URGENSI INTEGRASI MATERI MUATAN SIDANG ELEKTRONIK DALAM PERMA 4/2020 DALAM RUU HUKUM ACARA PIDANA
Analisis Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 (PERMA
Selengkapnya
URGENSI PERBAIKAN REGULASI TERKAIT PENGELOLAAN HASIL SEDIMENTASI DI LAUT DAN PERDAGANGAN PASIR LAUT PASCA PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 5 P/HUM/2025
Analisis Pengelolaan Hasil Sedimensi di Laut dan Perdagangan Pasir Laut berdasarkan Putusan
Selengkapnya
Konflik Norma Dalam Kebijakan Efisiensi Transfer Ke Daerah.
Analisis Kebijakan Efisiensi Transfer Ke
Selengkapnya
Konflik Norma Dalam Kebijakan Efisiensi Transfer Ke Daerah.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 56 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pelaksanaan Efisiensi Belanja
Selengkapnya
IMPLIKASI TERBITNYA PERATURAN PRESIDEN NOMOR 112 TAHUN 2022 TENTANG PERCEPATAN PENGEMBANGAN ENERGI TERBARUKAN UNTUK PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK TERHADAP UNDANG-UNDANG
Analisis PERATURAN PRESIDEN NOMOR 112 TAHUN 2022 TENTANG PERCEPATAN PENGEMBANGAN ENERGI
Selengkapnya
PENERAPAN SELEKTIVITAS KEIMIGRASIAN PASCA BERLAKUNYA PERATURAN PRESIDEN NOMOR 125 TAHUN 2016 DAN KEBIJAKAN OPERATION SOVEREIGN BORDERS AUSTRALIA
ANALISIS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 125 TAHUN 2016 DAN KEBIJAKAN OPERATION SOVEREIGN BORDERS
Selengkapnya
Urgensi Sinkronisasi Rencana Induk Riset Nasional dengan Rencana Induk Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
Analisis Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Riset Nasional Tahun
Selengkapnya
Persoalan Hukum Akibat Definisi Sengketa Konsumen dalam Peraturan Menteri Perdagangan Terhadap Tugas dan Wewenang BPSK
Persoalan Hukum Akibat Definisi Sengketa
Selengkapnya
Implikasi Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XXII/2024 Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan
Analisis mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XXII/2024 Terhadap Peraturan Pemerintah
Selengkapnya
Analisis Yuridis Terhadap Ketiadaan Lembaga Penyelenggara Perlindungan Data Pribadi
Analisis terhadap Ketiadaan Lembaga Penyelenggara Perlindungan Data
Selengkapnya
Konflik Norma Dalam Penghitungan Masa Jabatan Kepala Daerah: Telaah Atas UU Pilkada, PKPU 8/2024, dan Putusan MK No. 195/PHPU.BUP-XXIII/2025
Analisis aterhadap UU Pilkada, PKPU Nomor Tahun 2024 dan Putusan No. 195/PHPU.BUP-XXIII/2025.
Selengkapnya
Legalitas Sepeda Motor Sebagai Angkutan Penumpang Terbatas
Analisis Legalitas Sepeda Motor Sebagai Angkutan Penumpang
Selengkapnya