Buku Tim

Aspek Yuridis Pembentukan Holding Ultra Mikro dan Dampaknya Terhadap Pemberdayaan UMKM - 2022

Penulis : Monika Suhayati, S.H., M.H.

Isu :
Kajian mengenai restrukturisasi BUMN merupakan kajian yang menarik sebab berdasarkan sejarah perkembangan BUMN di Indonesia telah mengalami pasang surut sejak awal kemerdekaan hingga saat ini. Peran strategis yang dimiliki BUMN dalam mendukung perekonomian dan pembangunan nasional, mendorong pemerintah selalu melakukan pembenahan melalui kebijakan-kebijakan strategisnya. Restrukturisasi BUMN menjadi salah satu langkah pemerintah dalam menyehatkan kinerja BUMN. Terlebih era pascapandemi Covid-19 menjadi momen yang tepat bagi BUMN dalam melakukan restrukturisasi untuk memperkuat posisi bisnis BUMN dan meningkatkan kontribusi kepada negara. Setidaknya sampai dengan tahun 2022 telah terbentuk 12 (duabelas) holding BUMN yang terbagi dalam sektor-sektor. Holding Ultra Mikro yang terdiri dari PT BRI, PT Pegadaian dan PT PNM merupakan salah satu kebijakan pemerintah untuk memastikan terjaminnya penyaluran pembiayaan bagi pelaku usaha, karena saat ini ada banyak pelaku usaha mikro dan kecil yang belum memperoleh akses kredit dari lembaga perbankan. Hasil kajian memperlihatkan beberapa poin penting dalam pembentukan Holding Ultra Mikro dan dampaknya terhadap pemberdayaan UMKM, yaitu: Pertama, UU Perseroan Terbatas belum mengatur secara eksplisit mengenai pembentukan holding perseroan, namun secara khusus pembentukan holding perusahaan BUMN mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu UU No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, sebagaimana diubah dengan UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; dan PP No. 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2016. Sesuai ketentuan UU BUMN bahwa setiap perubahan penyertaan modal negara berupa penambahan struktur kepemilikan negara atas saham BUMN, ditetapkan dengan suatu peraturan pemerintah. Mengacu pada ketentuan tersebut, Pemerintah membentuk PP No. 73 Tahun 2021 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Rakyat Indonesia Tbk., sebagai dasar hukum pembentukan Holding Ultra Mikro. Dalam hal ini, Negara Republik Indonesia melakukan penambahan Penyertaan Modal Negara di BRI dengan cara melakukan inbreng atas saham-saham seri B yang dimiliki negara pada PT Pegadaian dan PT PNM. Konsekuensi hukum pembentukan Holding Ultra Mikro melalui penambahan penyertaan modal negara tersebut, yaitu status PT Pegadaian dan PT PNM berubah menjadi perseroan terbatas yang sepenuhnya tunduk pada UU PT, namun negara masih memiliki kewenangan untuk mengontrol kinerja PT Pegadaian dan PT PNM melalui kepemilikan Saham Seri A Dwiwarna.

Penulis : Marfuatul Latifah, S.H.I., LL.M.

Isu :
Kajian mengenai restrukturisasi BUMN merupakan kajian yang menarik sebab berdasarkan sejarah perkembangan BUMN di Indonesia telah mengalami pasang surut sejak awal kemerdekaan hingga saat ini. Peran strategis yang dimiliki BUMN dalam mendukung perekonomian dan pembangunan nasional, mendorong pemerintah selalu melakukan pembenahan melalui kebijakan-kebijakan strategisnya. Restrukturisasi BUMN menjadi salah satu langkah pemerintah dalam menyehatkan kinerja BUMN. Terlebih era pascapandemi Covid-19 menjadi momen yang tepat bagi BUMN dalam melakukan restrukturisasi untuk memperkuat posisi bisnis BUMN dan meningkatkan kontribusi kepada negara. Setidaknya sampai dengan tahun 2022 telah terbentuk 12 (duabelas) holding BUMN yang terbagi dalam sektor-sektor. Holding Ultra Mikro yang terdiri dari PT BRI, PT Pegadaian dan PT PNM merupakan salah satu kebijakan pemerintah untuk memastikan terjaminnya penyaluran pembiayaan bagi pelaku usaha, karena saat ini ada banyak pelaku usaha mikro dan kecil yang belum memperoleh akses kredit dari lembaga perbankan. Hasil kajian memperlihatkan beberapa poin penting dalam pembentukan Holding Ultra Mikro dan dampaknya terhadap pemberdayaan UMKM, yaitu: Pertama, UU Perseroan Terbatas belum mengatur secara eksplisit mengenai pembentukan holding perseroan, namun secara khusus pembentukan holding perusahaan BUMN mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu UU No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, sebagaimana diubah dengan UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; dan PP No. 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2016. Sesuai ketentuan UU BUMN bahwa setiap perubahan penyertaan modal negara berupa penambahan struktur kepemilikan negara atas saham BUMN, ditetapkan dengan suatu peraturan pemerintah. Mengacu pada ketentuan tersebut, Pemerintah membentuk PP No. 73 Tahun 2021 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Rakyat Indonesia Tbk., sebagai dasar hukum pembentukan Holding Ultra Mikro. Dalam hal ini, Negara Republik Indonesia melakukan penambahan Penyertaan Modal Negara di BRI dengan cara melakukan inbreng atas saham-saham seri B yang dimiliki negara pada PT Pegadaian dan PT PNM. Konsekuensi hukum pembentukan Holding Ultra Mikro melalui penambahan penyertaan modal negara tersebut, yaitu status PT Pegadaian dan PT PNM berubah menjadi perseroan terbatas yang sepenuhnya tunduk pada UU PT, namun negara masih memiliki kewenangan untuk mengontrol kinerja PT Pegadaian dan PT PNM melalui kepemilikan Saham Seri A Dwiwarna.

Penulis : YOSEPHUS MAINAKE, M.H.

Isu :
Kajian mengenai restrukturisasi BUMN merupakan kajian yang menarik sebab berdasarkan sejarah perkembangan BUMN di Indonesia telah mengalami pasang surut sejak awal kemerdekaan hingga saat ini. Peran strategis yang dimiliki BUMN dalam mendukung perekonomian dan pembangunan nasional, mendorong pemerintah selalu melakukan pembenahan melalui kebijakan-kebijakan strategisnya. Restrukturisasi BUMN menjadi salah satu langkah pemerintah dalam menyehatkan kinerja BUMN. Terlebih era pascapandemi Covid-19 menjadi momen yang tepat bagi BUMN dalam melakukan restrukturisasi untuk memperkuat posisi bisnis BUMN dan meningkatkan kontribusi kepada negara. Setidaknya sampai dengan tahun 2022 telah terbentuk 12 (duabelas) holding BUMN yang terbagi dalam sektor-sektor. Holding Ultra Mikro yang terdiri dari PT BRI, PT Pegadaian dan PT PNM merupakan salah satu kebijakan pemerintah untuk memastikan terjaminnya penyaluran pembiayaan bagi pelaku usaha, karena saat ini ada banyak pelaku usaha mikro dan kecil yang belum memperoleh akses kredit dari lembaga perbankan. Hasil kajian memperlihatkan beberapa poin penting dalam pembentukan Holding Ultra Mikro dan dampaknya terhadap pemberdayaan UMKM, yaitu: Pertama, UU Perseroan Terbatas belum mengatur secara eksplisit mengenai pembentukan holding perseroan, namun secara khusus pembentukan holding perusahaan BUMN mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu UU No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, sebagaimana diubah dengan UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; dan PP No. 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2016. Sesuai ketentuan UU BUMN bahwa setiap perubahan penyertaan modal negara berupa penambahan struktur kepemilikan negara atas saham BUMN, ditetapkan dengan suatu peraturan pemerintah. Mengacu pada ketentuan tersebut, Pemerintah membentuk PP No. 73 Tahun 2021 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Rakyat Indonesia Tbk., sebagai dasar hukum pembentukan Holding Ultra Mikro. Dalam hal ini, Negara Republik Indonesia melakukan penambahan Penyertaan Modal Negara di BRI dengan cara melakukan inbreng atas saham-saham seri B yang dimiliki negara pada PT Pegadaian dan PT PNM. Konsekuensi hukum pembentukan Holding Ultra Mikro melalui penambahan penyertaan modal negara tersebut, yaitu status PT Pegadaian dan PT PNM berubah menjadi perseroan terbatas yang sepenuhnya tunduk pada UU PT, namun negara masih memiliki kewenangan untuk mengontrol kinerja PT Pegadaian dan PT PNM melalui kepemilikan Saham Seri A Dwiwarna.


Pariwisata Berbasis Komunitas: Contoh Kinerja di Masa Pandemi Covid-19 - 2022

Penulis : RAIS AGIL BAHTIAR, S. S., M.Si.

Isu :
Peran industri pariwisata sebagai salah satu penghasil devisa terbesar, sering kurang optimal dalam menggerakkan sektor perekonomian. Slah satu penyebabnya adalah kurang berkembangnya industri pariwisata di daerah karena mengalami kendala kurangnya koordinasi di antara para pemangku kepentingan. Sehubungan dengan itu, peran pemerintah dalam pengembangan pariwisata diharapkan mampu memberikan berbagai kemudahan melalui kebijakan yang dapat dilaksanakan di lapangan serta mampu mendukung semua pemangku kepentingan untuk bekerja sama mengembangkan pariwisata. Dalam pengelolaan dan pengembangan pariwisata, diperlukan suatu kordinasi dan kolaborasi antara pihak pemerintah, pelaku bisnis pariwisata, komunitas, akademisi, serta media dalam mengembangkan potensi wisata, dimana kerja sama tersebut disebut dengan kolaborasi Pentahelix. Dalam mendorong terwujudnya kolaborasi dari kelima elemen ini, pemerintah harus menerapkan konsep pemerintahan kolaboratif untuk menginisiasi hubungan antara pemerintah dengan berbagai komponen pemangku kepentingan dalam pengembangan pariwisata. Dalam kasus pengembangan pariwisata berbasis komunitas, peran pemerintah sangat penting dalam memulai pengembangannya maupun untuk menyediakan insentif bagi pemangku kepentingan agar muncul minat untuk turut serta secara bersama-sama mengembangkan pariwisata yang dapat menarik kunjungan, baik dari wisatawan domestic maupun dari mancanegara.

Penulis : Masyithah Aulia Adhiem, S.Si, M.E.

Isu :
Pandemi Covid-19 telah menyebabkan perubahan signifikan pada industri pariwisata. Pembatasan kegiatan masyarakat, faktor keamanan kesehatan, dan penutupan lalu lintas antar negara merupakan beberapa faktor yang melatarbelakangi terhentinya kegiatan pariwisata selama masa pandemi Covid-19 di Indonesia maupun global. Pukulan berat dirasakan hampir di seluruh sektor pendukung pariwisata, menyebabkan tingginya gelombang pemberhentian operasional kegiatan, pemutusan kerja. Pariwisata menjadi salah satu industri yang menerima pukulan berat akibat pandemi dan saat ini berada dalam tahap pemulihan untuk bisa bangkit kembali. Pemerintah telah menetapkan berbagai kebijakan, baik yang bersifat preventif untuk menahan laju penyebaran virus sekaligus mengatasi dampak yang terjadi akibat pandemi. Langkah pemerintah tersebut memberikan peluang bagi pengembangan desa wisata. Adapun pengembangan desa wisata tidak dapat dilakukan parsial secara sepihak, namun harus melibatkan seluruh elemen stakeholders baik masyarakat setempat, pemerintah, maupun swasta/industri pendukung. Bersamaan dengan semakin melandainya dampak pandemi Covid-19, berbagai kebijakan pelonggaran pergerakan orang juga dilakukan. Hal tersebut direspon baik oleh masyarakat, termasuk untuk menggiatkan kembali kegiatan wisata, baik di dalam maupun luar kota, termasuk ke luar negeri. Peningkatan kunjunganwisman mulai meningkat pasa saat memasuki kuartal kedua di tahun 2022. Selain itu pemerintah juga sudah menerapkan kebijakan bebas visa untuk negara- negara anggota ASEAN. Untuk beberapa negara lain telah mulai diterapkan visa on arrival sebagai bentuk kemudahan berpariwisata ke Indonesia. Hasilnya mulai terlihat, musalnya pada bulan Juli 2022 tercatat kenaikan wisman yang berkunjung ke Indonesia yang cukup signifikan

Penulis : Sony Hendra Permana, S.E., M.S.E.

Isu :
Pandemi Covid-19 memberikan dampak signifikan terhadap penurunan kinerja sektor pariwisata di Indonesia. Pelaku usaha di sektor ini kehilangan pekerjaan akibat berkurang atau bahkan tidak adanya aktivitas pengunjung obyek wisata akibat adanya pembatasan mobilitas masyarakat. Bagi masyarakat di desa wisata, ternyata pandemi tidak menghilangkan seluruh pekerjaan masyarakat karena sesungguhnya pekerjaan utama masyarakat di desa wisata adalah sebagai petani, pengrajin, pekerja swasta, dan lain- lain. Dengan demikian, sesungguhnya masyarakat desa wisata memiliki kemandirian yang berlandasrkan potensi sumber daya lokal, jauh sebelum adanya pandemi. Kegiatan pariwisata di desa merupakan suatu inovasi penciptaan kesempatan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, dan perekonomian desa berbasis kekayaan sumber daya atau agro-ekosistem setempat. Pemerintah dan pemerintah daerah terus berupaya untuk mengembangkan desa wisata sebagai bagian dari pengembangan 10 Destinasi Pariwisata Prioritas maupun menjadikan desa wisata sebagai pariwisata alternatif, yang mengedepankan wisata alam, budaya, keunikan, atau karakteristik lokal di daerah. Desa wisata menyediakan tujuan wisata bagi wisatawan yang tidak ingin berkunjung ke tempat ramai, yang lebih bersahabat dengan alam dan masyarakat lokal. Meskipun masyarakat desa wisata dapat lebih bertahan terhadap guncangan (shock) yang diakibatkan oleh pandemi Covid-19, namun kunjungan wisatawan ke desa wisata tetap mengalami penurunan. Kunjungan wisata hanya mengandalkan dari wisatawan lokal saja sehingga pendapatan tambahan masyarakat dari kegiatan sektor ini menurun. Pada aspek ketahanan masyarakat, sesungguhnya masyarakat di Desa Wisata lebih kuat dibandingkan masyarakat di desa lainnya atau di perkotaan. Hal ini terlihat dari ketahanan pangan masyarakat di desa wisata berbasis pertanian yang secara umum mampu memenuhi kebutuhan pangannya dari usaha pertanian, perkebunan, dan peternakan yang dihasilkan sendiri. Sementara pada aspek ketahanan pekerjaan, bahwa pekerjaan utama masyarakat desa wisata merupakan di sektor pertanian, sehingga tidak terganggu adanya pandemi. Di Desa Wisata berbasis non pertanian, ketahanan pangan dan ketahanan pekerjaan sedikit terganggu, karena ada penurunan aktivitas ekonomi. Pada aspek ketahanan kesehatan, kasus terjadi infeksi Covid-19 jauh lebih rendah karena mobilitas masyarakat hanya bersifat lokal, dengan pola hidup yang sehat dan fasilitas kesehatan dasar yg tersedia.


Pelestarian dan Pemanfaatan Sumber Daya Genetik - 2022

Penulis : Anih Sri Suryani, S.Si., M.T.

Isu :
Tujuan 15 dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yaitu melindungi, merestorasi dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati. Dalam pelaksanaannya Tujuan 15 yang terkait pengelolaan dan pelestarian SDG hingga saat ini sudah melampaui target yang ditetapkan, baik untuk indikator 25 hewan yang terancam punah, maupun indikator ketersediaan kerangka administrasi dan kebijakan untuk memastikan pembagian keuntungan yang merata yang adil. Keanekaragaman hayati Indonesia telah dimanfaatkan, baik secara langsung dari alam, maupun melalui kegiatan budi daya. Namun demikian masih banyak yang perlu digali potensinya, dan masih banyak lagi kegiatan pemanfaatan yang harus di benahi, untuk menjadikan kekayaan nasional ini sebagai aset pembangunan yang berkelanjutan. Untuk itu pengetahuan yang mendasar mengenai besar dan sifat kekayaan nasional ini perlu ditingkatkan dengan memanfaatkan pengetahuan tradisional maupun teknologi yang sesuai sebagai dasar pengembangan pemanfaatan secara lestari. Keanekaragaman hayati yang dimiliki Indonesia merupakan aset negara yang menjadi tanggung jawab bersama untuk dikelola secara optimal dan berkelanjutan. Untuk menjaga keanekaragaman hayati pemerintah hendaknya terus berupaya melakukan penyelamatan terhadap tumbuhan dan satwa liar melalui teknik dan strategi konservasi keanekaragaman hayati pada berbagai bentukan lanskap dan. Bentang alamnya, namun perlu ditingkatkan lagi dan dilaksanakan secara lebih terpadu dan luas. Guna mengoptimalisasi pengelolaan SDG di Indonesia serta menjaga kedaulatan negara atas kekayaan alamnya, beberapa hal yang perlu untuk terus dikembangkan antara lain: memperkuat kompetensi domestik; meningkatkan investasi di bidang riset, ilmu pengetahuan teknologi dan inovasi mengenai SDG; meningkatkan kerjasama multipihak baik dengan pemangku kepentingan nasional maupun internasional, serta dengan penguatan mekanisme dan kerja sama internasional.

Penulis : Sri Nurhayati Qodriyatun, S.Sos., M.Si.

Isu :
-

Penulis : Teddy Prasetiawan, S.T., M.T.

Isu :
-

Penulis : Masyithah Aulia Adhiem, S.Si, M.E.

Isu :
-

Penulis : Denico Doly, S.H., M.Kn.

Isu :
-


PEMANFAATAN TANAH ULAYAT UNTUK KEPENTINGAN INVESTASI - 2022

Penulis : Luthvi Febryka Nola, S.H., M.Kn.

Isu :
Sengketa pemanfaatan tanah ulayat yang melibatkan investor marak terjadi di Sumatera Barat. Penyebab maraknya sengketa adalah adanya permasalahan dengan hukum berupa ketidakjelasan dan ketidaksingkronan aturan; keberpihakan aparat dan pemuka adat; tidak adanya bukti outentik pemilikan tanah ulayat dan posisi tanah yang tersebar diseluruh wilayah provinsi; melemahnya kepercayaan masyarakat terhadap pemuka adat; buruknya komunikasi; dan budaya tutur dan ikut campur suami. Jika dibandingkan dengan Sumatera Barat, sengketa di Provinsi Banten jumlahnya jauh lebih kecil karena peran pemuka adat masih sangat kuat; relasi baik antar pemuka adat dengan pemerintah; posisi masyarakat adat yang terlokalisir dan terpencil serta budaya yang sangat menjunjung kelestarian alam.


Sidang Majelis ke-144 IPU: Parlemen dan Isu-Isu Strategis - 2022

Penulis : Dr. Rohani Budi Prihatin, S.Ag., M.Si.

Isu :
Setiap tahun, dampak negatif perubahan iklim menjadi lebih intens. Setiap tahun, ia membawa lebih banyak kesengsaraan dan rasa sakit untuk ratusan juta orang di seluruh dunia. Setiap tahun, ia menjadi peringatan akan konsekuensi yang lebih berat di masa yang akan datang. Kita semua dalam kondisi darurat perubahan iklim. Saat ini, konsentrasi gas rumah kaca (GRK) di atmosfer menyebabkan suhu global meningkat dengan sejumlah dampak dan konsekuensi bencana. Dunia sedang menuju kenaikan lebih dari 3°C pada abad ini. Ini adalah rata-rata global yang mencakup variasi ekstrim di seluruh wilayah dan musim sehingga terjadi cuaca ekstrim yang lebih parah seperti terlihat pada banyaknya kasus banjir, kekeringan, kebakaran hutan, dan angin topan. Pemerintah Indonesia, sebagaimana dikutip dari laporan IPU di Bali, dalam posisi mendorong semua negara agar berkontribusi sesuai kapasitas masing-masing dan menjadi bagian dari solusi. Indonesia sendiri selalu berkomitmen untuk mencapai target pengurangan emisi secara nasional. Ke depan, diperlukan komitmen semua pihak dalam mengurangi laju pemanasan global dan menangani dampak perubahan iklim yang semakin dirasakan di berbagai pelosok dunia.

Penulis : Monika Suhayati, S.H., M.H.

Isu :
Deklarasi Nusa Dua sebagai suatu soft law tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, namun waktu penyusunan yang diperlukan jauh lebih singkat dibandingkan suatu perjanjian internasional yang bersifat mengikat. Dalam implementasinya, Deklarasi Nusa Dua cenderung kurang efektif karena tidak mengikat negara yang terlibat dalam proses pembentukannya dan tidak dapat ditegakkan secara hukum. Walaupun demikian, pembentukan Deklarasi Nusa Dua memiliki arti sangat penting sebagai bentuk pernyataan anggota Parlemen berbagai negara untuk berupaya memastikan pemenuhan komitmen iklim sebagaimana telah disepakati dalam beberapa perjanjian internasional yang mengikat, seperti Persetujuan Paris dan UNFCCC. DPR RI telah menyatakan persetujuan terhadap komitmen- komitmen yang terdapat dalam Deklarasi Nusa Dua, yaitu memperkuat aksi tingkat nasional untuk memenuhi komitmen global; mempercepat transisi energi bersih untuk pemulihan Covid-19 yang ramah lingkungan; menuju aksi iklim inklusif; mempromosikan parlemen yang lebih hijau; dan meningkatkan kerja sama regional dan global untuk solusi iklim bersama.

Penulis : Yulia Indahri, S.Pd., M.A.

Isu :
Untuk mewujudkan lembaga perwakilan yang terbuka, transparan, partisipatif, inklusif, dan akuntabel, DPR RI menginisiasi Open Parliament Indonesia (OPI). Pembentukan OPI menjadi awal bagi parlemen dan masyarakat untuk berkolaborasi dan berpartisipasi dalam proses pembentukan undang-undang serta meningkatkan akses dan keterbukaan informasi publik. Selain itu OPI mengutamakan proses ko–kreasi antara parlemen dengan berbagai pemangku kepentingan guna mewujudkan parlemen modern (OpenParliament.id., 2019). Kesulitan dan tantangan yang dihadapi DPR diinventarisasi berdasarkan survei yang dilaksanakan pada Juli dan Agustus 2020 dan dituangkan dalam Peta Jalan OPI 2020– 2024. Survei mencoba memahami kesulitan dan tantangan yang harus dihadapi oleh DPR RI. Masih banyak masyarakat yang kesulitan mengakses informasi pembentukan undang- undang secara online dan lengkap dikarenakan lemahnya literasi informasi digital di masyarakat, masih adanya informasi asimetris antarmasyarakat dan parlemen, dan terbatasnya partisipasi masyarakat dalam forum seperti rapat dengar pendapat. Untuk mengatasi hal tersebut diperlukannya ruang partisipasi publik sebagai tempat berdialog di luar mekanisme yang sudah ada untuk menjangkau berbagai pihak. Forum- forum tersebut dapat dimanfaatkan DPR untuk mengetahui isu- isu krusial di masyarakat serta membangun kepercayaan publik. Membangun kepercayaan publik bukanlah hal yang mudah tetapi dapat menjadi kunci untuk menjangkau partisipasi publik.


Strategi Pemulihannya Sektor Pariwisata di Masa Pandemi Covid-19 - 2022

Penulis : BURHANUDIN MUKHAMAD FATURAHMAN, S.A.P., M.AP.

Isu :
Untuk menjaga keberlanjutan sektor pariwisata di masa pandemi Covid-19 maka diperlukan keterpaduan kebijakan pembangunan yang bertujuan mengurangi risiko bencana sebagaimana diatur dalam UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penangulangan Bencana. UU tersebut menyebutkan bahwa pengurangan risiko bencana dan keterpaduan dengan program pembangunan merupakan tanggung jawab pemerintah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Urgensi pemulihan sektor pariwisata dilandasi oleh perannya sebagai penyumbang devisa terbesar kedua bagi Indonesia. Dinamika perkembangan sektor pariwisata pada masa pandemi Covid-19 tidak hanya melibatkan isu kesehatan tetapi juga ekonomi pariwisata. Keseimbangan keduanya akan beresultan pada kesehatan wisatawan dan sekaligus perbaikan kinerja sektor pariwisata yang mengutamakan mobilitas manusia agar resiliensi di masa pandemi Covid-19. Upaya pencegahan penyebaran Covid-19 dalam kegiatan pariwisata dimulai dari pengusaha/penyedia jasa wisata, pengunjung, dan karyawan dengan menerapkan aturan atau protokol kesehatan ketat. Kegiatan wisatawan tersebut memerlukan panduan untuk meminimalisir penyebaran Covid-19 agar pelaku/agen wisata dapat menjalankan kegiatan pariwisata dengan aman. Oleh karena itu, kesadaran dan komitmen, baik dari pemerintah maupun pelaku kegiatan wisata (pengusaha, pengunjung, dan karyawan), sangat penting untuk mewujudkan tujuan perbaikan kondisi sektor pariwisata secara menyeluruh. Selain dari kebijakan pemerintah, pengurangan risiko yang berbasis peran serta masyarakat lokal perlu mempertimbangkan karakteristik sebaran wabah pandemi Covid-19 yang transmisinya bersifat person-to-person, atau sangat bersifat lokalitas Masyarakat dapat berperan serta untuk mendukung penguatan ketahanan bencana pandemi Covid-19 dengan berkolaborasi pihak terkait.

Penulis : Niken Paramita Purwanto, S.E., M.Ak.

Isu :
Pariwisata merupakan salah satu sektor yang sangat terdampak akibat adanya pandemi Covid-19. Beberapa kebijakan telah diupayakan oleh pemerintah, khususnya kebijakan pemulihan ekonomi pariwisata dari pusat maupun daerah, walaupun belum sesuai dengan harapan ataupun keinginan para pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif. Kunci utama bagi pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif agar dapat bertahan di tengah pandemi Covid-19 adalah memiliki kemampuan adaptasi, inovasi, dan kolaborasi yang baik karena tren pariwisata mengalami pergeseran. Apabila sebelum pandemi Covid-19 masyarakat biasanya berlibur ke destinasi wisata, baik dalam negeri maupun luar negeri, namun setelah pandemi pandemi Covid-19 masyarakat memilih destinasi wisata yang aman dan nyaman, seperti staycation. Kondisi ini memaksa pelaku industri perhotelan beradaptasi seperti melengkapi sertifikat CHSE agar pengunjung merasa aman saat staycation di hotel. Kemudian hotel mulai mempromosikan staycation atau paket work from hotel secara online.


Dasar Ilmu Ekonomi - 2021

Penulis :

Isu :


Optimalisasi dan Penguatan Perpajakan Indonesia - 2021

Penulis :

Isu :


Reformasi Birokrasi Era Pemerintahan Joko Widodo - 2021

Penulis : Riris Katarina

Isu :
Reformasi birokrasi yang hendak ditempuh dalam koridor UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN pada implementasinya belum berjalan sesuai cita-cita para pembentuknya. Hal ini tampak dari tidak terbentuknya PP sebagai pelaksana UU ini dalam waktu 2 (dua) tahun sebagaimana amanat UU No. 5 Tahun 2014. Terputusnya konektivitas antara pembentuk UU dengan pelaksana, yang disebabkan karena pergantian rezim pemerintahan, dapat dijadikan salah satu alasan melencengnya beberapa ketentuan yang dimaksud oleh pembentuk UU. Namun sesungguhnya, peran menyambungkan konektivitas ada pada diri birokrat di Kementerian PAN-RB yang tidak berganti, sekalipun menteri atau Presiden berganti. Namun, tampaknya para birokrat mengambil kesempatan ini untuk mengatur teknis pelaksanaan UU menurut versinya.

Penulis : Dewi Sendhikasari Dharmaningtias, S.IP., MPA

Isu :
Penghapusan status tenaga honorer yang ditetapkan pemerintah sebenarnya bukan hal yang baru karena memang istilah tenaga honorer tidak dicantumkan dalam UU ASN dan tidak boleh ada lagi penerimaan tenaga honorer maupun pengangkatan tenaga honorer menjadi PNS tanpa melalui proses seleksi penerimaan CPNS. Namun demikian, permasalahan tenaga honorer sampai saat ini belum dapat terselesaikan, terutama sisa eks THK II. Permasalahan tenaga honorer tidak hanya terkait status, tapi juga kesejahteraan yaitu gaji yang belum layak. Terlebih lagi untuk eks THK II yang telah lama mengabdi dan tidak lolos menjadi PNS dikarenakan tidak dapat memenuhi persyaratan yang dibutuhkan dalam penerimaan CPNS terutama masalah umur. Berbeda dengan tenaga honorer yang ada saat ini masih banyak ditemukan di berbagai instansi pemerintah walaupun telah ada larangan penerimaan tenaga honorer atau dengan sebutan lainnya. Hal ini dikarenakan terbatasnya jumlah SDM aparatur dan kebutuhan tenaga SDM yang mendesak demi kelancaran proses pelayanan publik. Sejak ditetapkan UU ASN, permasalahan tenaga honorer diharapkan dapat segera terselesaikan. Namun ternyata peraturan pelaksana manajemen ASN tidak langsung dapat terbentuk. Adapun PP Manajemen PNS terbentuk pada tahun 2017 dan PP Manajemen PPPK tahun 2018. Selain itu, pemerintah sebaiknya dapat menyelesaikan permasalahan tenaga honorer dengan tuntas terutama bagi tenaga honorer yang tidak lolos penerimaan ASN tetapi masih dibutuhkan dalam pelayanan publik. Hal ini berlaku bagi seluruh tenaga honorer yang ada di pusat dan daerah. Terutama di daerah yang masih banyak sekali tenaga honorer, sehingga permasalahan tenaga honorer merupakan tanggung jawab pemerintah pusat selaku pembuat regulasi kebijakan dalam mengelola SDM aparatur melalui berbagai regulasi kebijakan yang ada selama ini. Diperlukan regulasi kebijakan yang konkret dan dapat mengakomodir semua lapisan pemerintahan sehingga tercapai tujuan kebijakan untuk menyejahterakan rakyat dan terwujudnya good governance.

Penulis : Riris Katarina

Isu :
Penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan penghapusan eselon III dan IV yang dikeluarkan oleh Presiden Joko Widodo dan ditindaklanjuti oleh Kementerian PAN dan RB masih direspons berbeda di daerah. Ada daerah seperti Kota Semarang yang merespons dengan cepat dan sigap arah kebijakan yang dikeluarkan dalam SE Menteri PAN dan RB pada tahun 2019. Namun, masih ada daerah yang belum merespons kebijakan tersebut, dengan alasan belum ada arahan dari kepala daerah (walikota), sebagaimana terjadi di Kota Sorong. Bagi daerah yang tidak merespons kebijakan tersebut, alasan utama yang dikemukakan adalah belum adanya arahan dari kepala daerah. Hal ini membuktikan bahwa birokrasi Indonesia, khususnya di Kota Sorong masih menjalankan birokrasi tradisional, sangat bergantung pada atasan, dan berorientasi pada kekuasaan. Hal ini mematikan inovasi dan kreativitas yang sangat dibutuhkan dalam organisasi birokrasi yang agile, mengikuti perubahan di masyarakat secara terus-menerus (dinamis). Penelitian ini merekomendasikan agar Kementerian PAN dan RB memasifkan sosialisasi terkait rencana Kementerian PAN dan RB untuk melaksanakan kebijakan Presiden menghapus eselon III dan IV, terutama kepada kepala daerah sebagai pejabat pembina kepegawaian di daerah. Selain itu, solusi untuk mengalihkan jabatan eselon III dan IV kepada jabatan fungsional harus dilakukan secara bertahap. Perlu dilihat apakah sudah ada jabatan fungsional di daerah, jabatan fungsional apa yang tepat untuk dibuka di daerah. Tentu ini membutuhkan bantuan assessment dari pihak Kementerian PAN dan RB. Selain itu, perlu dipertimbangkan apakah anggaran daerah memadai untuk membayar tunjangan fungsional di daerah, mengingat anggaran daerah selama ini untuk belanja pegawai sudah sangat besar. Terkait persoalan budaya dalam masyarakat yang memandang birokrat sebagai orang yang menduduki posisi terhormat, merupakan persoalan yang tidak mudah mengubahnya. Cara yang paling efektif untuk mengubah cara pandang masyarakat terhadap jabatan birokrat adalah mengubah persepsi birokrat itu sendiri terhadap siapa dirinya, yakni sebagai pelayan masyarakat, bukan sebagai penguasa.

Penulis : RAIS AGIL BAHTIAR, S. S., M.Si.

Isu :
UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara telah menegaskan bahwa komponen gaji yang diterima Pegawai ASN terdiri dari tiga komponen, yaitu gaji, tunjangan kinerja, dan tunjangan kemahalan. Dengan begitu, istilah gaji pokok tidak dikenal lagi dalam UU ASN tetapi diganti menjadi gaji. Gaji merupakan kompensasi dasar berupa honorarium yang disesuaikan dengan beban kerja, tanggung jawab jabatan, dan risiko pekerjaan yang ditetapkan oleh peraturan perundang- undangan. Tunjangan kinerja dibayar sesuai dengan pencapaian kinerja. Sedangkan tunjangan kemahalan dibayarkan sesuai dengan tingkat kemahalan berdasar indeks harga yang berlaku di daerah masing-masing. Konsep Single Salary System mengakumulasi semua jenis pendapatan PNS. Sistem ini didasarkan pada bobot atau grade (nilai) terhadap kinerja jabatan. Hal ini dinilai lebih baik dari sistem penggajian yang berlaku saat ini, karena sistem penggajian PNS saat ini terdiri dari jabatan, kinerja, grade, dan step. Selain itu, model penggajian Single Salary System ini dianggap lebih adil karena pemberian kompensasi diberikan atas dasar tugas jabatan, kinerja, dan wilayah kerjanya.

Penulis : SIDIQ BUDI SEJATI, S.T., M.AP.

Isu :
Peran pengawasan sudah seharusnya merupakan sebuah kegiatan yang bertolak dari sikap membendung proses dari hulu dalam bentuk tindakan preemtif serta preventif, ibarat “sedia payung sebelum hujan” untuk menghindari kerusakan-kerusakan yang akan terjadi, lalu memberikan tindakan represif agar tidak terulang kembali sehingga dapat menjadi contoh yang lainnya. Strategi skema pengawasan dalam menghadapi perilaku KKN sebaiknya diletakkan sebagai inti dari upaya- upaya pencegahan yang dilakukan, di mana mempercepat pembangunan sistem integritas yang komplet serta memastikan sistem tersebut dapat bekerja dengan baik. Upaya-upaya politik seharusnya diarahkan untuk menata secara sistematis aransemen institusionalnya serta memberikan dukungan yang kuat terkait posisi atau keberadaannya, yang disertai dukungan anggaran operasional dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Kedudukan KASN dalam mewujudkan reformasi birokrasi telah diatur dalam UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, di mana KASN merupakan salah satu Lembaga Non-Struktural yang mandiri dan bebas intervensi politik serta memiliki fungsi serta wewenang sebagai badan yang memonitoring pelaksanaan sistem merit dalam manajemen kepegawaian ASN agar agenda reformasi birokrasi dapat terwujud. Pemerintah perlu memperkuat peran KASN sebagai pengawal reformasi birokrasi dan lembaga independen pengawas meritokrasi, kode etik, kode perilaku, dan netralitas ASN. Pemerintah dapat meningkatkan peran aktif setiap instansi dalam melaksanakan sistem merit, menerapkan pengisian JPT, mematuhi kode etik dan kode perilaku serta netralitas ASN. Pemerintah dapat terus menjalin sinergi terhadap pencegahan pelanggaran netralitas ASN melalui kolaborasi para pemangku kepentingan, baik itu antarinstansi pemerintah, lembaga swadaya masyarakat (LSM), masyarakat sipil, komunitas, ataupun media massa. Mempercepat penguatan birokrasi yang berbasis digital melalui pembangunan e-Government yang masif, terutama aplikasi e-Budgeting. Selain itu penting untuk dipertimbangkan oleh pemerintah terhadap posisi KASN saat ini dalam mendukung mewujudkan reformasi birokrasi, yakni dengan membentuk perwakilan KASN di daerah untuk meringankan beban kerja KASN yang saat ini masih berkedudukan di ibukota negara, dan KASN sepatutnya diberikan kewenangan dalam hal menetapkan kebijakan tentang pembinaan kepegawaian nasional.

Penulis : BURHANUDIN MUKHAMAD FATURAHMAN, S.A.P., M.AP.

Isu :
Akuntabilitas merupakan perwujudan dari kewajiban seseorang atau instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban dan berupa laporan akuntabilitas yang disusun secara periodik. Pemerintahan dan sistem manajemen merupakan agenda penting dalam reformasi birokrasi yang sedang dijalankan oleh pemerintah saat ini. Sistem manajemen pemerintahan diharapkan berfokus pada peningkatan akuntabilitas serta sekaligus peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil (outcome). Maka pemerintah telah menetapkan kebijakan untuk penerapan sistem pertanggungjawaban yang jelas dan teratur dan efektif yang disebut dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). SAKIP adalah instrumen untuk menciptakan tata kelola dan kelembagaan yang baik melalui perwujudan akuntabilitas kinerja oleh instansi pemerintah yang sedikit demi sedikit menuai hasil yang diharapkan. Semakin banyak instansi pemerintah yang memperbaiki sistem manajemen kinerjanya untuk mewujudkan akuntabilitas kinerja. Masih banyak tantangan yang dihadapi oleh Pemerintah untuk terus meningkatkan perwujudan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Beberapa di antaranya adalah komitmen pimpinan instansi yang rendah, budaya akuntabilitas yang belum tercipta, adanya tumpang-tindih sistem manajemen kinerja, serta kapasitas aparatur negara, khususnya aparatur pemerintah daerah yang rendah. Manajemen kinerja yang masih rendah memerlukan perbaikan program dan kegiatan yang memiliki dampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Untuk menyelesaikan berbagai tantangan tersebut diperlukan komitmen seluruh pejabat dan pegawai di lingkungan instansi pemerintahan agar terus mendorong penciptaan akuntabilitas kinerja dan penciptaan anggaran berbasis kinerja.


Optimalisasi dan Penguatan Perpajakan Indonesia - 2020

Penulis : Nidya Waras Sayekti, S.E., M.M.

Isu :
Buku ini mengawali pembahasannya dengan memaparkan secara jelas mengenai pajak dalam perspektif makroekonomi, perkembangan perpajakan nasional, perkembangan perpajakan di daerah, kepatuhan wajib pajak dan modernisasi perpajakan. Bagian penting lainnya adalah pengawasan dan sanksi perpajakan, sumber daya manusia perpajakan dan insentif pajak di era ‘new normal’. Kemudian dilanjutkan dengan membahas mengenai pajak, UMKM, dan penguatan perekonomian. Pada bagian akhir ditutup dengan mengintip draft awal RUU omnibus law fasilitas perpajakan.

Penulis : Edmira Rivani, S.Si., M.Stat.

Isu :
Buku ini mengawali pembahasannya dengan memaparkan secara jelas mengenai pajak dalam perspektif makroekonomi, perkembangan perpajakan nasional, perkembangan perpajakan di daerah, kepatuhan wajib pajak dan modernisasi perpajakan. Bagian penting lainnya adalah pengawasan dan sanksi perpajakan, sumber daya manusia perpajakan dan insentif pajak di era ‘new normal’. Kemudian dilanjutkan dengan membahas mengenai pajak, UMKM, dan penguatan perekonomian. Pada bagian akhir ditutup dengan mengintip draft awal RUU omnibus law fasilitas perpajakan.

Penulis : Venti Eka Satya, S.E., M.Si., Ak.

Isu :
Buku ini mengawali pembahasannya dengan memaparkan secara jelas mengenai pajak dalam perspektif makroekonomi, perkembangan perpajakan nasional, perkembangan perpajakan di daerah, kepatuhan wajib pajak dan modernisasi perpajakan. Bagian penting lainnya adalah pengawasan dan sanksi perpajakan, sumber daya manusia perpajakan dan insentif pajak di era ‘new normal’. Kemudian dilanjutkan dengan membahas mengenai pajak, UMKM, dan penguatan perekonomian. Pada bagian akhir ditutup dengan mengintip draft awal RUU omnibus law fasilitas perpajakan.

Penulis : Lisnawati, S.Si., M.S.E.

Isu :
Buku ini mengawali pembahasannya dengan memaparkan secara jelas mengenai pajak dalam perspektif makroekonomi, perkembangan perpajakan nasional, perkembangan perpajakan di daerah, kepatuhan wajib pajak dan modernisasi perpajakan. Bagian penting lainnya adalah pengawasan dan sanksi perpajakan, sumber daya manusia perpajakan dan insentif pajak di era ‘new normal’. Kemudian dilanjutkan dengan membahas mengenai pajak, UMKM, dan penguatan perekonomian. Pada bagian akhir ditutup dengan mengintip draft awal RUU omnibus law fasilitas perpajakan.


Sekolah Menengah Kejujuran dan Tantangan Revitalisasi - 2020

Penulis : Yulia Indahri, S.Pd., M.A.

Isu :
Buku ini terbit sebagai hasil dari kajian yang awalnya merupakan penugasan dari Komisi X DPR RI. Secara umum, Komisi X ingin mendapatkan masukan mengenai sistem pendidikan nasional yang saat ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Mengingat secara paralel Pusat Perancangan Undang-Undang Sekretariat Jenderal DPR RI juga sedang menyusun rancangan undang-undang tersebut, maka Tim Peneliti memfokuskan kajian pada pengelolaan pendidikan kejuruan. Komisi X pada saat bersamaan juga membentuk Panitia Kerja Pendidikan Vokasi (Panja Vokasi) yang merupakan panja pengawasan. Buku ini mengulas berbagai hal mengenai SMK sebagai salah satu pendidikan kejuruan di jenjang pendidikan menengah yang berupaya mengembangkan diri agar mampu mempersiapkan lulusannya untuk bersaing. Persaingan tidak hanya dengan sesama lulusan pendidikan vokasi, tetapi juga dengan lulusan kejuruan tingkat regional dengan semakin terbukanya batas negara.

Penulis : Elga Andina, S.Psi., M.Psi.

Isu :
Buku ini terbit sebagai hasil dari kajian yang awalnya merupakan penugasan dari Komisi X DPR RI. Secara umum, Komisi X ingin mendapatkan masukan mengenai sistem pendidikan nasional yang saat ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Mengingat secara paralel Pusat Perancangan Undang-Undang Sekretariat Jenderal DPR RI juga sedang menyusun rancangan undang-undang tersebut, maka Tim Peneliti memfokuskan kajian pada pengelolaan pendidikan kejuruan. Komisi X pada saat bersamaan juga membentuk Panitia Kerja Pendidikan Vokasi (Panja Vokasi) yang merupakan panja pengawasan. Buku ini mengulas berbagai hal mengenai SMK sebagai salah satu pendidikan kejuruan di jenjang pendidikan menengah yang berupaya mengembangkan diri agar mampu mempersiapkan lulusannya untuk bersaing. Persaingan tidak hanya dengan sesama lulusan pendidikan vokasi, tetapi juga dengan lulusan kejuruan tingkat regional dengan semakin terbukanya batas negara.

Penulis : Shanti Dwi Kartika, S.H., M.Kn.

Isu :
Buku ini terbit sebagai hasil dari kajian yang awalnya merupakan penugasan dari Komisi X DPR RI. Secara umum, Komisi X ingin mendapatkan masukan mengenai sistem pendidikan nasional yang saat ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Mengingat secara paralel Pusat Perancangan Undang-Undang Sekretariat Jenderal DPR RI juga sedang menyusun rancangan undang-undang tersebut, maka Tim Peneliti memfokuskan kajian pada pengelolaan pendidikan kejuruan. Komisi X pada saat bersamaan juga membentuk Panitia Kerja Pendidikan Vokasi (Panja Vokasi) yang merupakan panja pengawasan. Buku ini mengulas berbagai hal mengenai SMK sebagai salah satu pendidikan kejuruan di jenjang pendidikan menengah yang berupaya mengembangkan diri agar mampu mempersiapkan lulusannya untuk bersaing. Persaingan tidak hanya dengan sesama lulusan pendidikan vokasi, tetapi juga dengan lulusan kejuruan tingkat regional dengan semakin terbukanya batas negara.


Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan - 2020

Penulis : Sony Hendra Permana, S.E., M.S.E.

Isu :
Dalam rangka menjalankan kegiatan usaha yang baik, saat ini banyak dari perusahaan-perusahaan di seluruh dunia telah berkomitmen untuk memperhatikan lingkungan dan masyarakat setempat dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan mereka melalui program CSR. UMKM sebagai salah satu komunitas yang umumnya ada di sekitar lokasi usaha perusahaan-perusahaan besar merupakan salah satu elemen yang perlu mendapatkan perhatian seebagai salah satu tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Tugas melakukan pemberdayaan dan pengembangan UMKM bukan hanya semata-mata tugas dari pemerintah, tetapi dari pengusaha besar juga harus ikut terlibat di dalamnya peranan UMKM yang cukup signifikan bagi perekonomian Indonesia.

Penulis : Anih Sri Suryani, S.Si., M.T.

Isu :
Kegiatan CSR bidang lingkungan, belum banyak diimplementasikan oleh perusahaan. Hal tersebut terjadi karena selama ini kecenderungan perusahaan dalam penyelenggaraan CSR adalah mengatasi dampak sosial dan ekonomi. Program CSR yang dilakukan perusahaan lebih banyak ke dukungan infrastruktur yang jelas terlihat secara fisik, sehingga program CSR dalam mendukung kualitas lingkungan kadang terabaikan. Namun, tanpa peran serta dunia usaha dalam menjaga lingkungan maka lingkungan akan semakin rusak.


support_agent
phone
mail_outline
assignment