Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD Tahun 1945
SelengkapnyaMerujuk pada Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
SelengkapnyaKeimigrasian merupakan bagian dari perwujudan pelaksanaan penegakan kedaulatan atas wilayah
SelengkapnyaAmandemen ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD Tahun 1945) dapat
SelengkapnyaMinyak dan gas bumi (migas) merupakan sumber daya alam strategis tak terbarukan yang dikuasai oleh
SelengkapnyaPutusan Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
SelengkapnyaNegara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan semboyan “Bhinneka Tunggal Ika” pada
SelengkapnyaBahwa visi, misi, dan tujuan dibentuknya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah
SelengkapnyaDalam rangka mewujudkan iklim penanaman modal yang berdaya saing global tersebut, Pemerintah
SelengkapnyaUU 28/2009 ini mempunyai tujuan untuk memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah dalam
SelengkapnyaPasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
SelengkapnyaPengujian materiil terhadap Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (UU Advokat) telah
Selengkapnya