 ini menjadi pengingat bagi seluruh penegak hukum bahwa tindak pidana korupsi masih menjadi pekerjaan rumah besar untuk segera diantisipasi dan diberantas. Pengisian LHKPN dan pelaporan pajak di awal tahun menjadi penting dilakukan oleh para pejabat publik untuk menunjukkan bahwa kekayaan yang dimilikinya diperoleh secara wajar. Kerja sama antara penegak hukum dan unit yang berkaitan dengan pengawasan internal pada setiap kementerian atau lembaga negara menjadi penting dilakukan, agar setiap orang yang bekerja pada kementerian atau lembaga negara dapat dipantau kekayaannya. Komisi III DPR RI dalam pelaksanaan fungsi pengawasan perlu mengawasi penegak hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi agar bekerja sesuai dengan koridor undang-undang.
Penulis : Teddy Prasetiawan, S.T., M.T.
Isu :
Masa depan sektor pertanian di Indonesia sangat ditentukan oleh petani. Sumber daya petani yang unggul dan berdaya saing merupakan kunci dari masa depan sektor pertanian Indonesia yang cerah. Namun, saat ini kita dihadapkan dengan fakta bahwa rerata usia petani Indonesia semakin menua dan rendahnya minat generasi muda untuk berprofesi sebagai petani. Perlu upaya untuk meningkatkan minat generasi muda untuk menjadi petani milenial. Salah satunya dengan pendekatan teknologi dan digitalisasi sektor pertanian. Komisi IV DPR RI perlu mendorong pemerintah agar lebih serius mengembangkan program kerja yang meningkatkan minat generasi muda untuk menjadi petani. Tidak hanya melalui pelatihan dan pendampingan saja, tetapi juga dengan modernisasi sektor pertanian melalui penerapan teknologi informasi dan digitalisasi serta peningkatan akses terhadap bantuan modal bagi petani milenial.
Penulis : Dr. Suhartono, S.IP., M.P.P.
Isu :
Rencana perubahan kelima atas PP tentang Jalan Tol menunjukkan perkembangan yang terjadi di jalan tol telah mendorong sejumlah perubahan baik di tingkat PP dan UU. Ini menunjukkan jalan tol memerlukan pengaturan yang berdimensi jangka panjang yang menjamin kepastian hukum bagi masyarakat pengguna, pengelola jalan tol, kelembagaan dan tentunya menjamin peningkatan layanan secara berkelanjutan. Komisi V DPR RI perlu memastikan muatan perubahan pada PP jalan tol berpihak pada masyarakat, peningkatan pelayanan oleh pengelola jalan tol dan transaksi yang memudahkan masyarakat dengan resiko kegagalan yang terkendali. Komisi V DPR RI agar meminta kepada Kementerian PUPR tentang hasil mitigasi uji kelaikan penerapan pembayaran tol nirsentuh dan estimasi dampaknya bagi masyarakat.
Penulis : Dr. Ari Mulianta Ginting, S.E., M.S.E.
Isu :
Bawang putih merupakan salah satu komoditas pangan yang mengalami fluktuasi harga pada tahun 2023. Hasil temuan Obmudsman RI menemukan adanya dugaan pungutan liar terkait penerbitan RIPH yang membebani pelaku importir bawang putih sebesar Rp200,00 – Rp250,00 per kg. Dampaknya adalah impor kebutuhan bawang putih melebihi kuota yang telah ditetapkan. Rebutan SPI bahan pangan bawang putih berdampak terhadap pelaku usaha yang merugi dan harga bawang putih yang mengalami fluktuasi di tahun 2023.
Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, DPR RI khususnya Komisi VI perlu mendorong adanya evaluasi tata niaga perdagangan bahan pangan khususnya komoditas bawang putih. Komisi VI DPR RI dapat mendorong stakeholder terkait untuk memastikan bahwa tata niaga perdagangan bahan pangan khususnya bawang putih bisa lebih baik dan transparan. Hal ini diperlukan agar terjadi tata niaga perdagangan bawang putih yang lebih baik dan hasil akhir yang diharapkan adalah terjadinya stabilitas harga bawang putih di Indonesia pada tahun 2024.
Penulis :
Isu :
Komoditas tambang migas sangat penting dan strategis bagi Indonesia. Walaupun beberapa sumur migas telah ditemukan potensi cadangannya termasuk cadangan terbukti, tetapi belum dieksplorasi untuk melihat volumenya. Implikasinya, lifting migas terus turun dan tidak mencapai target yang ditetapkan setiap tahun. Selain itu, penurunan lifting migas disebabkan kondisi sumur migas relatif tua yang cadangannya sudah berkurang. Padahal, pemerintah telah menargetkan produksi migas sebesar 1 juta BOPD pada tahun 2030.
Pemerintah sebaiknya meningkatkan eksplorasi sumur migas yang memiliki cadangan terbukti agar dieksploitasi/diproduksi untuk menambah lifting. Pemerintah juga perlu memberikan fleksibilitas atas sistem bagi hasil yang ditawarkan kepada KKKS agar investasi migas di hulu dapat meningkat di masa mendatang. Di samping itu, pemerintah dapat mengurangi porsi migas bagian negara jika Wilayah Kerja berada di laut dalam karena investasinya cukup besar.
Penulis : Mohammad Teja, S.Sos., M.Si.
Isu :
Tahun 2024, pemerintah akan terus melaksanakan strategi dan kebijakan penanggulangan kemiskinan, khususnya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dengan target 0%. Meskipun tren penurunannya sudah dalam track yang diharapkan, namun berberapa kendala masih dihadapi, antara lain dibutuhkan upaya yang lebih intens dari sisi pemerintah termasuk dalam melibatkan pelaku dan mitra nonpemerintah melalui pendekatan kolaboratif dan kemitraan pentahelix. Komisi VIII DPR RI perlu memastikan ketersediaan anggaran untuk mencapai target penurunan kemiskinan ekstrem hingga 0%. Lebih lanjut, bersama dengan pemerintah Komisi VIII DPR RI dapat merancang pilot project pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan kehidupan ekonomi berbasis kearifan lokal yang dapat membantu membangun kemandirian masyarakat tanpa bergantung pada bantuan sosial.
Penulis : Efendi, S.Sos., M.AP
Isu :
Tanggal 12 Januari hingga 12 Februari setiap tahunnya diperingati sebagai bulan K3. Tahun ini bulan K3 diselenggarakan berdasarkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 244 Tahun 2023. Aturan ini bertujuan untuk menanamkan budaya K3 di tempat kerja, meningkatkan produktifitas, menciptakan lingkungan tempat kerja yang aman dan sehat. Pelaksanaan bulan K3 beberapa tahun terakhir diwarnai dengan peningkatan kasus kecelakaan kerja. Bulan K3 tahun ini merupakan momentum bagi pemerintah untuk lebih mengampanyekan penyelenggaraan K3 yang baik dan memacu semangat K3 para pemangku kepentingan. Komisi IX DPR RI yang membidangi masalah ketenagakerjaan perlu mengawasi dan memastikan langkah pemerintah dalam mereformasi pengawasan ketenagakerjaan dan pelaksanaan K3 secara nasional; melakukaan koordinasi, sinergi, dan kolaborasi forum-forum K3; menyempurnakan sistem pengawasan, informasi, dan layanan K3; memotivasi para pemangku kepentingan; mengefektifkan pelayanan K3; dan melakukan sosialisasi dan edukasi K3 secara masif. Komisi IX bersama-sama pemerintah juga perlu segera memperbaiki UU No. 1 Tahun 1970 karena banyak aturan yang sudah tidak relevan.
Penulis : Elga Andina, S.Psi., M.Psi.
Isu :
Pemerintah berencana menghentikan alokasi anggaran untuk LPDP sebesar Rp20 triliun, dengan pertimbangan bahwa dana kelola dianggap sudah mencukupi untuk membiayai beasiswa mahasiswa. Dana yang dihemat direncanakan dialihkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, termasuk penguatan sekolah vokasi dan peningkatan pendanaan riset. Respons masyarakat terbagi antara mendukung dan menganggap anggaran beasiswa perlu ditingkatkan. Komisi X DPR RI memberikan apresiasi terhadap evaluasi pemerintah, sambil menyoroti perlunya: (1) evaluasi menyeluruh terhadap kualitas layanan LPDP; (2) memastikan tingkat peluang mendapatkan layanan beasiswa tetap besar, bahkan meningkat; dan (3) kebutuhan akan perencanaan peralihan anggaran yang komprehensif tanpa mengabaikan program yang sudah berjalan.
Penulis : Monika Suhayati, S.H., M.H.
Isu :
Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada tahun 2023 tercatat sebesar Rp255,8 triliun, dari target Rp297 triliun. Pencapaian ini mengalami penurunan apabila dibandingkan penyaluran tahun 2022 sebesar Rp373 triliun, dari target Rp365,5 triliun. Hasil pemantauan dan evaluasi (monev) Kementerian Koperasi dan UKM di 23 provinsi menunjukkan adanya bank penyalur KUR yang tidak mematuhi pedoman penyaluran KUR dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Komisi XI DPR RI perlu meminta Kementerian Koordinasi Perekonomian meningkatkan sosialisasi informasi persyaratan pengajuan KUR sesuai dengan peraturan yang berlaku kepada masyarakat, khususnya pelaku UMKM. Komisi XI juga perlu meminta OJK melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap lembaga keuangan penyalur KUR agar mematuhi pedoman penyaluran KUR serta melakukan tindakan terhadap lembaga keuangan penyalur KUR yang dianggap tidak layak atau kinerjanya tidak sesuai dengan persyaratan dalam Permenko.
Vol. II / PUSLIT - Januari 2024
Penulis : ZIYAD FALAHI, M.Si.
Isu :
Pengadilan perdana terkait tragedi kemanusiaan di Gaza telah disidangkan oleh International Courts of Justice (ICJ) di Denhaag pada 11 Januari 2024. Satu minggu tepatnya setelah gugatan disampaikan oleh Afrika Selatan pada 29 Desember 2023 atau dua bulan setelah Bank Uni Eropa memberi kalkulasi atas implikasi perang, beberapa negara memberikan atensi dalam merespons pengadilan. Dalam konteks ini, kepentingan warga Palestina yang menjadi korban dari agresi Israel harus mendapatkan perhatian. Secara khusus, Komisi I DPR RI perlu meminta kepada Pemerintah untuk dapat mengantisipasi gagalnya perundingan Abraham. Pada saat yang bersamaan, diplomasi parlemen yang memberi ruang bagi diupayakannya perdamaian di Timur Tengah, khususnya dalam mengupayakan terwujudnya keadilan dan kemerdekaan bagi bangsa Palestina perlu terus dilakukan.
Penulis : SIDIQ BUDI SEJATI, S.T., M.AP.
Isu :
Bawaslu telah menemukan beberapa masalah dalam proses distribusi logistik Pemilu 2024 dan menyimpulkan terdapatnya beberapa kendala yang dihadapi yaitu terkait koordinasi, akses dan informasi, kendaraan, cuaca, geografis, keamanan dan jarak tempuh. KPU diminta untuk terus berupaya konsisten dalam memenuhi pengaturan terkait tata kelola logistik Pemilu sampai dengan masa pemungutan suara dilaksanakan. Komisi II DPR RI melalui fungsi pengawasan perlu mendorong KPU agar dapat lebih mengoptimalkan penggunaan aplikasi Sistem Informasi Logistik (Silog) dan meningkatkan koordinasi dengan pihak yang ditunjuk atau diberikan tanggung jawab dalam pemenuhan perlengkapan pemungutan suara, serta meminta Bawaslu untuk terus meningkatkan pengawasan dan sekaligus saran perbaikan terhadap kinerja KPU terkait pemutakhiran data logistik seperti jadwal distribusi logistik, kuantitas dan kualitas logistik, serta pengamanan logistik.
Penulis : Marfuatul Latifah, S.H.I., LL.M.
Isu :
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi telah menjatuhkan hukuman terhadap Rafael Alun Trisambodo dari perkara yang bermula pada pemeriksaan LHKPN. LHKPN memiliki banyak kelemahan, yaitu minimnya personel pengelola, ketiadaan peraturan tentang unexplained wealth dan illicit enrichment, belum sempurnanya sistem deteksi, belum adanya akses publik terhadap laporan dan hasil LHKPN, serta belum efektifnya sanksi. KPK sedang melakukan revisi Peraturan KPK No. 2 Tahun 2020 untuk memperkuat LHKPN dengan menuangkan perbaikan sanksi administratif, peningkatan pengawasan internal melalui inspektorat, dan beberapa penguatan kewenangan KPK. Upaya memperkuat LHKPN harus mendapatkan dukungan dari pihak legislatif. Komisi III DPR RI perlu melakukan pengawasan guna menemukan kendala yang ditemui KPK dalam praktik LHKPN. Selain itu, Komisi III DPR RI juga perlu menggagas perubahan UU No. 28 Tahun 1999 dan mengusulkannya masuk dalam Prolegnas, serta mendorong pembahasan RUU tentang Perampasan Aset.
Penulis : Masyithah Aulia Adhiem, S.Si, M.E.
Isu :
Indonesia memiliki sumber daya kelautan dan perikanan yang melimpah, namun pencapaian sektor kelautan dan perikanan di tahun 2023 masih di bawah target. Nilai kontribusi PNBP pada 2023 sebesar Rp1,69 triliun dari target Rp3,5 triliun. Adapun nilai ekspor perikanan tercatat USD6,2 miliar selama 2023 dari target USD7,2. Diperlukan upaya untuk memastikan bahwa sumber daya kelautan perikanan dapat dimanfaatkan secara lestari dan berkelanjutan di tengah upaya Indonesia meningkatkan peran di pasar global. Saat ini, Pemerintah melalui KKP telah mencanangkan 5 kebijakan ekonomi biru tahun 2024, salah satunya adalah penangkapan ikan secara terukur (PIT).
Anggota Komisi IV DPR RI menyatakan perlu kesiapan yang matang dalam menerapkan PIT, terutama dalam menyediakan sarana dan prasarana pendukung bagi nelayan, yang disampaikan pada beberapa kesempatan kunjungan kerja yang dilakukan oleh DPR RI. Selain itu, pengawasan juga perlu dilakukan terhadap hasil uji coba PIT di daerah percontohan sebagai dasar dalam melakukan penerapan PIT secara nasional.
Penulis : Rafika Sari, S.E., M.S.E.
Isu :
Presiden Joko Widodo telah meresmikan Proyek Strategis Nasional (PSN) Tol Pamulang-Cinere-Raya Bogor (8 Januari 2024) di Gate Tol Limo Utama, Depok, Jawa Barat, yang menandai pertemuan ruas Tol Cinere-Jagorawi (Cijago) dan ruas Tol Serpong-Cinere (Sercin). Tol Pamulang-Cinere-Raya Bogor sepanjang 14,8 km merupakan bagian dari jaringan tol JORR II, dan merupakan konektivitas baru bagi masyarakat yang bermobilitas di Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Bodetabek) menuju Bandara Soekarno-Hatta dan pusat layanan perkotaan lain, tanpa masuk wilayah Jakarta. Investasi infrastruktur sebesar ±Rp7,7 triliun bersumber dari APBN. Pembangunan dan realisasi traffic pengendara di Tol Pamulang-Cinere-Raya Bogor perlu menjadi perhatian Komisi V DPR RI, sehingga dapat tercapai tujuan pembangunan, yaitu efisiensi waktu dan biaya logistik serta peningkatan perekonomian daerah. Komisi V DPR RI mendorong Kementerian PUPR untuk berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan pengelola jalan tol dalam upaya peningkatan traffic pengendara di ruas tol tersebut.
Penulis : YOSEPHUS MAINAKE, M.H.
Isu :
Beras sangat penting untuk memenuhi kebutuhan pangan rakyat. Namun sejak memasuki awal tahun 2024, harga beras di pedagang eceran belum menunjukkan tanda-tanda penurunan. Sebaliknya, sejak awal pekan lalu, harga komoditas pangan tersebut terus bergerak naik. Bahkan harga beras di Indonesia telah mencapai rekor tertinggi dalam 15 tahun terakhir. Selasa, 9 Januari 2024 harga beras bergerak di kisaran Rp13.280 per kg. Harga tersebut telah melampaui harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan oleh pemerintah dalam Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 7 tahun 2023 Harga Eceran Tertinggi Beras, sebesar Rp10.900 per kg-Rp11.800 per kg. Komisi VI DPR RI dalam melakukan fungsi pengawasan perlu memastikan pelaksanaan langkah antisipasi agar suplai beras tetap dilakukan untuk menekan harga beras berjalan dengan baik dan memastikan adanya koordinasi antar-stakeholders terkait seperti Kementerian Perdagangan, Badan pangan Nasional, dan Bulog dalam melakukan pengawasan.
Penulis : Hilma Meilani, S.T., MBA.
Isu :
Kebijakan TKDN di sektor PLTS di Indonesia dianggap menghambat investasi PLTS di dalam negeri. Peraturan Menteri Perindustrian mewajibkan TKDN modul surya minimal 60% mulai 1 Januari 2025. Permasalahan terkait aturan TKDN dalam pengembangan PLTS, antara lain Indonesia belum memiliki industri yang mendukung pemenuhan TKDN dalam PLTS dan harga modul surya buatan dalam negeri lebih mahal dibandingkan dengan produk impor.
Kementerian ESDM mengusulkan penurunan TKDN modul surya untuk PLTS menjadi 40% dan relaksasi ketentuan TKDN sebelum batasan komponen bahan baku lokal dinaikkan secara bertahap, atau mempertahankan TKDN 40% hingga 4 tahun ke depan. Relaksasi tersebut diharapkan memberikan akses lebih luas untuk pendanaan internasional dan menciptakan pasar menarik bagi investasi di sisi hulu. Komisi VII DPR RI perlu mendorong pemerintah untuk memberikan insentif dan mendukung pengembangan industri hulu dan penunjang PLTS di Indonesia.
Penulis : Trias Palupi Kurnianingrum, S.H., M.H.
Isu :
Pemerintah Republik Indonesia bersama dengan pemerintah kerajaan Arab Saudi telah menandatangani kesepakatan perhajian (ta’limatul hajj) untuk musim haji 1445 H/2024 M, dimana salah satu isi kesepakatan tersebut adalah Indonesia akan memberangkatkan sebanyak 241 ribu jemaah haji pada tahun ini. Dengan penambahan jumlah kuota haji tersebut, maka diperlukan peningkatan layanan perhajian sebagaimana yang telah disepakati dalam ta’limatul hajj. Terkait dengan hal ini, menjadi momentum bagi Indonesia untuk lebih meningkatkan pelayanan terbaik bagi jemaah haji. Buruknya kualitas pelayanan haji Mashariq kepada jemaah haji Indonesia secara tidak langsung menempatkan Indonesia untuk melakukan peninjauan ulang kontrak perusahaan layanan haji tersebut. Komisi VIII DPR RI perlu mendorong Kemenag RI mengambil tindakan tegas terhadap kinerja Mashariq. Apabila tidak dapat diubah maka Indonesia berhak untuk mengambil sikap untuk tidak memperpanjang kontrak tersebut. Perbaikan peningkatan layanan haji perlu dilakukan agar jemaah dapat lebih fokus ibadah.
Penulis : Luthvi Febryka Nola, S.H., M.Kn.
Isu :
Setelah hampir satu dekade Indonesia dinyatakan bebas polio oleh organisasi kesehatan dunia, kasus polio kembali ditemukan. Sepanjang Desember 2023- Januari 2024, tiga anak telah mengalami kelumpuhan dan 9 orang lainnya terpapar virus tanpa gejala. Status Kejadian Luar Biasa (KLB) juga telah ditetapkan pada daerah terjangkit. Komisi IX DPR RI yang membidangi masalah kesehatan perlu memberi perhatian terhadap masalah ini karena polio tidak hanya mengakibatkan kecacatan tapi juga kematian. Adapun beberapa langkah yang dapat diambil oleh Komisi IX adalah mendorong pemerintah melakukan surveilans dan vaksinasi massal di daerah KLB; memastikan pemerintah telah mempersiapkan segala sumber daya dan mendorong adanya kerja sama yang baik antar pemangku kepentingan; serta mengampanyekan pentingnya vaksinasi, gizi, sanitasi dan hyginitas pada masyarakat.
Penulis : Sulis Winurini, S.Psi., M.Psi.
Isu :
Naturalisasi pemain sepak bola menjadi strategi Indonesia untuk mengangkat prestasi timnas Indonesia, terlebih dalam menghadapi Piala Asia 2023 di Qatar. Namun di sisi lain, program ini masih memicu pro dan kontra. Terlebih pada praktiknya, sejauh ini belum ada prestasi sebagai juara yang diperoleh timnas Indonesia setelah menggunakan pemain naturalisasi. Strategi naturalisasi untuk Piala Asia 2023 juga tengah mendapatkan sorotan setelah kegagalan timnas Indonesia dalam uji coba menjelang Piala Asia 2023. Komisi X DPR RI perlu terus mengawasi program naturalisasi dan mendorong pemerintah dan PSSI untuk mengantisipasi implikasi negatif naturalisasi seperti menurunnya motivasi pemain lokal. Pembinaan pemain usia muda perlu ditekankan sebagai upaya jangka panjang bagi kemajuan dunia sepak bola. Komisi X DPR RI perlu mendorong PSSI untuk meningkatkan koordinasi antarpemain untuk memperkuat kualitas kerja sama di lapangan.
Penulis : Venti Eka Satya, S.E., M.Si., Ak.
Isu :
Salah satu upaya pemerintah untuk optimalisasi desentralisasi fiskal adalah dengan menerbitkan Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD). UU HKPD mengatur tentang tarif pajak daerah, termasuk pajah hiburan sebesar 40%-75%, yang diberlakuan bulan Januari 2024, dua tahun setelah disahkannya UU HKPD. Pembelakuan aturan ini berpotensi meningkatkan pendapatan pajak daerah. Akan tetapi di sisi lain, pelaku usaha industri hiburan menganggap tarif ini terlalu tinggi dan akan menurunkan minat konsumen sehingga berdampak negatif pada industri pariwisata nasional. Pengamat pariwisata berpedapat bahwa aturan ini belum tepat diterapkan saat ini karena dunia usaha, khususnya usaha hiburan, baru mulai pulih dari dampak pandemi Covid-19. . DPR RI khususnya Komisi XI, melalui fungsi pengawasannya perlu menjembatani pemerintah dan pelaku usaha untuk duduk bersama mencari jalan tengah permasalahan ini.
Vol. V / PUSLIT - November 2023
Penulis : Aryojati Ardipandanto, S.IP., M.Sos
Isu :
Pada 1 Desember 2023 Kemenhan RI membuat rumusan final naskah persetujuan Defence Cooperation Agreement (DCA) antara Indonesia dengan Australia. Isi dari draf final DCA itu adalah pengembangan kerja sama bidang pertahanan dengan Australia, terutama untuk saling membantu dalam mengantisipasi dan menghadapi ancaman keamanan di kawasan Indo-Pasifik di masa depan. Dalam kerja sama dengan luar negeri, UU Industri Pertahanan mengamanatkan agar keputusan harus melalui pembahasan di Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) terlebih dahulu. Rencana mengesahkan DCA Indonesia-Australia harus ditanyakan oleh Komisi I DPR kepada pihak Kemenhan RI terkait apakah konsep DCA yang draf nya sudah final tersebut sudah mendapatkan persetujuan dari forum KKIP, terutama apabila menyangkut peran industri pertahanan dalam negeri. Hal ini perlu diingatkan karena KKIP memiliki fungsi merumuskan dan mengevaluasi kebijakan mengenai pengembangan dan pemanfaatan Industri Pertahanan.
Penulis : RAIS AGIL BAHTIAR, S. S., M.Si.
Isu :
Isu netralitas aparatur sipil negara atau ASN di pemerintah daerah menjadi salah satu hal yang penting dalam mendukung Pemilu yang langsung, umum, bebas, dan rahasia, serta jujur dan adil. Realitas menunjukkan, misalnya, hingga 21 November 2023, setidaknya 45 ASN dilaporkan ke Kementerian Dalam Negeri karena diduga bersikap tidak netral dalam Pemilu 2024. Kerawanan pelanggaran netralitas di kalangan ASN ini diduga karena pejabat pembina kepegawaian (PPK) yang ada di tiap Pemda diisi orang-orang politik yang biasanya memiliki preferensi tertentu di Pemilu 2024. DPR RI melalui Komisi II perlu mendorong Pemerintah, melalui Kemendagri, Kemenpan RB, Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), dan BKN, dalam memastikan pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan semua partai politik seperti yang telah disebutkan dalam Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.
Penulis : Novianti, S.H., M.H.
Isu :
Hakim Agung Nonaktif Gazalba Saleh ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi penerimaan gratifikasi dan TPPU terkait pengurusan perkara di Mahkamah Agung RI. Gazalba disangkakan melanggar Pasal 12B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Penerapan pasal yang tepat dalam dugaan gratifikasi ini penting untuk menegakkan integritas dan profesionalisme di lingkungan peradilan. Untuk itu, Komisi III DPR RI perlu mendorong KPK menuntaskan kasus gratifikasi dan TPPU yang diduga melibatkan Hakim Agung Nonaktif Galzaba Saleh dan diperlukan tindakan tegas dan adil untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan.
Penulis : Anih Sri Suryani, S.Si., M.T.
Isu :
COP 28 yang dilaksanakan di Dubai pada 30 November hingga 12 Desember 2023 mempunyai beberapa arti penting. Pertama, penyajian global stocktake untuk melihat kemajuan yang dicapai secara kolektif dalam mencapai tujuan Paris Agreement. Kedua, pernyataan bersama mengenai masa depan pangan dan pertanian yang disetujui oleh lebih dari 130 negara. Ketiga, aktivasi dana kompensasi bagi negara-negara rentan akibat perubahan iklim. Keempat, hadirnya para pemimpin dan negosiator iklim untuk membuat komitmen dan membuat keputusan strategis mengenai isu-isu penghapusan bahan bakar fosil, pendanaan ketahanan iklim di negara-negara yang rentan, dan transformasi dalam produksi pangan dan energi.
Komisi IV DPR RI perlu memastikan Indonesia on the track dalam mencapai target Nationally Determined Contribution, melalui pengurangan emisi sekaligus menjaga penghidupan; melindungi keanekaragaman hayati sambil mendorong pertumbuhan ekonomi, serta terus berupaya mencari terobosan pemanfaatan dana iklim internasional ‘loss and damage’ yang disepakati dalam COP 28.
Penulis : Dewi Restu Mangeswuri, S.E., M.Si.
Isu :
Kemenhub menetapkan kebijakan pembatasan angkutan barang pada masa libur Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 untuk mengurangi kepadatan lalu lintas, sehingga mobilitas masyarakat menjadi lancar. Beberapa kebijakan akan dilakukan, salah satunya dengan melakukan pembatasan angkutan barang dan penerapan rekayasa lalu lintas. Komisi V DPR RI perlu mendorong Kemenhub untuk mengintensifkan koordinasi dan sinergi dengan berbagai kementerian dan lembaga seperti, Kepolisian, Kementerian PUPR, BMKG, Badan SAR Nasional, pemerintah daerah, operator transportasi, operator jalan tol, dan unsur terkait lainnya. Komisi V hendaknya memastikan bahwa sosialisasi mengenai pembatasan ini segera digencarkan, agar tidak menyulitkan pengusaha atau pemilik barang dalam mengatur rantai pasoknya. Komisi V DPR RI juga perlu mendorong BMKG untuk melakukan deteksi dini dan mitigasi bencana sebagai antisipasi cuaca ekstrem jelang libur Natal dan Tahun Baru. Hasil BMKG agar disosialisasikan kepada masyarakat sehingga dapat diantisipasi dan meminimalisir dampaknya.
Penulis : Lisnawati, S.Si., M.S.E.
Isu :
Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) berperan penting dalam perekonomian nasional. Namun banyak tantangan yang dihadapi UMKM di pasar digital, yaitu: 1) keterbatasan kemampuan pelaku UMKM untuk mengadopsi teknologi dan literasi digital; 2) Masih banyak UMKM yang belum dapat menyusun laporan pembukuan dan administrasi keuangan secara digital; 3) standardisasi produk yang belum sesuai dengan pasar ekspor berbasis digital; 4) regulasi dan prosedur bisnis lintas batas yang kompleks, mahal, dan memakan waktu; dan 5) Inovasi dan teknologi, literasi digital, produktivitas, legalitas atau perizinan, pembiayaan, branding dan pemasaran, sumber daya manusia, standardisasi dan sertifikasi, pemerataan pembinaan, pelatihan, dan fasilitas, serta basis data tunggal. Komisi VI DPR RI perlu memastikan dukungan pemerintah kepada UMKM terus dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan untuk memperkuat sektor UMKM sehingga dapat melaksanakan perannya secara optimal dalam perekonomian nasional.
Penulis : Niken Paramita Purwanto, S.E., M.Ak.
Isu :
Hilirisasi batubara di tanah air menghadapi tantangan besar yang membuat perkembangannya terhambat. Proyek-proyek hilirisasi batubara terkendala pembiayaan dan nilai keekonomian proyek yang menyebabkan proses feasibility study belum juga selesai. Proyek hilirisasi batubara merupakan proyek berbiaya tinggi sehingga perlu pengkajian yang mendalam terutama dari aspek keekonomiannya.
Pemerintah telah menyediakan sejumlah insentif untuk perusahaan yang berkomitmen melakukan hilirisasi batubara, namun sejumlah insentif tersebut belum mampu membuat proyek hilirisasi batubara menarik secara bisnis. Pemerintah diharapkan dapat memberikan bentuk dukungan lainnya, seperti insentif pajak, keringanan bea impor bahan baku dan suku cadang, kemudahan akses pendanaan ke perbankan, dan kepastian offtaker (pembeli) agar hilirisasi batubara di tanah air dapat berkembang.
Penulis : Dr. Rohani Budi Prihatin, S.Ag., M.Si.
Isu :
Minggu ini ada kabar baik bagi jemaah calon haji Indonesia tahun 2024. Kabar baik ini datang dari Komisi VIII DPR RI yang telah berhasil menurunkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2024 lebih rendah Rp 11,6 juta dari usulan awal Pemerintah. Pada awalnya, Pemerintah melalui Kemenag RI mengusulkan sebesar Rp105 juta. Setelah dilakukan rapat maraton antara Komisi VIII DPR RI bersama Kementerian Agama RI selama 11 hari kerja, akhirnya ditetapkanlah BPIH 2024 turun Rp11,6 juta atau menjadi Rp93,4 juta. Turunnya BPIH 2024 ini menunjukkan bahwa DPR RI selama ini selalu bersama rakyat dan selalu berusaha sekuat tenaga memperjuangkan kepentingan rakyat, khususnya bagi jemaah calon haji. Melalui fungsi pengawasan, Komisi VIII DPR RI perlu mendorong pemerintah untuk memastikan layanan yang akan diterima jemaah haji seperti layanan pemondokan, katering, kesehatan, dan sebagainya.
Penulis : Tri Rini Puji Lestari, S.K.M., M.Kes.
Isu :
Lonjakan kasus Pneumonia pada anak-anak di China, menjadi sorotan karena membebani rumah sakit dan dampaknya tidak hanya menjadi ancaman lokal tetapi juga secara global. China telah mengatasi masalah ini dengan mengikuti rekomendasi WHO, termasuk vaksinasi dan kampanye edukasi. Di Indonesia, Ketua MPR RI mendorong Kemkes untuk terus memantau perkembangan kasus di China dan mengambil langkah pencegahan. Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Kemkes telah memperkuat kewaspadaan dan menghimbau pengawasan di pintu masuk negara. Untuk mengantisipasi penyebaran penyakit serupa di Indonesia, Komisi IX perlu meninjau fasilitas kesehatan, memastikan ketersediaan tenaga kesehatan, melaksanakan kampanye edukasi, dan memastikan kerja sama lintas sektor dalam menanggulangi penyakit menular, sehingga Indonesia dapat menghadapi ancaman kesehatan serupa.
Penulis : Dinar Wahyuni, S.Sos., M.Si.
Isu :
Bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa resmi Konferensi Umum UNESCO. Penetapan tersebut di satu sisi membawa dampak positif bagi penguatan posisi Indonesia di tingkat internasional. Di sisi lain, penetapan tersebut menimbulkan tantangan baru untuk menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional. Namun demikian, bahasa Indonesia masih jauh dari sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjadi bahasa internasional. Oleh karena itu, Komisi X DPR RI melalui fungsi pengawasan perlu mendorong Kemendikbudristek memperbanyak infrastruktur untuk belajar bahasa Indonesia agar lebih memadai; memperluas jaringan kerja sama dengan universitas di luar negeri yang membuka jurusan bahasa Indonesia untuk menyelenggarakan ujian kemahiran bahasa Indonesia sehingga ujian ini terjangkau oleh lebih banyak warga negara asing di luar negeri; menyelesaikan Peta Jalan Penginternasionalan Bahasa Indonesia sebagai upaya menjadikan bahasa Indonesia salah satu media komunikasi dunia. Sementara melalui fungsi anggaran, Komisi X DPR RI perlu memberikan dukungan anggaran yang memadai guna mewujudkan bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional.
Penulis : Eka Budiyanti, S.Si., M.S.E.
Isu :
Memasuki akhir tahun 2023, realisasi anggaran belanja pemerintah pusat dan daerah belum terserap maksimal. Sampai akhir November 2023, tercatat realisasi belanja pemerintah pusat sebesar 74 persen sedangkan pemerintah daerah 64 persen. Padahal pada tahun 2024 target belanja negara meningkat. Jika pemerintah tetap lambat dalam penyerapan anggaran maka akan lebih sulit mewujudkan realisasi anggaran yang optimal. Dalam hal ini, DPR RI khususnya Komisi XI perlu melakukan pengawasan lebih intensif terhadap penyerapan anggaran pada setiap program pembangunan pemerintah. Selain itu Komisi XI juga perlu mendorong pemerintah segera mengeksekusi anggaran yang telah dialokasikan dengan mengedepankan akuntabilitas dan transparansi. Mengingat kondisi geopolitik makin memanas, dampak perubahan iklim makin terlihat, serta potensi krisis yang makin menguat, maka Komisi XI perlu mengingatkan pemerintah agar anggaran yang telah dialokasikan dapat digunakan secara disiplin, teliti, dan tepat sasaran.
Vol. IV / PUSLIT - November 2023
Penulis : Rizki Roza, S.Ip., M.Si.
Isu :
Pada 21 November 2023 Korea Utara (Korut) berhasil melakukan peluncuran satelit Malligyong-1 menggunakan roket Chollima-1 dari pangkalan peluncuran satelit Sohae. Ini menjadi satelit mata-mata militer pertama milik Korut. Keberhasilan peluncuran satelit mata-mata ini akan meningkatkan kemampuan pengintaian Korut. Keberhasilan ini juga memberi manfaat signifikan pada kemampuan Korut dalam mengembangkan rudal balistik antarbenua. Tindakan Korut ini telah memicu kecaman internasional, terutama Korsel, Jepang, dan AS. Tindakan Korut ini melanggar resolusi DK PBB yang melarang Korut untuk melakukan peluncuran satelit apa pun. Peluncuran satelit ini juga telah memicu kedua negara untuk menangguhkan The Comprehensive Military Agreement yang disepakati bersama pada 2018 untuk meredakan ketegangan di Semenanjung Korea. Tanpa perjanjian 2018, aktivitas militer kedua negara akan kembali meningkat di kawasan perbatasan. Seluruh perkembangan ini berpotensi meningkatkan ketegangan dan risiko konflik di Semenanjung Korea.
Penulis : ARYO WASISTO, M.Si.
Isu :
Presiden Jokowi menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2023 yang isinya tidak mengharuskan menteri dan pejabat negara seperti gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati dan walikota, wakil walikota, yang tidak perlu mengundurkan diri dari jabatannya sebagai peserta pemilu. Selain itu, saat kampanye pejabat tersebut hanya dikenakan wajib cuti. Aturan tersebut mengundang reaksi publik yang kritis di media sosial. Sebagian publik mengaitkannya dengan momentum dan kepentingan tertentu. DPR melalui Komisi II perlu mendesak Bawaslu RI untuk memperketat pengawasan di tingkat kementerian di mana pejabat tersebut turut serta menjadi capres/cawapres. DPR juga mempertimbangkan untuk menilai kinerja kementerian dan pemda terkait yang menteri atau kepala daerahnya cuti. Penilaian tersebut dapat menjadi pertimbangan apakah aturan mengenai mundur atau tidaknya pejabat setingkat menteri atau kepala daerah, kelak perlu kembali direvisi.
Penulis :
Isu :
Pemberantasan korupsi di Indonesia berada di titik nadir, karena Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai trigger mechanism pemberantasan korupsi, justru ketuanya dihadapkan pada permasalahan korupsi. Polda Metro Jaya resmi menetapkan Ketua KPK, FB, sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan, penerimaan gratifikasi dan suap. Melalui Keppres Nomor 116 Tahun 2023, FB diberhentikan sementara sebagai Ketua KPK dan Nawawi Pomolango ditetapkan sebagai Ketua Sementara KPK. Penggantian Pimpinan KPK belum dapat dilakukan mengingat status FB masih sebagai tersangka. Penggantian dilakukan apabila menjadi terdakwa tindak pidana kejahatan. Peristiwa ini merupakan peringatan bagi Presiden dan DPR untuk memperbaiki proses seleksi dan pemilihan Pimpinan KPK. Pergantian periode Pimpinan KPK dilakukan setelah pergantian periode Presiden dan DPR RI. Komisi III DPR RI perlu menyiapkan catatan bagi DPR RI periode berikutnya terkait permasalahan di KPK, baik masalah seleksi maupun regulasi.
Penulis : Teddy Prasetiawan, S.T., M.T.
Isu :
Komisi IV DPR RI menaruh perhatian khusus pada sektor pertanian yang terdampak El Nino. Dalam Kunjungan Kerja Masa Persidangan II ini, Komisi IV melakukan banyak kunjungan ke petani yang terdampak El Nino. Komisi IV mendorong Kementerian Pertanian untuk memprioritaskan relokasi anggaran 2023 untuk program insentif bagi petani. Terkait dengan program Kementan yang dipimpin oleh Menteri Andi Amran, DPR perlu mendukung semangat positif yang disampaikan di awal pelantikannya. DPR RI perlu mengawasi secara intensif program kerja Kementan dalam mengatasi persoalan pertanian terkini terkait El Nino, restriksi ekspor, dan gangguan rantai pasok pangan global. Di samping itu, program peningkatan produktivitas pertanian tetap harus menjadi prioritas.
Penulis : Sony Hendra Permana, S.E., M.S.E.
Isu :
KCIC telah memperpanjang promo tiket kelas ekonomi kereta cepat Whoosh sampai dengan Desember 2023. Namun demikian, terdapat kenaikan harga dari Rp150.000 menjadi Rp200.000 untuk Senin hingga Kamis dan Rp250.000 untuk Jumat hingga Minggu. KCIC juga menambah jadwal penjalanan menjadi 40 kali di hari kerja dan 48 kali di akhir pekan dikarenakan rata-rata penumpang telah mencapai 18.000 per hari pada weekday dan 21.000 per hari pada weekend. Untuk memberikan kemudahan akses bagi masyarakat, KCIC bekerja sama dengan sejumlah operator agar tercipta integrasi antarmoda. Upaya ini dilakukan agar target jumlah penumpang dan pengembalian investasi tercapai. Berbagai upaya peningkatan layanan juga perlu dilakukan KCIC untuk mengantisipasi dampak kenaikan harga tiket promo. Komisi V DPR RI dapat berkoordinasi dengan Kementerian PUPR dan Kementerian Perhubungan untuk menyiapkan kebutuhan infrastruktur pendukung guna meningkatkan kemudahan akses kereta cepat Whoosh bagi masyarakat sehingga masyarakat dapat mengakses stasiun kereta cepat Whoosh lebih mudah dan murah.
Penulis : Dr. Sulasi Rongiyati, S.H., M.H.
Isu :
Perum Bulog mengalami kesulitan dalam mengimpor beras untuk mengamankan cadangan beras pemerintah. Ini dikarenakan adanya pembatasan ekspor beras dari negara produsen utama seperti India dan persaingan harga dengan negara-negara Eropa. Kondisi ini menyebabkan kenaikan harga beras global dan nasional, serta berkonsekuensi signifikan terhadap inflasi. Peningkatan andil beras terhadap inflasi mencapai 5,61% secara bulanan dan 18,44% secara tahunan, tertinggi sejak tahun 2014. Kondisi ini juga berpotensi meningkatkan jumlah warga miskin, mengingat sebagian besar pengeluaran rumah tangga, khususnya kelompok berpengeluaran di bawah Rp3 juta per bulan, diperuntukkan untuk pangan.
DPR RI melalui Komisi VI perlu mendorong pemerintah agar terus mengupayakan ketersediaan beras dan menjamin akses masyarakat terhadap pemenuhan kebutuhan beras, antara lain melalui stabilitas harga beras. Diperlukan pula pengawasan terhadap pelaksanaan bantuan sosial beras, agar tepat sasaran.
Penulis : T. Ade Surya, S.T., M.M.
Isu :
Dokumen rencana investasi dan kebijakan komprehensif atau Comprehensive Investment and Policy Plan (CIPP) atas skema pendanaan Just Energy Transition Partnership (JETP), telah resmi disahkan oleh pemerintah dan International Partners Group. Pengesahan dokumen CIPP JETP ini tentu menjadi "angin segar" dalam upaya akselerasi transisi energi di tanah air yang selama ini terhambat terutama karena masalah pembiayaan. Adapun fokus area investasi dalam dokumen CIPP JETP meliputi pembiayaan "pemensiunan dini" PLTU, jalur transmisi dan jaringan, hingga peningkatan bauran energi baru dan terbarukan.
Namun terlepas dari telah disahkannya CIPP JETP, pemerintah perlu mewaspadai jebakan utang dari pendanaan JETP karena berasal dari utang luar negeri. Utang pendanaan JETP harus menjadi utang yang produktif yang difokuskan untuk pembiayaan program ataupun pembangunan proyek-proyek strategis transisi energi. Oleh karena itu, pemerintah perlu memastikan proyek-proyek transisi energi yang saat ini dalam proses pelelangan atau akan dilelang, layak untuk dibiayai.
Penulis : Dr. Achmad Muchaddam F., S.Ag., M.A.
Isu :
Terdapat dua tantangan yang akan dilalui jemaah haji tahun 2024. Pertama, tantangan kesehatan haji, dimana setiap jemaah haji akan melewati tahapan pemeriksaan kesehatan. Jika dinyatakan sehat secara fisik maka dapat melunasi sisa biaya perjalanan biaya haji (bipih) 2024, sebaliknya jika dinyatakan tidak sehat dan tidak layak maka harus menunda keberangkatan atau memberikan porsi haji yang dimiliki kepada keluarga. Kedua, tantangan bipih. Jemaah haji tetap harus mampu melunasi sisa bipih, jika belum mampu maka dapat menunda keberangkatannya ke tanah suci untuk berhaji. Komisi VIII DPR RI perlu mendorong Kemenag RI untuk lebih meningkatkan mutu pelayanan dalam penyelenggaraan ibadah jemaah haji. Selain itu, Komisi VIII DPR RI juga perlu mendorong Kemenag RI untuk melakukan evaluasi terkait sistem kerja petugas haji seperti proses seleksi petugas haji yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan dan profesionalisme.
Penulis :
Isu :
Kenaikan UMP 2024 mengacu pada PP No. 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas PP No. 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, yang bertujuan untuk menjaga kestabilan daya beli pekerja dan ekonomi nasional. Ketentuan UMP 2024 hanya berlaku untuk pekerja dengan masa kerja di bawah satu tahun. Pekerja dengan masa kerja di atas satu tahun menggunakan struktur skala upah. Pekerja menolak kenaikan UMP 2024 dan menuntut kenaikan lebih tinggi. Komisi IX DPR RI perlu mengambil langkah-langkah: (1) melakukan rapat kerja dengan pemerintah, pelaku usaha, dan serikat pekerja untuk mendiskusikan masalah kenaikan UMP 2024; (2) mendorong pemerintah melaksanakan pembinaan dan bertindak adil terhadap dunia usaha untuk menciptakan hubungan industrial yang harmonis; (3) melakukan pengawasan terhadap implementasi UU Cipta Kerja klaster Ketenagakerjaan, dalam rangka menciptakan sistem usaha yang sehat dengan kesejahteraan pekerja di dalamnya.
Penulis : Yulia Indahri, S.Pd., M.A.
Isu :
Peringatan Hari Guru Nasional, 25 November, menjadi waktu yang tepat untuk merenungkan kembali peran guru di Indonesia. Presiden RI dengan tegas berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan guru, seiring dengan digelarnya Apresiasi GTK 2023. Tantangan-tantangan, termasuk isu kesejahteraan, sedang diatasi melalui berbagai upaya pemerintah, seperti peningkatan gaji dan tunjangan. Pemerintah menyampaikan bahwa 544 ribu guru honorer telah lolos seleksi sebagai ASN PPPK dalam kurun waktu 2021–2022. Harapannya, tahun ini akan dapat dicapai angka 840 ribu guru yang menjadi ASN PPPK, dan tahun 2024, akan tercapai target satu juta pengangkatan guru ASN PPPK. Sementara itu, tantangan dan peluang teknologi dalam pendidikan juga menjadi sorotan, sehingga tetap perlunya dukungan penuh dari pemerintah. Hari Guru Nasional 2023 sebaiknya bukan hanya menjadi panggung apresiasi, tetapi juga refleksi tentang masa depan pendidikan di Indonesia, dan DPR dapat berperan dalam memberikan dukungan konkret untuk kemajuan sektor pendidikan.
Penulis : Dr. Ariesy Tri Mauleny, S.Si., M.E.
Isu :
Penetapan status tersangka oleh Kepolisian RI terhadap Ketua KPK, di mana sebelumnya kasus korupsi juga melanda Anggota BPK, Ketua MK, Hakim Agung, dan Kakorlantas Polri, termasuk enam menteri dan satu wakil menteri serta pelanggaran etik berat oleh Ketua MK, telah mencederai semangat anti korupsi dan penegakan hukum di Indonesia. Upaya untuk terus menggenjot investasi melalui berbagai langkah deregulasi pada akhirnya tidak akan efektif selama korupsi tidak segera diatasi.
Multiplier effect rendahnya tingkat investasi, distorsi alokasi sumber daya, penurunan produktivitas belanja publik, pada akhirnya menghambat pertumbuhan ekonomi, khususnya di tengah ketidakpastian global. DPR RI, khususnya komisi III dan XI, melalui fungsi dan kewenangannya masing-masing, bersama pemerintah harus menunjukkan komitmen penegakan hukum dan pemberantasan yang lebih baik, konsisten dalam menciptakan ekosistem usaha dan iklim investasi, serta menjaga efektivitas APBN sebagai shock absorber.
Vol. III / PUSLIT - November 2023
Penulis : Drs. Ahmad Budiman, M.Pd.
Isu :
Judi online masih marak terjadi di Indonesia. Menurut Catatan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), terdapat 28.977 konten yang diblokir dari tanggal 1-9 November 2023.Total seluruhnya selama periode 17 Juli hingga 9 November 2023 yang telah ditangani sebanyak 504.860 konten. Terakhir ditemukan akun Instagram dan Telegram yang diduga milik bandar judi online yang mengadakan taruhan pemilihan presiden tahun 2024. Komisi I DPR melalui pelaksanaan fungsi legislasi pada pembahasan RUU tentang Perubahan Kedua atas UU ITE bersama Pemerintah, perlu memastikan ketentuan perjudian dalam hal menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi, menjadikannya sebagai mata pencaharian, menawarkan atau memberikan kesempatan kepada umum untuk bermain judi, dan turut serta dalam perusahaan untuk itu, diputuskan. Hal ini dimaksudkan agar aturan ini dapat dikenakan kepada subjek yang menjadi sasaran dari ketentuan tersebut.
Penulis : Poedji Poerwanti, S.H., M.H.
Isu :
UU Aparatur Sipil Negara (ASN) mewajibkan ASN untuk menjaga netralitas. Netralitas ASN dalam UU Pemilu diawasi oleh Bawaslu. Di tengah tingginya dinamika politik memasuki setiap tahapan Pemilu 2024, ASN dilarang melakukan interaksi yang bersifat politik partisan, termasuk antara lain melalui media sosial baik like, komen, maupun dukungan terhadap salah satu peserta pemilu. Kasus-kasus tertentu pada saat menghadapi Pemilu serentak 2024, diakui pelanggaran netralitas ASN tergolong tinggi. Guna mewujudkan pemilu yang demokratis dan berintegritas, Komisi II DPR RI perlu mengawasi implementasi UU ASN dan UU Pemilu yang melarang ASN terlibat dalam aktivitas politik praktis. Selain itu, perlu memantau perkembangan rencana kebijakan dari MenPAN RB, KASN, dan Bawaslu yang berencana menyusun formula baru penanganan pelanggaran netralitas ASN secara kelembagaan agar nantinya segera dikonsultasikan lebih lanjut kepada Komisi II DPR RI.
Penulis :
Isu :
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung saat ini sedang menangani kasus dugaan penerimaan suap anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). KPK telah menetapkan Penjabat Bupati Sorong, Papua Barat Daya, Yan Piet Mosso bersama lima orang lainnya sebagai tersangka kasus dugaan suap untuk menghapus temuan laporan keuangan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Penyegelan ruang kerja anggota BPK, Pius Lustrilanang, pada Senin, 13 November 2023, masih terkait dengan kasus Sorong. Sementara itu, pada 3 November 2023 Kejaksaan Agung menahan Achsanul Qosasi, anggota III BPK, atas dugaan penerimaan suap Rp40 miliar dari proyek BTS 4G Kementerian Komunikasi dan Informatika. Kasus suap anggota BPK itu sangat disayangkan karena perbuatannya meruntuhkan integritas auditor BPK. Kewenangan BPK melakukan audit investigasi kerugian negara merupakan kewenangan atributif, berdasarkan UU No. 15 Tahun 2004 dan UU No. 15 Tahun 2006.
Penulis : Masyithah Aulia Adhiem, S.Si, M.E.
Isu :
Indonesia sebagai negara maritim memiliki wilayah perairan yang sangat luas mencapai 6,4 juta km2 atau 75 persen dari total wilayah Indonesia. Kondisi geografis tersebut dibarengi dengan potensi sumber daya yang sangat beragam yang dapat bermanfaat di berbagai sektor. Namun kontribusi sektor kelautan terhadap PDB tahun 2021 baru mencapai 7,6 persen, dengan porsi terbesar bersumber dari industri perikanan tangkap. Kebijakan pemerintah yang sudah ada masih berisiko dalam penerapannya karena dinilai kurang didukung kajian yang memadai, terutama pada kebijakan ekspor benih lobster dan penangkapan ikan terukur. Pengelolaan potensi sektor ini merupakan tugas besar bersama, yang harus melibatkan sinergitas berbagai pihak, baik pemerintah maupun industri, dengan memprioritaskan kesejahteraan nelayan dan pemanfaatan sumber daya laut Indonesia secara lestari.
Melalui pelaksanaan fungsi pengawasan, Komisi IV DPR RI dapat meminta pemerintah menyediakan kajian yang memadai dan menyeluruh sebelum menerapkan kebijakan kelautan. Kajian tersebut harus sejalan dengan upaya menyediakan sumber pangan alternatif dari sektor kelautan dan kebijakan yang berpotensi memberikan dampak luas terutama bagi nelayan. Selain itu, Komisi IV untuk terus melakukan pengawasan berkala terhadap kebijakan sektor kelautan yang sudah dan akan diterapkan oleh pemerintah, terutama kaitannya dengan menjaga kelestarian sumber daya dan kesejahteraan nelayan.
Penulis : Rafika Sari, S.E., M.S.E.
Isu :
Pemerintah akan melakukan uji coba pembayaran tol nirsentuh (Multi Lane Free Flow, MLFF) pada pekan kedua Desember 2023 di Tol Mandara Bali. Jika berhasil, uji coba akan dilanjutkan pada beberapa tol di wilayah Jawa termasuk Jakarta. MLFF merupakan proyek strategis nasional sebesar USD300 juta yang dikerjakan oleh perusahaan patungan Hungaria dan Indonesia, PT Roatex Indonesia Toll System, anak usaha dari Roatex Ltd. Zrt. di Indonesia. MLFF menjadi suatu inovasi sistem pembayaran tol sehingga terciptanya efisiensi, efektivitas, aman, dan nyaman. Namun perubahan ini akan memiliki tantangan berupa perubahan sikap dan disiplin dari pengguna tol. Pemerintah perlu memanfaatkan masa uji coba MLFF secara maksimal sebagai sarana sosialisasi bagi pengguna tol. Untuk itu, Komisi V DPR RI perlu mendorong Kementerian PUPR untuk dapat mengawasi proses uji coba MLFF dan memastikan proses evaluasi dapat berjalan baik guna pengembangan sistem MLFF di Indonesia ke depan. Komisi V DPR RI meminta pemerintah agar memberikan laporan hasil evaluasi proses uji coba MLFF secara lengkap.
Penulis : Dr. Rasbin, S.TP., M.S.E.
Isu :
Selama periode Mei 2020 – Oktober 2023, Neraca Perdagangan Indonesia (NPI) selalu berada pada zona surplus. Kondisi surplus ini harus diwaspadai oleh pemerintah terkait penurunan kinerja ekspor nonmigas dan impor bahan baku. Komisi VI DPR RI melalui fungsi pengawasan perlu terus mendorong Kementerian Perdagangan dan stakeholder terkait lainnya untuk memperluas pasar ekspor Indonesia. Indonesia perlu membuat atau menyelesaikan perjanjian kerja sama perdagangan yang akan atau telah ditetapkan terutama di luar pasar tradisional. Seperti pengkajian ikut berpartisipasi dalam The Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP), peningkatan kerja sama pedagangan dan investasi dengan Peru, dan penyelesaian perundingan perjanjian kerja sama dengan Uni Eropa. Harapannya, kerja sama tersebut dapat meningkatkan ekspor nonmigas Indonesia. Selain itu, peningkatan ekspor tersebut dapat mendorong kegiatan produksi industri manufaktur dalam negeri seiring peningkatan permintaan ekspor dari Indonesia.
Penulis :
Isu :
Pemerintah berencana melakukan divestasi saham dan memperpanjang izin usaha pertambangan khusus (IUPK) PT Freeport Indonesia (PTFI), guna menjamin kepastian investasi demi mengoptimalkan eksplorasi tambang Grasberg. Namun, keputusan ini dipertanyakan terutama terkait rencana perpanjangan IUPK sampai tahun 2061, karena pada tahun 2018 lalu pemerintah baru memberikan IUPK kepada PTFI hingga tahun 2041 menyusul habisnya masa berlaku kontrak karya PTFI pada tahun 2021.
Terkait dengan pembangunan smelter PTFI di Kabupaten Gresik Jawa Timur, Kementerian ESDM mendesak PTFI untuk memastikan agar pembangunan smelter sesuai target yang sudah ditetapkan sehingga dapat beroperasi pada Mei tahun 2024 mendatang. Sementara rencana pembangunan smelter baru di Papua Barat masih dalam studi kelayakan oleh PTFI.
Penulis :
Isu :
Program pemberian makanan tambahan (PMT) untuk pencegahan stunting di Kota Depok, Jawa Barat menuai polemik karena makanan jauh dari layak sementara anggarannya mencapai Rp4,9 miliar. Stunting menjadi bagian dari persoalan dalam pemenuhan hak dasar anak. Untuk mengatasi stunting, diperlukan kerja sama dan koordinasi lintas kementerian/lembaga, sehingga target angka stunting turun menjadi 14% pada tahun 2024 tercapai. Melalui fungsi pengawasan, Komisi VIII DPR RI dapat melakukan Rapat Kerja dengan KPPPA, Kementerian Kesehatan, dan BKKBN untuk meminta penjelasan mengenai implementasi berbagai program yang terkait dengan stunting. Melalui fungsi legislasi, Komisi VIII DPR RI perlu memastikan bahwa substansi yang mengatur tentang tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah dalam pemenuhan gizi pada anak dalam 1000 Hari Pertama Kelahiran (HPK) telah diakomodasi dalam RUU tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak yang sedang dibahas di Komisi VIII DPR RI.
Penulis : Efendi, S.Sos., M.AP
Isu :
Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. PP ini mengatur formula penghitungan upah minimum mencakup tiga variabel yakni inflasi, pertumbuhan ekonomi dan indeks tertentu. Dengan PP ini pemerintah berharap kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan akan terakomodasi secara seimbang dan memungkinkan UMP bisa naik di atas 10%. Akan tetapi PP ini mendapatkan penolakan dari buruh dan perwakilan serikat buruh. Buruh menganggap bahwa formula penghitungan upah minimum tahun 2024 tidak akan signifikan mendongkrak besaran upah buruh, karena kenaikan upah akan terimbas lebih dulu oleh inflasi riil di sektor pangan. Oleh karenanya, Komisi IX DPR RI perlu memastikan pemerintah telah mempertimbangkan berbagai faktor termasuk faktor ekonomi sebelum mengundangkan PP; mendorong Kemenaker untuk menyosialisasikan dan mengawasi implementasi PP; serta mendorong dijadikannya faktor kontribusi sebagai prioritas dalam perhitungan UMP.
Penulis : Fieka Nurul Arifa, M.Pd.
Isu :
Kemendikbudristek bersama Kemendes PDTT meluncurkan Program Pemajuan Kebudayaan Desa 2023. Kerja sama ini bertujuan untuk menumbuhkembangkan, mengaktualisasikan potensi, dan mengonservasi kekayaan budaya yang dimiliki sebagai modal sosial ekonomi masyarakat dengan cara mengoptimalkan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan desa yang kolektif, partisipatif, akuntabel, inklusif, dan mengutamakan kepentingan bersama. Komisi X DPR RI perlu mendorong peningkatan kolaborasi masyarakat desa (komunitas) sebagai subjek dari pemajuan kebudayaan desa, perangkat desa, akademisi, pemerintah, dan swasta dalam mewujudkan pemajuan budaya desa. Selain itu Komisi X DPR RI juga perlu mendorong perluasan cakupan desa sasaran program untuk menjangkau lebih banyak desa serta tersusunnya langkah-langkah strategis untuk menunjang optimalisasi pemajuan kebudayaan desa.
Penulis : Edmira Rivani, S.Si., M.Stat.
Isu :
BI sedang mengkaji untuk mengembangkan Rupiah Digital atau sering dikenal dengan Central Bank Digital Currency (CBDC). Dampak pengembangan CBDC adalah memperkuat saluran transmisi kebijakan moneter jika CBDC dirancang dengan tepat. Selain itu, karena CBDC dianggap lebih aman dan efisien, maka akan ada potensi terjadinya persaingan dana atau deposito di perbankan. Selanjutnya, CBDC bisa memberikan peluang untuk meningkatkan inklusi keuangan dan memperluas akses terhadap layanan keuangan bagi mereka yang tidak memiliki rekening bank. Namun, risiko dari CBDC harus diidentifikasi, dikuantifikasi secermat mungkin, dan disertai dengan strategi untuk mengatasinya. DPR RI, khususnya komisi XI, melalui fungsi legislasi harus menciptakan dasar hukum yang kuat dalam mendukung pengembangan CBDC sejak awal.
Vol. II / PUSLIT - November 2023
Penulis :
Isu :
Desakan untuk memberlakukan gencatan senjata di Gaza terus meningkat. Presiden Perancis Emmanuel Marcon mengatakan, perlindungan kepada warga sipil tidak dapat ditawar. Semua nyawa sama berharganya dan tidak ada standar ganda bagi yang memegang nilai kemanusiaan. Desakan penghentian perang juga disuarakan para Menlu anggota G7, Organisasi Kerja Sama Islam, termasuk Indonesia, untuk memberi ruang bagi kelancaran pemberian bantuan kemanusiaan, baik bantuan sandang dan pangan maupun obat-obatan dan peralatan medis. Melalui fungsi pengawasan, Komisi I DPR perlu terus mengingatkan Pemerintah (khususnya Kementerian Luar Negeri RI) agar melakukan berbagai upaya diplomasi, baik secara bilateral maupun multilateral, guna mendukung diberlakukannya gencatan senjata di Gaza dan ikut mengupayakan terwujudnya perdamaian di Palestina. Lebih dari itu, diplomasi yang dijalankan oleh Pemerintah, juga harus ditujukan untuk ikut memperjuangkan kemerdekaan Palestina yang hingga kini masih dijajah oleh Israel.
Penulis : Dewi Sendhikasari Dharmaningtias, S.IP., MPA
Isu :
Komisi Pemilihan Umum (KPU) secara resmi mengumumkan daftar calon tetap (DCT) Pemilu 2024. Jumlah DCT untuk anggota DPR RI sebanyak 9.917 calon. Namun, ternyata banyak DCT partai politik yang tidak memenuhi ketentuan keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen di setiap dapil. Keterwakilan perempuan dalam kontestasi Pemilu sangat penting untuk menghadirkan perempuan di parlemen yang dapat memperjuangkan kebijakan-kebijakan yang mengokomodasi kebutuhan perempuan. KPU perlu secara tegas menghimbau kepada partai politik agar memperbaiki daftar calon dan memenuhi keterwakilan perempuan di setiap dapil.
Komisi II DPR RI perlu mendorong KPU untuk melakukan evaluasi terhadap verifikasi data jumlah keterwakilan caleg perempuan dalam DCT Pemilu 2024. Komisi II DPR RI juga perlu menginisiasi agenda perubahan UU Pemilu bersama pemerintah yang diharapkan dapat memberikan sanksi yang tegas bagi partai politik yang tidak mematuhi aturan pemilu.
Penulis : Harris Yonatan Parmahan Sibuea, S.H., M.Kn.
Isu :
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan Edward OS Hiariej, Wakil Menteri Hukum dan HAM, sebagai tersangka kasus dugaan gratifikasi bersama 3 orang lainnya. Dalam laporan IPW disebut ada aliran dana sekitar Rp. 7 Miliar yang diterima 2 orang yang diduga asisten pribadi Edward OS Hiariej sejak April sampai dengan Oktober 2022.
Pengaturan terkait gratifikasi ada dalam Pasal 13 UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu sebagai salah satu kewenangan KPK dalam melaksanakan tugas pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d. Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, Komisi III DPR RI dapat mempertimbangkan melakukan rapat kerja KPK untuk meminta penjelasan mengenai pelaksanaan salah satu tugas KPK yaitu melakukan tindakan pencegahan tindak pidana korupsi, terutama di lingkungan Aparatur Sipil Negara dan penyelenggara negara.
Penulis :
Isu :
Fenomena El-Nino memicu peningkatan suhu global akan mencapai puncaknya Januari 2024 dan berakhir April 2024. Effek El-Nino di Indonesia memperlambat berakhirnya musim kemarau hingga November 2023 dan perlu diwaspadai terjadinya hujan ekstrem. Organisasi Meteorologi Dunia (WMO) merilis data terbaru bahwa El-Nino semakin menguat. El-Nino mencapai kekuatan sedang pada September 2023 dan mencapai puncaknya November 2023 s.d Januari 2024. Kondisi itu akan berlanjut hingga April 2024.
Dampak El-Nino terhadap suhu global terjadi satu tahun setelah perkembangannya. Sekjen WMO menjelaskan sekalipun El-Nino merupakan siklus alami namun intensitasnya diperkuat meningkatnya gas rumah kaca. Peristiwa ekstrem seperti gelombang panas, kekeringan, kebakaran hutan, hujan lebat, dan banjir akan meningkat dengan dampak yang besar. Dampak El-Nino di Indonesia saat ini masih level moderat memundurkan awal musim hujan. Tetapi perlu diwaspadai terjadinya hujan ekstrem. Hal ini menimbulkan kemungkinan banjir.
Penulis : Sony Hendra Permana, S.E., M.S.E.
Isu :
Pembangunan jalan tol akses Patimban Paket 1-3 akan segera dilaksanakan yang ditandai penandatangan kontrak antara pemerintah dengan BUJT. Jalan tol ini akan menghubungkan Pelabuhan Patimban yang terkoneksi dengan jalan Pantura dengan jalan tol Trans Jawa. Jalan tol ini akan sejauh 37,05 km, di mana pemerintah membangun 22,94 km, sementara BUJT membangun 14,11 km. Jalan tol ini akan dibangun empat lajur dua arah dengan lebar jalur 3,6 meter dan direncanakan dapat menampung 100.000 kendaraan berat per hari. Komisi V DPR RI dapat berkoordinasi dengan Kementerian PUPR untuk memastikan pembangunan jalan tol ini selesai sesuai target tanpa mengabaikan faktor keamanan, kenyamanan, dan keselamatan. Proses pembebasan lahan juga perlu mendapat perhatian yang serius, terutama aspek legal, agar tidak merugikan masyarakat yang terimbas pembangunan jalan tol tersebut.
Penulis : Dr. Ari Mulianta Ginting, S.E., M.S.E.
Isu :
Harga gula di tingkat konsumen terus mengalami peningkatan. Peningkatan ini diperkirakan dapat mencapai Rp18.000 per kg. Peningkatan harga gula di pasar domestik disebabkan oleh permasalahan utama, yaitu harga gula di pasar internasional mengalami peningkatan. Peningkatan harga gula di pasar internasional disebabkan oleh adanya larangan ekspor gula dari India, permasalahan pengiriman gula dari Brazil, dan nilai tukar dolar Amerika Serikat (US$) yang terus mengalami apresiasi. Kondisi ini diperparah dengan fakta bahwa produksi gula dalam negeri yang mengalami stagnasi. Komisi VI DPR RI harus dapat menjalankan fungsinya yaitu fungsi pengawasan. Komisi VI DPR RI harus melakukan koordinasi secara intensif dengan Kementerian Perdagangan dan memanggil beberapa perusahaan yang masih miliki kuota impor. Ini dilakukan untuk mencari solusi dari permasalahan peningkatan harga gula yang terjadi saat ini.
Penulis : Dewi Wuryandani, S.T., M.M.
Isu :
Salah satu isu prioritas pada Presidensi G20 Indonesia pada tahun 2022 adalah sustainable energy transition. Saat ini realisasi bauran energi pembangkitan tenaga listrik dari energi baru dan energi terbarukan berkisar 13% dari target 23% pada tahun 2025. Kini pemerintah telah dan sedang membuat beberapa perubahan kebijakan dan peraturan menghadapi transisi energi pada subsektor ketenagalistrikan, termasuk penyelesaian RUU Energi Baru dan Energi Terbarukan (EBET) oleh Komisi VII DPR RI dan Pemerintah.
Komisi VII DPR RI juga perlu melakukan pengawasan agar pemerintah serius menangani permasalahan dalam pemanfaatan EBET untuk memenuhi ketersediaan listrik bersih dan mendorong pemerintah untuk menyelesaikan persoalan kompleks di jaringan ketenagalistrikan. Selain itu juga mempercepat transisi energi ke energi baru dan energi terbarukan untuk menjaga ketahanan energi nasional melalui regulasi yang tepat dan dapat diterapkan.
Penulis : Trias Palupi Kurnianingrum, S.H., M.H.
Isu :
Saat ini Kemenag RI terus berupaya mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai amanat dan cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia sebagaimana tertuang di dalam pembukaan UUD Tahun 1945. Salah satu langkah Kemenag RI dalam mewujudkan hal tersebut, adalah melalui program Madrasah Reform Project. Madrasah Reform Project merupakan program revolusioner reformasi madrasah yang diluncurkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kemenag RI yang disupport penuh oleh World Bank untuk meningkatkan mutu madrasah di Indonesia. Melalui fungsi pengawasan, Komisi VIII DPR RI perlu meminta Kemenag RI untuk memastikan bahwa setiap satuan pendidikan madrasah perlu melakukan EDM dan memantau tugas tim penjamin mutu madrasah agar melaksanakan siklus penjaminan mutu pendidikan di satuan pendidikan madrasah.Tidak hanya itu, Komisi VIII DPR RI juga perlu meminta pemerintah untuk mendorong satuan pendidikan madrasah melakukan berbagai macam program untuk mendukung Madrasah Reform Project.
Penulis : Rahmi Yuningsih, S.K.M., M.K.M.
Isu :
Hari Kesehatan Nasional (HKN) diperingati setiap tanggal 12 November. Tahun ini, HKN ke-59 bertemakan “Transformasi Kesehatan untuk Indonesia Maju”. Salah satu yang menjadi perhatian adalah integrasi obat tradisional ke dalam sistem pelayanan kesehatan. Integrasi memiliki tantangan, seperti minimnya penelitian; ketersediaan dan standardisasi bahan baku; serta pengenalan obat tradisional kepada tenaga medis dan tenaga kesehatan. Komisi IX DPR RI, perlu mendorong Pemerintah untuk memastikan pengetahuan terkait obat tradisional masuk ke dalam kurikulum pendidikan tinggi bidang kesehatan; mendorong kerja sama antara pemerintah daerah, fasilitas pelayanan kesehatan, lembaga penelitian, akademisi, industri, dan masyarakat dalam pengembangan obat tradisional; mendorong industri farmasi dan lembaga penelitian untuk meningkatkan kualitas obat tradisional; serta meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat.
Penulis : Elga Andina, S.Psi., M.Psi.
Isu :
Piala Dunia U-17 memainkan peran penting sebagai wadah efektif bagi pemain muda untuk merintis karier profesional dalam dunia sepak bola. Meskipun pembinaan dini pesepakbola masih terbatas, Komisi X menghargai upaya pemerintah dalam menyelenggarakan turnamen ini dan terus mengawalnya untuk membentuk citra positif persepakbolaan Indonesia di tingkat nasional maupun internasional. Kegiatan ini bukan hanya sebagai alat promosi, tetapi juga perlu mendapat dukungan penuh dari Komisi X untuk meningkatkan minat calon atlet masa depan. Komisi X juga aktif mengadvokasi peningkatan anggaran dalam pembinaan pemain muda, peningkatan infrastruktur olahraga, dan pengembangan program pendidikan olahraga di sekolah-sekolah. Dengan dukungan yang memadai, diharapkan Indonesia dapat menciptakan generasi pemain muda berkualitas yang memiliki potensi menjadi pemain hebat di masa depan, mendorong kemajuan signifikan dalam pengembangan sepak bola nasional.
Penulis : Monika Suhayati, S.H., M.H.
Isu :
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kembali mencabut izin usaha perusahaan asuransi jiwa, yaitu PT Asuransi Jiwa Prolife Indonesia. Pencabutan izin usaha ini sebagai bagian tindak pengawasan OJK karena dalam batas waktu status pengawasan khusus, Prolife tidak mampu menyelesaikan permasalahannya. OJK telah mengeluarkan Surat Edaran tentang Produk Asuransi yang Dikaitkan dengan Investasi (PAYDI) atau unit link dan menerapkan penguatan tiga lapis (layer) pengawasan sektor perasuransian sejak tahun 2022. Dalam hal ini, Komisi XI DPR RI perlu mendorong OJK untuk terus melakukan pengawasan pelaksanaan PAYDI untuk meningkatkan perlindungan terhadap konsumen, serta mendorong peningkatan tata kelola dan manajemen risiko bagi perusahaan asuransi. Selain itu, Komisi XI DPR RI perlu mengawal proses penyelesaian kewajiban Prolife, termasuk kewajiban terhadap pemegang polis asuransi Prolife serta penyelesaian pengaduan konsumen.
Vol. I / PUSLIT - November 2023
Penulis : Sita Hidriyah, S.Pd., M.Si.
Isu :
Krisis yang diakibatkan serangan Israel ke Gaza sudah memasuki minggu keempat, dan telah menimbulkan korban warga Palestina, baik korban jiwa maupun cedera, yang tidak sedikit. Hal ini mendorong banyak negara, termasuk Indonesia, untuk mengirimkan bantuan kemanusiaan. Tahap pertama bantuan kemanusiaan dari Indonesia, sebanyak 50 ton lebih, telah dikirimkan pada 4 November 2023. Komisi I DPR RI, melalui fungsi pengawasan, perlu ikut mengawal dan memastikan bantuan kemanusiaan yang dikirim oleh Indonesia untuk Palestina, khususnya ke Gaza, baik berupa bantuan untuk kelangsungan hidup warga Palestina maupun untuk keperluan medis, tersalurkan dengan baik. Selain itu, Komisi I DPR RI juga perlu mengingatkan Pemerintah, khususnya Kementerian Luar Negeri RI, untuk secara aktif melakukan diplomasi bagi terwujudnya kemerdekaan Palestina. Diplomasi parlemen juga perlu dilakukan oleh DPR RI untuk hal yang sama.
Penulis :
Isu :
Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah memfinalisasi DCT caleg Pemilu 2024 yang ditetapkan pada 3 November 2023. Setelah itu, KPU mengumumkan semua caleg kepada masyarakat. Pengumuman disertai publikasi daftar riwayat hidup dari caleg yang menyatakan kesediaan riwayat hidupnya dibuka ke publik. Karena data itu, termasuk data yang dikecualikan, maka diperlukan persetujuan sebelum dipublikasikan. KPU sudah menyampaikan ke pimpinan partai politik dan perorangan caleg di DCT, agar mengizinkan publikasi daftar riwayat hidupnya. Selama ini persentase caleg DPR, DPD, dan DPRD, dalam Pemilu yang bersedia mempublikasikan riwayat hidupnya masih rendah.
DPR melalui Komisi II sangat penting mendukung KPU dan Bawaslu meminta kepada partai-partai politik guna mendorong para calegnya di pemilu anggota DPR dan DPRD, termasuk caleg perorangan DPD, agar bersedia mempublikasikan riwayat hidupnya. Hal ini sekaligus sebagai langkah menuju pemilu yang berkualitas.
Penulis : NOVERDI PUJA SAPUTRA, M.H.
Isu :
Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) telah menyidangkan 9 orang Hakim Konstitusi dalam rangka menindaklanjuti laporan dari empat Pelapor, baik perorangan maupun kelompok, terkait dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi, Anwar Usman, dan Hakim Konstitusi lainnya dalam putusan perkara No. 90/PUU-XXI/2023 terkait usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden.
DPR RI perlu memberikan atensi lebih terhadap kasus ini, karena terkait dengan urusan Pemilu yaitu pencalonan Wapres salah satu Paslon yang menentukan arah pemimpin bangsa ke depannya. DPR RI perlu memberikan dukungan penuh terhadap MKMK dalam melaksanakan tugasnya. Melalui Komisi III DPR RI dapat terus mengawal proses acara sidang etik MKMK agar tidak terdapat pengaruh lain dalam pelaksanaannya. Putusan MKMK yang dibacakan nantinya diharapkan dapat diterima oleh semua pihak.
Penulis : Masyithah Aulia Adhiem, S.Si, M.E.
Isu :
Hutan merupakan salah satu dari kekayaan Indonesia yang berperan penting dalam menjaga kelangsungan kehidupan. Kawasan hutan Indonesia memiliki luas mencapai lebih dari 125 juta ha dengan panjang batas 373.828,44 km. Melindungi hutan bukanlah tanpa kendala, di antaranya ancaman pemanasan global dan perusakan hutan akibat kelalaian maupun kesengajaan manusia. BNPB mencatat bahwa selama 5 bulan terakhir telah terjadi peningkatan kasus karhutla mencapai 679 kejadian.
Komisi IV DPR RI dalam menjalankan fungsinya perlu melakukan berbagai hal. Pertama, melakukan penguatan perundang-undangan yang dapat menjadi payung hukum bagi pelindungan hutan di Indonesia, khususnya penguatan dalam hal sanksi dan pendanaan. Kedua, terus mengawasi upaya pemerintah dalam melindungi hutan dari berbagai ancaman yang ada, khususnya akibat pemanasan global dan campur tangan manusia. Ketiga, memastikan pemerintah memiliki pendanaan yang memadai melalui pembiayaan alternatif dari berbagai mekanisme sehingga dapat menjamin pelaksanaan upaya pelindungan hutan secara berkelanjutan.
Penulis : Dewi Restu Mangeswuri, S.E., M.Si.
Isu :
Audit menyeluruh terhadap proyek LRT Jabodebek diharapkan segera dilakukan. Sejak 2 bulan beroperasi, LRT Jabodebek telah memiliki beragam masalah,diantaranya kepingan roda pada trainset sudah aus. Saat ini, sebanyak 18 trainset masuk bengkel karena aus dan hanya 8 trainset yang beroperasi. Akibatnya manajemen membatalkan 103 perjalanan kereta untuk beberapa waktu ke depan. Hal ini perlu menjadi perhatian Komisi V DPR RI untuk dilakukan pengusutan terhadap masalah pengoperasian kereta LRT Jabodebek. Komisi V DPR RI perlu meminta Kemenhub mengevaluasi secara menyeluruh sarana dan prasarana LRT guna menjamin keselamatan penumpang. DPR RI perlu meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit investigasi mendalam terhadap proyek LRT Jabodebek apabila ditemukan hal-hal yang menyalahi rencana awal proyek tersebut. Melalui audit ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas dan transparan tentang bagaimana dana publik digunakan dalam proyek dan mendeteksi penyelewengan. Hasil audit nantinya akan sangat penting untuk memastikan proyek LRT dijalankan dengan efisien dan efektif.
Penulis : Dian Cahyaningrum, S.H.. M.H.
Isu :
Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (Organisation for Economic Cooperation and Development/OECD) merupakan organisasi internasional yang bergerak di bidang kerja sama ekonomi dan pembangunan. Anggota OECD yang berjumlah 38 negara menyambut baik dan mendukung intensi Indonesia untuk menjadi anggota OECD. Pemerintah juga terus mendorong OECD untuk mengakselerasi keanggotaan penuh Indonesia. OECD nantinya akan memberikan banyak manfaat, namun ada sedikit kekhawatiran apabila Indonesia menjadi anggota OECD. Kekhawatiran tersebut antara lain perdagangan bebas akan menyingkirkan pelaku usaha lokal. Sehubungan dengan hal tersebut, DPR RI (Komisi VI) perlu mendorong pemerintah untuk terus berupaya untuk dapat menjadi anggota OECD. Komisi VI DPR RI juga perlu mengingatkan Pemerintah nantinya untuk memperhatikan, memberdayakan, dan melindungi pengusaha lokal yang terdampak perdagangan bebas agar mereka tidak terpinggirkan setelah Indonesia menjadi anggota OECD.
Penulis : Hilma Meilani, S.T., MBA.
Isu :
Tenaga hidro memegang peranan penting dalam upaya meningkatkan pemanfaatan sumber daya energi terbarukan di Indonesia, namun terdapat tantangan terkait lokasi sumber hidro yang jauh dari pusat kebutuhan listrik. Terkait hal ini, pemerintah telah merancang cetak biru percepatan jalur transmisi listrik yang menghubungkan lokasi PLTA dengan pusat pertumbuhan ekonomi dan industri. Tantangan lain yang dihadapi adalah pendanaan dan alih teknologi. Investasi besar dan kolaborasi dengan seluruh ekosistem hidro global diperlukan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut.
Dalam upaya mencapai Net Zero Emission pada tahun 2060, PLTA menjadi komponen penting dalam energi bersih yang akan menyumbang pada pencapaian target tersebut. Komisi VII DPR RI perlu mendorong pemerintah untuk mengurangi penggunaan PLTU batu bara dengan "mempensiunkan dini" atau mengurangi faktor kapasitas PLTU, serta meningkatkan pemanfaatan tenaga hidro sebagai pembangkit listrik berbasis energi terbarukan dalam upaya percepatan transisi energi.
Penulis : Efendi, S.Sos., M.AP
Isu :
Kasus minuman keras (miras) oplosan yang merengut korban jiwa semakin meningkat. Umumnya, pengguna miras oplosan adalah para remaja yang berasal dari kalangan ekonomi menengah ke bawah yang tinggal di daerah padat penduduk dan tidak teredukasi dengan baik tentang bahaya miras oplosan. Di sisi lain, lemahnya kontrol sosial masyarakat juga ikut mempengaruhi. Selain kematian, penggunaan miras oplosan dapat memicu tindak kejahatan. Melalui fungsi pengawasan, Komisi VIII DPR RI perlu mendorong Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag RI) untuk melakukan kebijakan dalam rangka peningkatan fasilitas bimbingan tentang hidup bermasyarakat yang baik dengan mendasarkan pada norma-norma agama, kesusilaan, dan etika pergaulan bagi remaja. Melalui fungsi legsilasi, DPR RI perlu segera menyelesaikan dan mengesahkan RUU tentang Larangan Minuman Berakohol.
Penulis : Nur Sholikah Putri Suni, M.Epid.
Isu :
Terjadi lonjakan kasus Mpox di Indonesia seiring dicabutnya status PHEIC oleh WHO. Berdasarkan laporan dari Kementerian Kesehatan jumlah kasus yang terkonfirmasi positif sebulan terakhir sudah mencapai 34 kasus. Oleh sebab itu, penanggulangan kesehatan terutama penyakit menular yang dapat menimbulkan wabah, seperti Mpox harus dilakukan secara menyeluruh dan komprehensif. Untuk menghindari adanya lonjakan kasus Mpox yang dapat menyebabkan epidemi di Indonesia, Komisi IX DPR RI perlu: melakukan rapat kerja dengan Kementerian Kesehatan untuk merumuskan langkah yang diperlukan untuk mengatasi lonjakan kasus yang dapat menyebabkan epidemi; memastikan dan mendorong pemerintah untuk meningkatkan komunikasi, edukasi, serta informasi terkait Mpox; mendorong pemerintah untuk selalu melakukan pemantauan kesehatan masyarakat dengan meningkatkan surveilans dengan pendekatan 3T (testing, tracing, dan treatment); dan mendorong pemerintah untuk segera membuat beberapa regulasi teknis yang diperlukan terkait penatalaksanaan kasus penyakit menular yang lebih cepat dan efektif.
Penulis : Shanti Dwi Kartika, S.H., M.Kn.
Isu :
Kebudayaan dan pembangunan adalah dua hal yang saling berkaitan dan memengaruhi satu sama lain. Indonesia memiliki kebudayaan yang sangat beragam dan berlimpah, yang mencerminkan peradaban, identitas, dan potensi bangsa. Kebudayaan juga menjadi modal dasar pembangunan nasional, yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan, kemajuan, dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Selain itu, kebudayaan memiliki peran strategis untuk mendorong pembangunan yang berkelanjutan, yang memperhatikan aspek lingkungan, sosial, dan kemanusiaan. Namun, kebudayaan juga menghadapi berbagai tantangan dan ancaman akibat perubahan zaman, globalisasi, modernisasi, urbanisasi, dan kurangnya pendidikan budaya. Ini menunjukkan bahwa pentingnya peran kebudayaan dalam pembangunan nasional. Oleh karena itu, Komisi X DPR RI perlu melakukan penguatan kebudayaan sebagai basis pembangunan nasional.
Penulis : Venti Eka Satya, S.E., M.Si., Ak.
Isu :
Pada triwulan III tahun 2023 stabilitas sistem keuangan Indonesia tetap terjaga, di tengah meningkatnya ketidakpastian perekonomian dan pasar keuangan global. KSSK optimis pertumbuhan ekonomi akan mencapai 5,1% pada tahun 2023. Hal ini disebabkan oleh kondisi perekonomian dan sistem keuangan domestik yang resilient serta koordinasi dan sinergi yang terus dilakukan KSSK. Stabilitas sistem keuangan Indonesia terlihat dari angka inflasi yang turun. Sektor perbankan menunjukkan resiliensi dengan permodalan yang tinggi dan kinerja intermediasi yang positif. Permodalan perbankan tetap solid terlihat dari CAR yang tinggi, 27,41%. Dari sisi penjaminan simpanan, jumlah rekening nasabah Bank Umum yang dijamin seluruhnya oleh LPS pada bulan September 2023 sebanyak 99,94% dari total rekening. Penghimpunan dana korporasi melalui pasar modal melanjutkan tren positif, dan melampaui target dengan nilai penghimpunan dana per 27 Oktober 2023 sebesar Rp204,14 triliun.
Vol. IV / PUSLIT - Oktober 2023
Penulis : Aulia Fitri, S.IP., M.Si. (Han)
Isu :
Konflik bersenjata antara Israel dan Hamas yang hingga kini masih berlangsung telah memicu reaksi keras banyak negara, termasuk Indonesia. Dalam High-Level Open Debate pada 24 Oktober 2023 di Markas Besar PBB, Indonesia menyampaikan tiga tuntutan, yaitu seruan bersama untuk genjatan senjata, memprioritaskan akses kemanusiaan, dan kemanusiaan harus dikembalikan ke Dewan Keamanan. Komisi I DPR perlu terus mendukung sikap pemerintah, antara lain, dengan mendorong DK PBB untuk segera menghentikan perang di Gaza dan membuka akses bantuan kemanusiaan, serta menjamin keselamatan WNI baik warga sipil maupun militer yang sedang bertugas dalam misi perdamaian. Dukungan Komisi I DPR perlu terus sejalan dengan sikap Pemerintah RI atas peperangan yang terjadi di Gaza, yaitu memprioritaskan resolusi konflik melalui gencatan senjata, mendorong keamanan manusia dengan membuka akses bantuan kemanusiaan dan Hak Asasi Manusia, dan mendukung kemerdekaan Palestina.
Penulis : Debora Sanur Lindawaty, S.Sos., M.Si.
Isu :
Berdasarkan rentan waktu yang telah ditetapkan oleh KPU, ada tiga pasangan capres dan cawapres yang telah mendaftar. Ketiga Pasangan calon (Paslon) tersebut ialah Paslon Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, Paslon Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, serta Paslon Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Adanya Putusan MK yang mengabulkan sebagian permohonan perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 dan menolak permohonan perkara Nomor 102/PUU-XXI/2023 telah membuka peluang bagi Paslon Prabowo dan Gibran untuk menjadi bakal capres-cawapres. Dengan demikian KPU perlu merevisi PKPU No. 19 Tahun 2023 mengenai Pencapresan untuk menindaklanjuti putusan MK tersebut. Sebelum merevisi, KPU perlu berkonsultasi dengan DPR dan pemerintah sebagai tahapan awalnya. Komisi II DPR perlu mendorong dan mengawasi KPU dalam upaya revisi PKPU Nomor 19 Tahun 2023 agar setiap tahapan Pemilu 2024 dapat berjalan dengan lancar tanpa ada masalah prosedur administratif.
Penulis : Prianter Jaya Hairi, S.H., LLM.
Isu :
Ditreskrimsus Polda Metro Jaya menggeledah rumah Ketua KPK, Firli Bahuri, sebagai langkah penyidikan kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo yang dituduhkan padanya. Namun, hingga penggeledahan tersebut selesai dilakukan, status Firli Bahuri masih sebagai saksi dan belum merupakan tersangka. Sementara itu, Dewan Pengawas KPK juga telah memanggil Firli Bahuri untuk menjalani pemeriksaan dugaan pelanggaran etik yang dilaporkan oleh Komite Mahasiswa Peduli Hukum, namun panggilan tersebut belum dipenuhinya. Persoalan ini menimbulkan polemik, mengingat kedudukan Firli Bahuri sebagai Ketua KPK yang seharusnya tidak boleh diragukan integritas dan profesionalismenya dalam memimpin KPK sebagai lembaga pemberantasan korupsi. DPR harus mendorong POLRI dan KPK agar secepatnya memberikan kejelasan terkait perkara ini. Percepatan penyelesaian perkara ini sangat penting untuk dapat menjaga kehormatan KPK sebagai institusi penegak hukum tindak pidana korupsi.
Penulis : Anih Sri Suryani, S.Si., M.T.
Isu :
Krisis iklim telah menambah kerentanan pangan masyarakat di pulau-pulau atau daerah terpencil di Indonesia. Beberapa orang di Distrik Amuma, Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan, dilaporkan meninggal dunia akibat kelaparan. Ketidakpastiaan cuaca juga menyebabkan penurunan hasil panen dan tanamanan komoditas tahunan di beberapa daerah lainnya di Indonesia seperti di Pulau Muna, Sulawesi Tenggara (tanaman jagung), Buton Tengah (penghasil kacang mete), dan Banjarnegara (tanaman kopi), dan Pulau Flores dan Adonara, kegagalan panen jagung.
Pengembangan sistem pertanian berkelanjutan, sistem pangan lokal dan pemberian akses warga atas lahan menjadi kunci penting dalam membangun ketahanan pangan di pulau-pulau terpencil. Komisi IV DPR RI perlu memastikan agar pemerintah menyediakan stok makanan pokok tetap aman sepanjang tahun khususnya di daerah-daerah yang rawan pangan serta perlu terus mendorong Pemerintah untuk mengembangkan sistem pertanian berkelanjutan, dengan menyiapkan bibit pangan lokal unggul yang tahan dengan cuaca ekstrem dan juga diversifikasi pertanian.
Penulis : Nidya Waras Sayekti, S.E., M.M.
Isu :
Peralihan penerbangan komersial pesawat jet dari Bandara Husein Sastranegara Bandung ke BIJB Kertajati dimulai sejak 29 Oktober 2023. Ada tujuh rute penerbangan domestik yang dipindahkan, yaitu penerbangan dari dan menuju Balikpapan, Banjarmasin, Batam, Denpasar, Makassar, Medan, dan Palembang. Maskapai yang melayani antara lain AirAsia, Super Air Jet, dan Citilink. Komisi V DPR RI perlu memastikan kesiapan sarana dan prasarana serta aksesibilitas transportasi dari/menuju BIJB Kertajati untuk melayani masyarakat. Komisi V DPR RI memastikan agar Kementerian Perhubungan (Kemenhub) bersama pihak Bandara Husein Sastranegara dan BIJB Kertajati melakukan sosialisasi atas peralihan penerbangan komersial dan aksesibilitas transportasi menuju/dari BIJB Kertajati, untuk meminimalisir kerugian peralihan bagi masyarakat. Untuk itu diperlukan peran Pemda Provinsi Jawa Barat dan Pemda Kota/Kabupaten. Selain itu, Komisi V DPR RI mendorong Kemenhub agar Perum Damri segera memfasilitasi armada feeder Bandara Kertajati dari sejumlah titik angkut masyarakat.
Penulis : YOSEPHUS MAINAKE, M.H.
Isu :
Bursa minyak kelapa sawit atau bursa CPO (Crude Palm Oil), resmi memulai transaksi perdana pada tanggal 20 Oktober. Transaksi ini diharapkan menjadi tonggak awal bagi Indonesia dalam menciptakan harga referensi bagi minyak kelapa sawit di tingkat global. Dengan hadirnya bursa CPO, Indonesia bisa menentukan harga acuan sendiri. Kehadiran bursa juga menjawab keluhan dari pelaku usaha terkait harga acuan yang tidak tepat sehingga berdampak pada pajak yang lebih tinggi. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan optimistis perbaikan ini akan menjadi salah satu faktor pendukung bagi Indonesia menjadi negara maju tepat pada satu abad kemerdekaan atau tahun 2045. Komisi VI DPR RI dalam melakukan fungsi pengawasan perlu memastikan pelaksanaan proses bursa CPO berjalan dengan baik dan memastikan adanya koordinasi antar-stakeholders terkait, seperti Kementerian Perdagangan, Bappebti, dan pelaku usaha dalam melakukan pengawasan.
Penulis : Niken Paramita Purwanto, S.E., M.Ak.
Isu :
Konflik di Timur Tengah telah menimbulkan krisis energi, khususnya minyak mentah. Konflik yang terjadi memengaruhi rantai pasok dan pengiriman minyak mentah dari wilayah Timur Tengah dan sekitarnya serta menyebabkan melonjaknya harga minyak mentah di pasar global. Indonesia yang sangat bergantung pada impor minyak mentah dan bahan bakar minyak (BBM) dari wilayah tersebut perlu mewaspadai risiko konflik dengan melakukan langkah-langkah antisipatif.
Pemerintah perlu menjajaki peluang impor minyak mentah dan BBM dari negara-negara yang belum menjadi mitra dagang tradisional untuk mengantisipasi kelangkaan pasokan dan kenaikan harga minyak mentah di pasar global. Di sisi lain, pemerintah juga perlu mengurangi ketergantungan pada impor minyak mentah dan BBM melalui pergeseran dengan memanfaatkan energi hijau.
Penulis : Dr. Rohani Budi Prihatin, S.Ag., M.Si.
Isu :
Sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki banyak aset dan potensi untuk berpenghasilan tinggi melalui praktik ekonomi dan keuangan syariah. Guna mengoptimalkan potensi tersebut, Indonesia perlu meningkatkan penerapan teknologi dalam bentuk digitalisasi melalui teknologi transversal yang dapat digunakan dalam berbagai sektor, khususnya ekonomi dan bisnis sehingga memungkinkan gerakan ekonomi dan keuangan syariah lebih lincah, adaptif, dan transformatif baik di masa kini maupun yang akan datang. Komisi VIII DPR RI perlu mendorong pemerintah untuk mempersiapkan strategi dalam mewujudkan digitalisasi ekonomi syari’ah di Indonesia dalam bentuk literasi atau edukasi publik. Tidak hanya itu, Komisi VIII DPR RI juga perlu mendorong seluruh aktor dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah untuk menjaga konsistensi dan keberlanjutan program ekonomi dan keuangan syariah dengan merealisasikan Masterplan Industri Halal Indonesia (MPIHI).
Penulis : Luthvi Febryka Nola, S.H., M.Kn.
Isu :
Sejak 13 Oktober 2023, Jumlah penderita Mpox terus bertambah. Dari 14 kasus yang terkonfirmasi, semuanya berkaitan dengan seksual. Sebagian besar merupakan pasien bergejala. Risiko pemburukan gejala dan penularan dapat dicegah dengan vaksinasi. Hanya saja ketersediaan vaksin sangat terbatas, proses surveilans juga cukup sulit karena melibatkan perilaku seksual menyimpang, sarana dan prasarana kesehatan juga perlu disiapkan karena penderita butuh isolasi. Oleh karenanya, Komisi IX DPR yang membidangi masalah kesehatan perlu melakukan pengawasan kepada pemerintah terkait peningkatan kasus; mendorong pemerintah untuk meningkatkan pengadaan vaksin dan upaya surveilans; memperluas cakupan vaksinasi; memastikan ketersediaan dan kesiapan fasilitas pelayanan kesehatan; serta meningkatkan kewaspadaan tenaga kesehatan dan masyarakat.
Penulis : Dinar Wahyuni, S.Sos., M.Si.
Isu :
Pinjaman online (pinjol) hadir untuk mendorong inklusi keuangan terhadap masyarakat Indonesia yang belum memiliki akses ke bank agar lebih produktif. Namun demikian, tren ini tidak selalu sejalan dengan pertumbuhan literasi keuangan di kalangan masyarakat khususnya usia muda. Saat ini, populasi usia muda sering terjebak oleh keinginan akan kepuasan instan, yang mendorong mereka untuk mengejar pinjaman yang cepat dan mudah tanpa mempertimbangkan risiko. Oleh karena itu, Komisi X DPR RI perlu mendorong Kemendikbudristek untuk mengintegrasikan edukasi literasi keuangan dan literasi digital dalam pembelajaran di sekolah sebagai upaya preventif dalam mencegah pinjol sejak dini. Komisi X DPR RI perlu mendorong Kemendikbudristek bersinergi dengan Kemenkominfo dalam melakukan sosialisasi literasi keuangan dan literasi digital di kalangan pelajar dan orang tua.
Penulis : Eka Budiyanti, S.Si., M.S.E.
Isu :
Penurunan pertumbuhan penerimaan pajak beberapa sektor usaha terjadi selama Januari-September 2023. Sektor usaha tersebut antara lain industri pengolahan, perdagangan, pertambangan, serta informasi dan komunikasi. Mengingat sektor-sektor usaha tersebut berkontribusi besar terhadap penerimaan pajak maka menjadi catatan penting bagi pemerintah untuk segera mengatasinya. Jika penurunan tersebut terus terjadi maka diperkirakan target penerimaan pajak yang sudah ditetapkan pemerintah tidak akan tercapai. Dalam hal ini ada beberapa hal yang menjadi atensi DPR RI khususnya Komisi XI. Pertama, mendorong pemerintah menyesuaikan regulasi terkait sistem perpajakan yang tepat untuk sektor usaha yang mengalami penurunan. Kedua, mendorong pemerintah untuk terus melanjutkan dan memperkuat reformasi perpajakan dengan mempertimbangkan kondisi dinamika perekonomian yang sedang terjadi. Dan ketiga, mengingatkan pemerintah untuk menyiapkan alternatif strategi peningkatan penerimaan pajak yang lebih fokus dan tepat sasaran.
Vol. IV / PUSLIT - September 2023
Penulis : Lisbet, S.Ip., M.Si.
Isu :
Pada tanggal 18-28 September 2023, Angkatan Udara Australia (Royal Australian Air Force/RAAF) dan Angkatan Udara Indonesia (TNI AU) mengadakan latihan udara bersama (latma) Elang AUSINDO 2023 di Manado. Untuk pertama kalinya Angkatan Udara Australia mengerahkan enam pesawat F-35A Lightning II Joint Strike Fighter ke Indonesia dan melibatkan 150 personel. Sedangkan TNI AU menerjunkan 160 personel dan mengerahkan pesawat tempur F-16 untuk misi tempur udara. Dengan adanya latma ini, kedua negara menunjukkan komitmen penuh terhadap kemitraan bilateral yang kuat dalam kerangka menjaga perdamaian dan keamanan di kawasan. Komisi I DPR RI dalam menjalankan fungsi pengawasannya perlu mendukung TNI agar latma Elang AUSINDO dapat berjalan dengan baik karena latma Elang AUSINDO memiliki arti penting bagi Indonesia dan Australia.
Penulis : NURFADHILAH ARINI, S.I.P.
Isu :
Komisi II DPR RI dan Pemerintah sepakat membawa RUU tentang Perubahan Atas UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) ke rapat paripurna untuk disahkan menjadi UU. Revisi UU ASN tersebut memiliki beberapa agenda transformasi, salah satunya terkait penyelesaian masalah tenaga honorer. Telah disepakati bahwa penataan tenaga honorer dapat dilakukan hingga Desember 2024. Selain itu, mekanisme paruh waktu yang ditawarkan sebagai solusi penyelesaian masalah tenaga honorer juga disepakati akan diatur melalui PP. Pengawasan terhadap upaya penyelesaian isu tenaga honorer tersebut harus terus dilakukan oleh DPR melalui Komisi II. Pembentukan aturan pelaksana dari UU ASN nantinya perlu terus didorong oleh Komisi II agar tersedia aturan yang jelas dan detail mengenai mekanisme paruh waktu. Di samping itu, upaya untuk menghentikan perekrutan tenaga honorer juga perlu dilakukan.
Penulis : Denico Doly, S.H., M.Kn.
Isu :
KPK melakukan penggeledahan rumah dinas dan ruang kerja Menteri Pertanian terkait dugaan kasus korupsi berupa pemerasan yang terjadi di Kementerian Pertanian. Kasus pemerasan atau pemaksaan terkait jabatan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara masih sering terjadi. Pemberantasan korupsi akan berjalan baik apabila terdapat keterpaduan antara produk hukum yang baik, penegak hukum yang memiliki integritas dan kredibilitas, sarana dan prasarana yang memadai, masyarakat yang mendukung, serta budaya yang memungkinkan hukum dapat bekerja dengan baik. Komisi III DPR RI melalui fungsi pengawasan perlu mengawasi penegak hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi agar bekerja sesuai dengan koridor undang-undang. Selain memberikan apresiasi kepada KPK atas pengungkapan dugaan tindak pidana korupsi di Kementan, perlu ditekankan agar kasus ini ditangani secara objektif dan transparan serta membangun upaya preventif agar kasus serupa tidak terulang lagi.
Penulis : Teddy Prasetiawan, S.T., M.T.
Isu :
Peluncuran Bursa Karbon Indonesia (Indonesia Climate Exchange/IDXCarbon) pada 26 September lalu menjadi batu loncatan penting dalam strategi penanganan perubahan iklim di tanah air. IDXCarbon, di satu sisi akan menjadi tempat untuk memperjualbelikan aset berupa sertifikat penurunan emisi. Di sisi lain, IDXCarbon juga dapat memicu berbagai pihak untuk mengembangkan proyek penurunan emisi dari sumber (sources) atau meningkatkan penyerapan pada rosot (sinks), serta memberikan tekanan kepada pelaku usaha untuk mulai berinisiatif melakukan program penurunan emisi karbon. Terlebih, Indonesia memiliki potensi perdagangan karbon yang melimpah.
Dari sisi pelaksanaan fungsi pengawasan, Komisi IV DPR RI perlu mengawasi secara intensif praktik perdagangan karbon di IDXCarbon agar menjadi bursa karbon yang kredibel dan transparan dengan menciptakan iklim investasi yang kondusif. Dari sisi pelaksanaan fungsi legislasi, Komisi IV DPR RI perlu memprioritaskan pembahasan RUU tentang Pengelolaan Perubahan iklim yang saat ini belum masuk dalam prioritas prolegnas.
Penulis : Dewi Restu Mangeswuri, S.E., M.Si.
Isu :
Sepekan terakhir ini, sebagian wilayah Indonesia mengalami fenomena suhu panas yang cukup terik pada siang hari. Kondisi fenomena panas terik ini diprediksi akan berlangsung di bulan Oktober ini. BMKG menyatakan sebagian besar wilayah Indonesia, terutama yang berada di selatan ekuator, masih mengalami musim kemarau. Kemarau panjang yang melanda tanah air membuat sejumlah daerah mengalami kekeringan ekstrem. Lahan pertanian yang gagal panen hingga kebutuhan air bersih masyarakat yang mulai tak tercukupi menjadi alarm bagi para pemangku kepentingan untuk segera mengantisipasi secara serius. Komisi V DPR RI memiliki peran penting untuk mendorong pemerintah menanggulangi bencana kekeringan yang terjadi di tanah air dan mengawal pembangunan infrastruktur khususnya dalam mencegah dampak kekeringan, seperti pembangunan bendungan, saluran irigasi pertanian, dan reservoir air. Komisi V DPR RI perlu mengawasi dan memastikan bahwa pemerintah tidak hanya melakukan tindakan penanggulangan bencana kekeringan saja, tetapi tindakan pencegahannya juga harus diperhatikan.
Penulis : Lisnawati, S.Si., M.S.E.
Isu :
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (Permendag No. 31 Tahun 2023) menimbulkan kontroversi. Di satu sisi, bertujuan melindungi UMKM dari persaingan tidak sehat dan menciptakan level playing field yang baik bagi pelaku usaha dalam perdagangan melalui sistem elektronik. Di sisi lain, membatasi akses konsumen terhadap produk impor yang lebih murah dan mengurangi pilihan produk yang tersedia. Untuk itu, Komisi VI DPR RI perlu memastikan Permendag No. 31 Tahun 2023 dilaksanakan dengan baik, dengan meminta kepada Pemerintah untuk: 1) menindak tegas pelaku pelanggaran; 2) melakukan pengawasan secara ketat terhadap barang-barang yang masuk ke Indonesia; dan 3) berkoordinasi antar stakeholders terkait seperti Kementerian Perdagangan, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, serta Bea Cukai dalam melakukan pengawasan.
Penulis : T. Ade Surya, S.T., M.M.
Isu :
Sejumlah kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) menahan investasinya dan mengajukan perubahan skema kontrak dari gross split menjadi cost recovery karena permasalahan keekonomian lapangan migas. Rata-rata lapangan migas di wilayah kerja (WK) sejumlah KKKS tersebut tidak ekonomis karena cadangan migas-nya marginal dan operational expenditure-nya relatif tinggi. Pemerintah pun masih melakukan evaluasi atas pengajuan perubahan skema kontrak dari KKKS.
Pemerintah perlu hati-hati menangani permasalahan keekonomian lapangan migas dan pengajuan perubahan skema kontrak dari KKKS karena berpotensi mengurangi penerimaan negara di sektor migas. Di sisi lain, perlu juga dipertimbangkan bahwa fleksibilitas perubahan skema kontrak pengusahaan WK oleh KKKS dapat membuat lebih banyak investor masuk ke dalam negeri untuk berinvestasi di sektor hulu migas.
Penulis : Dr. Achmad Muchaddam F., S.Ag., M.A.
Isu :
Menunaikan ibadah haji adalah melakukan rukun islam kelima dan hukumnya wajib bagi setiap umat muslim yang mampu melaksanakan sekali seumur hidup. Dalam rangka pelindungan terhadap jemaah haji agar dapat melaksanakan ibadah sesuai dengan ketentuan syariat islam, diperlukan pembinaan dan pelayanan kesehatan jemaah sejak dini.
Tingginya angka kematian jemaah haji berkategori resiko tinggi, menunjukkan bahwa kebijakan istithaah kesehatan jemaah haji penting dilakukan. Melalui fungsi pengawasan, dalam rapat kerja dengan pemerintah, Komisi VIII DPR RI perlu mendorong Kementerian Agama untuk melakukan sosialisasi Permenkes No. 15 Tahun 2016. Sosialiasi diperlukan supaya calon jemaah haji memahami dan rutin melakukan pemeriksaan kesehatan terlebih dahulu sebelum melakukan pelunasan. Tidak hanya itu, Komisi VIII DPR RI dapat meminta pemerintah untuk mengawasi calon jemaah haji secara berkala dengan cara diikutkan program kebugaran seperti senam jantung sehat hingga tiba masa keberangkatan.
Penulis : Tri Rini Puji Lestari, S.K.M., M.Kes.
Isu :
Peringatan hari jantung sedunia pada tanggal 29 September 2023, menekankan pentingnya edukasi dan pencegahan penyakit jantung. Penyakit jantung adalah penyebab kematian kedua tertinggi di Indonesia, dengan jumlah kasus yang terus meningkat. Di perkotaan, prevalensi penyakit jantung lebih tinggi disebabkan gaya hidup tidak sehat. Penyakit ini juga mengakibatkan beban ekonomi besar melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Kementerian Kesehatan mendorong deteksi dini secara gratis di Puskesmas, dengan harapan penduduk di atas 15 tahun turut berpartisipasi. Kampanye "CERDIK" juga digalakkan. Untuk mengatasi masalah ini, Komisi IX perlu mendukung alokasi anggaran yang memadai, kebijakan yang mendukung, serta kerja sama lintas sektor. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pencegahan penyakit jantung dan memastikan akses yang lebih baik ke pemeriksaan jantung yang terjangkau, serta untuk mengurangi beban ekonomi akibat penyakit ini.
Penulis : Sulis Winurini, S.Psi., M.Psi.
Isu :
Arus modernisasi dan globalisasi membuat kesenian tradisional semakin tersisih dari kehidupan masyarakat Indonesia. Minat masyarakat untuk melestarikan, menyaksikan, dan mempelajari kesenian tradisional menurun, terutama pada saat pandemi Covid-19. Hal ini juga berdampak bagi seniman. Kemendikbudristek mencatat 99,51% seniman mengalami penurunan penghasilan. Padahal, profesi seniman tradisional masih menjadi tulang punggung perekonomian keluarga. Upaya mengangkat kembali eksistensi kesenian tradisional menjadi kebutuhan sejalan dengan amanat UUD 1945 Pasal 32. Komisi X DPR perlu mendorong Kemendikbudristek untuk mengembangkan skema guna mendorong seni tradisional. Pembaruan kesenian tradisional perlu direalisasikan, yaitu dengan menggiatkan produksi seni dalam bentuk media digital. Komisi DPR perlu mengevaluasi alokasi dana pemajuan kebudayaan Kemendikbudristek karena anggaran untuk Even Nilai Budaya yang Dikembangkan dan Dimanfaatkan masih terbilang kecil. Program Desa Pemajuan Kebudayaan juga bisa dimanfaatkan untuk menstimulasi desa menghidupkan kembali kesenian tradisional.
Penulis : Edmira Rivani, S.Si., M.Stat.
Isu :
Posisi utang pemerintah berada di angka Rp7.870,35 triliun per 31 Agustus 2023. Adapun rasio utang tersebut sebesar 37,84% terhadap PDB, masih berada di bawah batas aman 60% PDB sesuai UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Rasio ini juga masih sejalan dengan yang telah ditetapkan melalui Strategi Pengelolaan Utang Jangka Menengah tahun 2023-2026 di kisaran 40%. Namun, perlu diperhatikan risiko tingkat suku bunga tinggi untuk jangka panjang dan tren pelambatan ekonomi negara mitra utama RI seperti AS dan China, yang berlangsung lebih lama dari perkiraan. Sehingga, pemerintah harus berupaya agar dapat mengembalikan posisi utang setidaknya sama seperti kondisi sebelum terjadinya pandemi Covid-19. Dalam hal ini, DPR RI, khususnya Komisi XI harus mendorong pemerintah untuk melakukan pengelolaan utang secara baik dengan risiko yang terkendali.