Vol. IV / 8 - April 2012
Penulis : Tri Rini Puji Lestari, S.K.M., M.Kes.
Isu :
Salah satu tujuan dari pendidikan kedokteran adalah untuk mencetak profesi dokter yang berkualitas. Untuk itu diperlukan keseriusan pemerintah sebagai pemangku kepentingan pendidikan untuk menciptakan sistem yang terbaik. Kenyataannya, kondisi pendidikan kedokteran saat ini masih jauh dari harapan dan tantangan pasar global. Jumlah peminat pendidikan kedokteran yang sangat tinggi terus meningkat, sedangkan kapasitas sarana dan prasarana masih terbatas. Akibatnya kualitas lulusan tidak sesuai dengan harapan. Untuk itu dituntut komitmen dari stakeholder terkait pengaturan penyelenggaraan pendidikan kedokteran dalam bentuk undang-undang untuk sama-sama mewujudkan pendidikan kedokteran yang berorientasi masa depan dengan menitikberatkan pada mutu pendidikan yang mengacu pada standar global.
Penulis : Trias Palupi Kurnianingrum, S.H., M.H.
Isu :
Berbagai peristiwa kericuhan yang melibatkan geng motor bagai tak henti menjadi perbincangan masyarakat, karena menimbulkan teror dan keresahan. Fenomena kekerasan ini sangat disayangkan karena terus berulang. Kasus terkini adalah tewasnya seorang anggota TNI dan penyerangan yang diduga sebagai balas dendam yang
melibatkan oknum TNI, yang sampai saat ini masih dalam proses penyidikan. Dalam hal ini sangat diperlukan kesigapan peran aparat penegak hukum untuk melakukan
upaya preventif dan menindak segala bentuk kriminalitas yang dapat menggangu keamanan dan ketertiban umum.
Penulis : Aryojati Ardipandanto, S.IP., M.Sos
Isu :
Dalam rangka menghadapi Pemilihan Umum Tahun 2014, DPR RI menyusun dan membahas RUU tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Setelah melakukan proses penyusunan dan pembahasan RUU tentang Pemilu, sampai dengan tanggal 9 April 2012, Panja RUU Pemilu masih belum dapat memutuskan beberapa hal, yaitu pertama, sistem pemilu yang diterapkan. Kedua, Parliamentary Threshold (PT). Ketiga, alokasi kursi tiap Daerah Pemilihan, dan keempat, konversi suara menjadi kursi. Akhirnya dalam Paripurna disepakati penggunaan Metode Kuota Murni sebagai tata cara konversi penghitungan suara dalam RUU Pemilu. Selain itu, ambang batas pemilu (parliamentary threshold/PT) secara nasional 3,5%. Sistem pemilu yang ditetapkan adalah Proporsional Terbuka dengan alokasi kursi 3-10 per daerah pemilihan (dapil) untuk DPR pusat dan 3-12 untuk DPRD provinsi dan kabupaten.
Penulis : Drs. Simela Victor Muhammad, M.Si.
Isu :
Laut China Selatan yang sebagian atau seluruh wilayahnya diklaim sebagai wilayah kedaulatan sejumlah negara kawasan kembali menjadi perhatian masyarakat
internasional, terutama setelah timbul ketegangan antara China dan Filipina di perairan kawasan itu dalam minggu kedua dan ketiga bulan April 2012. Sering munculnya
ketegangan di Laut China Selatan yang melibatkan China menarik untuk dikaji, di antaranya: Apa kepentingan China di kawasan itu? Bagaimana ASEAN sebagai organisasi regional yang paling berpengaruh di kawasan dan beberapa anggotanya terlibat dalam persoalan klaim teritorial di Laut China Selatan menyikapi persoalan ini?
Vol. IV / 7 - April 2012
Penulis : Dinar Wahyuni, S.Sos., M.Si.
Isu :
Isu kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) akhirnya terjawab melalui keputusan Sidang Paripurna DPR. Kenaikan harga BBM ditunda per April 2012. Persoalannya kemudian adalah implikasi sosial dari penundaan kenaikan harga BBM bersubsidi. Penundaan kenaikan harga BBM ternyata tidak membuat harga kebutuhan pokok yang sudah telanjur naik kembali turun, sementara Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) batal terealisasi. Masyarakat miskin semakin tertekan. Selain itu, telah terjadi penimbunan BBM di beberapa wilayah yang berimbas pada kelangkaan BBM bersubsidi. Dalam hal ini, rakyat miskin yang dirugikan, padahal mereka yang seharusnya paling berhak menerima subsidi. Penundaan juga berimplikasi pada kompensasi pemberian beasiswa pada siswa dari keluarga miskin.
Penulis : Shanti Dwi Kartika, S.H., M.Kn.
Isu :
Pasal 7 ayat (6a) UU APBN-P 2012 yang disetujui dalam Rapat Paripurna DPR RI tanggal 31 Maret 2012 menimbulkan polemik dalam masyarakat. Beberapa pihak
berpendapat bahwa ayat tambahan pada Pasal 7 UU APBN-P 2012 tersebut telah sesuai dengan konstitusi, namun ada pula yang berpendapat Pasal 7 ayat (6a) UU
APBN-P 2012 inkonstitusional. Pihak yang kontra dengan keberadaan ayat tambahan tersebut mengajukan permohonan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Pengajuan judicial reveiw dilakukan secara materiil karena bertentangan dengan UUD RI Tahun 1945 dan secara formil bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
Penulis : Dedeh Haryati, S.Sos., M.Si.
Isu :
Pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) atau pemekaran wilayah dianggap sebagai salah satu cara mendorong akselerasi pembangunan daerah. Alasannya, karena wilayah-wilayah perbatasan atau kawasan yang jauh dari ibukota kabupaten/kota sering dianaktirikan dalam pembangunan. Padahal, pembangunan yang diharapkan memerlukan waktu yang panjang dari sekedar seremoni pembentukan DOB. Agenda-agenda utama pasca pembentukan DOB justru dinilai menguntungkan elite politik lokal (perebutan posisi kepala daerah dan anggota legislatif), pejabat birokrasi (penempatan pos jabatan birokrasi), hingga kontraktor (pembangunan sarana perkantoran dan infrastruktur dasar kota). Oleh karena itu, Pemerintah mengajukan opsi moratorium pemekaran wilayah, sembari mengevaluasi perkembangan DOB
yang ada, mengingat sejak tahun 1999 hingga akhir tahun 2008 telah terbentuk 205 DOB.
Penulis : Rizki Roza, S.Ip., M.Si.
Isu :
Amerika Serikat (AS) berencana membangun sistem pertahanan rudal di Asia sebagaimana yang dibangun di Eropa. Rencana tersebut diklaim dilakukan untuk
menghadapi ancaman keamanan dari Korea Utara. Sebagaimana Rusia terhadap sistem pertahanan rudal di Eropa, rencana tersebut akan menghadapi tentangan China yang tengah berupaya menjadi kekuatan dominan di kawasan, yang dalam bentuk apapun ekspresinya akan mempengaruhi stabilitas kawasan.
Vol. IV / 6 - Maret 2012
Penulis : Dr. Rohani Budi Prihatin, S.Ag., M.Si.
Isu :
Terkait dengan masalah pendistribusian guru setidaknya ada tiga alternatif kebijakan yang dapat diambil oleh Pemerintah. Pertama, bertahan dengan sistem desentralisasi, namun pemerintah pusat harus melakukan pengawasan dan evaluasi yang terencana dan rutin bagi setiap produk kebijakan daerah. Kedua, pengelolaan pendistribusian guru kembali ke pusat (sentralisasi). Ketiga, penggabungan sistem sentralisasi dan desentralisasi pendidikan, dalam hal ini baik pemerintah pusat maupun daerah memiliki kewenangan masing-masing.
Penulis : Prianter Jaya Hairi, S.H., LLM.
Isu :
Makamah Konstitusi mengabulkan permohonan uji materiil UU No. Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, maka
anak hasil nikah siri ataupun di luar nikah tidak hanya berhak mendapatkan hak-hak keperdataan dari ibu serta keluarga ibunya, melainkan juga mendapatkan hak-hak
keperdataan dari ayah biologis serta keluarga ayahnya. Putusan Mahkamah Konstitusi ini menimbulkan perdebatan di beberapa kalangan, khususnya dalam perspektif hukum .
Penulis : Drs. Prayudi, M.Si.
Isu :
Belum lama ini Pemerintah mengajukan RUU tentang Pemda, untuk mengubah UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana pernah diubah menjadi UU No. 12 Tahun 2008. RUU ini diajukan bersamaan dengan beberapa RUU lain terkait masalah politik lokal, yaitu RUU tentang Desa dan RUU tentang Pemilihan Kepala Daerah. RUU revisi Pemda dimaksudkan untuk memperbarui beberapa substansi dan merinci mekanisme pengelolaan berbagai urusan, sesuai perkembangan ketentuan perundang-undangan lain yang terkait dengan Pemda. Diharapkan, RUU revisi Pemda dapat memberikan panduan secara lengkap bagi daerah terutama Provinsi, Kabupaten/Kota, dan
sekaligus mensinergikan hubungan pusat dan daerah bagi demokratisasi politik lokal dalam konteks penguatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Penulis : Sita Hidriyah, S.Pd., M.Si.
Isu :
Negara Timor Leste menyelenggarakan pemilihan umum presiden (pilpres) pada tahun ini. Lebih dari 600.000 dari sekitar 1,1 juta warga Timor Leste terdaftar untuk memilih presiden mereka yang baru. Dalam pilpres Timor Leste ini, empat orang tampil sebagai calon terkuat, termasuk mantan komandan gerilya Taur Matan Ruak dan presiden saat ini Jose Ramos Horta. Beberapa tantangan pembangunan ekonomi di
Timor-Leste yang akan dihadapi Presiden, maupun pemerintahan mendatang adalah pengurangan ketergantungan minyak bumi, pengentasan kemiskinan, kebutuhan infrastruktur, mata uang hingga upaya menjadi anggota ASEAN. Pilpres tahun ini diharapkan membawa perubahan pembangunan yang dapat memajukan Timor Leste sehingga capaian pembangunan yang efektif dan efsien dapat terwujud.
Vol. IV / 5 - Maret 2012
Penulis : Rahmi Yuningsih, S.K.M., M.K.M.
Isu :
Besarnya animo masyarakat terhadap pelayanan pengobatan tradisional membuat keberadaan pengobatan tradisional dilakukan secara terus-menerus sejak dahulu dan menjadi bukti sejarah pelayanan kesehatan Indonesia pada masa lalu. Namun hingga saat ini, pengobatan tradisional belum banyak diterapkan di unit pelayanan kesehatan. Salah satu alasannya adalah belum semua pengobatan tradisional memiliki bukti ilmiah. Padahal pengobatan tradisional memiliki potensi bahan baku dan pangsa pasar yang sangat banyak untuk dikembangkan.
Penulis : Monika Suhayati, S.H., M.H.
Isu :
Kejaksaan Agung menetapkan pegawai Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak golongan IIIC, Dhana Widyatmika, sebagai tersangka pada 17 Februari 2012 setelah diketahui memiliki harta kekayaan yang tidak wajar. Dhana Widyatmika diduga telah melakukan penggelapan pajak dan korupsi semasa menjadi pegawai Ditjen Pajak, dengan
dikenakan ancaman pidana pada Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang.
Penulis : Edmira Rivani, S.Si., M.Stat.
Isu :
Harga minyak dunia terus mengalami lonjakan, pada 24 Februari 2012 harga
minyak jenis Brent dan WTI masing-masing sebesar US$ 126 per barel dan US$109 per barel. Di samping naiknya harga minyak dunia, kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi merupakan langkah awal dalam mendukung pembatasan konsumsi BBM bersubsidi. Meskipun pencabutan subsidi BBM secara teori ekonomi memiliki argumentasi yang kuat, hal tersebut menimbulkan dampak langsung dan tidak langsung terhadap laju inflasi, kemiskinan, serta dampak sosial yang menyimpan potensi besar untuk menyulut kecemburuan sosial. Oleh karena itu, pemerintah juga harus memerhatikan faktor sosial dan politik akibat pencabutan subsidi BBM
salah satunya dengan mengendalikan harga kebutuhan pokok di tingkat yang wajar sehingga tidak memberatkan rakyat.
Penulis : Dr. Riris Katharina, S.Sos., M.Si.
Isu :
Munculnya sejumlah kasus penyelewengan dan korupsi oleh pegawai pajak akhir-akhir ini telah mengakibatkan pandangan yang keliru yang mengatakan bahwa reformasi birokrasi telah gagal dan karenanya kebijakan pemerintah khususnya pemberian remunerasi kepada PNS dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi tidak perlu diteruskan. Tulisan ini menyimpulkan bahwa reformasi birokrasi belum gagal. Justru yang terjadi adalah sistem pengawasan intern sebagai bagian dari pelaksanaan reformasi birokrasi mulai terlihat hasilnya. Reformasi birokrasi memerlukan waktu untuk dapat dikatakan berhasil atau tidak. Tulisan ini merekomendasikan untuk
menilai gagal tidaknya reformasi birokrasi pada tahun 2014.
Penulis : Lisbet, S.Ip., M.Si.
Isu :
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi serta kuatnya keinginan untuk menyeimbangkan dominasi Amerika Serikat (AS) di kawasan Asia Pasifk telah disebut-sebut sebagai penyebab China meningkatkan anggaran militernya. Akan tetapi, hal ini dibantah oleh pemerintah China. Menurut Perdana Menteri China, Wen Jia-bao, tujuan peningkatan anggaran militer adalah untuk memenangkan “perang lokal†terkait
dengan persengketaan wilayah dengan negara-negara tetangganya. Dengan peningkatan anggaran militer tersebut, China berupaya membuktikan bahwa dirinya mampu mengimbangi pengaruh Amerika Serikat di wilayah Asia Pasifk tidak hanya dalam bidang ekonomi.
Vol. IV / 4 - Februari 2012
Penulis : Sali Susiana, S.Sos, M.Si.
Isu :
Dari perspektif feminisme, kasus-kasus pemerkosaan terhadap perempuan dalam angkutan umum merupakan salah satu bentuk kekerasan berbasis gender. Pembenahan keamanan sistem transportasi umum memang perlu dilakukan, namun yang lebih mendasar adalah perubahan cara pandang terhadap perempuan yang masih sarat dengan nilai-nilai budaya patriarki. Cara pandang patriarki membentuk streotype yang merendahkan perempuan dan menganggap perempuan sebagai objek seksual. DPR RI perlu segera menyelesaikan pembahasan RUU tentang Kesetaraan Gender, mendorong revisi KUHP, dan meningkatkan fungsi pengawasan terhadap lembaga-lembaga terkait.
Penulis : Denico Doly, S.H., M.Kn.
Isu :
Premanisme yang berujung pada tindak pidana pembunuhan seringkali terjadi. Beberapa waktu lalu, polisi berhasil melumpuhkan salah seorang tersangka pelaku
tindak pidana pembunuhan, yaitu JK. Tindak pidana yang dilakukan oleh JK disinyalir terkait dengan masalah premanisme. Pembunuhan dapat dikategorikan menjadi
beberapa jenis yaitu pembunuhan biasa, pembunuhan dengan pemberatan dan pembunuhan berencana. Pembunuhan yang dilakukan oleh JK, dapat dikategorikan
sebagai tindak pidana pembunuhan berencana, karena pembunuhan tersebut direncakan terlebih dahulu.
Penulis : Venti Eka Satya, S.E., M.Si., Ak.
Isu :
Kenaikan harga BBM di dalam negeri sudah tidak dapat dihindari lagi. Hal ini
rupakan dampak dari lonjakan harga minyak dunia. Subsidi BBM ini cukup
membebani anggaran Pemerintah Pusat, sehingga secara bertahap pemerintah harus mengurangi jumlah subsidi. Hal ini tentu saja akan berdampak pada penurunan daya beli masyarakat karena kenaikannya pasti diiringi oleh kenaikan harga barang yang selanjutnya akan berdampak juga pada tingkat inflasi. Dampak positifnya, pemerintah dapat menghemat anggaran dan menyalurkannya pada proyek-proyek atau program-program
yang lebih tepat sasaran sesuai dengan tujuan utama pemberian subsidi
yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu tingkat konsumsi BBM yang berbiaya tinggi juga akan dapat ditekan.
Penulis : Dr. Indra Pahlevi, S.IP., M.Si.
Isu :
Proses demokratisasi di Indonesia yang sangat dinamis menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara besar demokrasi di dunia –setidaknya di posisi ketiga setelah Amerika Serikat dan India. Dengan kondisi tersebut, maka semua komponen bangsa diharapkan senantiasa menjaga momentum “membangun demokrasi konstitusional†berlandaskan 4 (empat) pilar yaitu Pancasila, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun, hingga kini masih banyak persoalan demokrasi di Indonesia, di antaranya ditandai dengan makin maraknya anarkisme dalam masyarakat, maraknya praktek pargmatisme-transaksional dalam politik, serta semakin suburnya political distrust terutama terhadap lembaga negara dan para elit penyelenggara negara. Atas hal-hal tersebut, maka perlu dilakukan perbaikan melalui aturan main yang baik,
implementatif dan tidak tumpang tindih khususnya di bidang politik yang menjadi tanggung jawab DPR RI.
Penulis : Dra. Adirini Pujayanti, M.Si.
Isu :
Amerika Serikat (AS) dan sekutunya menuduh Iran mengembangkan senjata nuklir. Sementara itu empat putaran sanksi PBB telah gagal memaksa Iran menghentikan pengayaan uranium dan kembali ke meja perundingan dengan kelompok 5 + 1 (AS, China, Rusia, Perancis, Jerman dan Inggris) yang terputus 13 bulan lalu. Iran bersedia berunding jika Uni Eropa (UE) bersikap bijaksana dan independen soal isu nuklir
Iran. AS bersama UE kembali memperketat sanksi ekonomi terhadap Iran. Hal itu tidak menyurutkan langkah Iran untuk mengembangkan program nuklirnya. Diyakini, sanksi ekonomi terhadap Iran mempengaruhi harga minyak dunia dan perekonomian banyak negara.
Vol. IV / 3 - Februari 2012
Penulis : Mohammad Teja, S.Sos., M.Si.
Isu :
Kisruh tahunan mengenai upah buruh merupakan persoalan yang sangat serius dan perlu penyelesaian secara bijaksana oleh pemerintah dan pengusaha. Aksi turun ke jalan tidak selamanya memberikan penyelesaian bagi tuntutan buruh. Pemerintah dan pengusaha memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan sumber daya manusia agar tingkat upah dapat sesuai dengan harapan buruh dan juga pemilik perusahan. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat/buruh melalui perbaikan di sektor pendidikan dan keahlian merupakan salah satu tanggung jawab Pemerintah dan DPR yang harus terus diwujudkan. Sudah saatnya suara buruh ditanggapi oleh kedua lembaga ini, agar aksi turun ke jalan tidak lagi menjadi pilihan kaum pekerja, karena banyak kerugian yang ditimbulkan oleh aksi tersebut.
Penulis : Harris Yonatan Parmahan Sibuea, S.H., M.Kn.
Isu :
Maraknya kasus pencurian pulsa yang diduga telah dilakukan oleh sejumlah konten provider dan penyelenggara layanan jasa telekomunikasi dalam waktu yang lama, berdampak terjadinya keresahan publik serta kerugian hingga Rp. 1 trilyun. Komisi I DPR RI telah membentuk Panja Pencurian Pulsa yang beranggotakan 27 orang. Hasil kerja Panja diharapkan dapat menata ulang regulasi tata kelola telekomunikasi seluler dan melakukan fungsi pengawasan dengan menindaklanjuti temuan-temuan pencurian pulsa berikut bukti dan fakta ke proses hukum selanjutnya.
Penulis : Dr. Ari Mulianta Ginting, S.E., M.S.E.
Isu :
Krisis Eropa yang terjadi sejak awal 2009 hingga sekarang, bermula dari kegagalan Uni Eropa untuk membentuk satu mata uang di kawasan Eropa. Banyak penelitian sudah dilakukan dan data yang ada berujung pada satu kesimpulan bahwa krisis global yang terjadi di suatu kawasan akan menyebabkan capital outflow. Modal akan cenderung mencari negara lain yang dianggap aman atau memberi keuntungan lebih. Indonesia merupakan salah satu negara tujuan karena dianggap aman. Hal ini dapat dilihat dalam Fitch Ratings dan Moody’s Investors Service yang memberikan peringkat Indonesia sebagai layak untuk melakukan investasi. Selain itu imbal hasil
yang ditawarkan oleh Indonesia adalah kedua terbesar setelah India. Sudah waktunya capital inflow yang masuk ke Indonesia digunakan untuk kepentingan pembangunan nasional berjangka panjang.
Penulis : Drs. Ahmad Budiman, M.Pd.
Isu :
Sistem penyiaran televisi berjaringan diselenggarakan secara desentralisasi, sehingga dapat memenuhi hak masyarakat di tiap daerah untuk mendapatkan materi siaran yang dibutuhkan. Sistem ini mendorong lahirnya demokratisasi dan desentralisasi penyiaran melalui pemerataan kepemilikan (diversity of ownership) dan pemerataan informasi (diversity of content). Dasar hukum pelaksanaan siaran televisi berjaringan ini perlu disempurnakan dan dimasukan dalam perubahan UU Pernyiaran dengan menyebutkan batasan mengenai kepemilikan dan materi siaran serta kewenangan KPI.
Penulis : Dr. Drs. Humphry Wangke, M.Si.
Isu :
Transisi demokrasi yang terjadi di negara-negara Timur Tengah menghadapi tantangan ketika sebuah rancangan Resolusi Dewan Keamanan PBB (DK PBB) yang bertujuan
untuk mengakhiri pergolakan politik di Suriah ditolak oleh Rusia dan China. Penolakan ini memperlihatkan, pihak-pihak yang bertikai di negara itu, baik pemerintah maupun oposisi, telah menggalang dukungan dari masyarakat internasional. Tanpa disadari dukungan semacam itu semakin mempertajam perbedaan pandangan antara pihak pemerintah dengan oposisi. Akibatnya peluang terjadinya proses transisi demokrasi
yang berlangsung secara damai semakin sulit tercapai.
Vol. IV / 2 - Januari 2012
Penulis : Dr. Dra. Hartini Retnaningsih, M.Si.
Isu :
Senin, 23 Januari 2012 merupakan hari libur nasional dalam rangka perayaan Tahun Baru Imlek, kegiatan ritual dan ceremonial keagamaan para WNI Keturunan Tionghoa pada umumnya. Perayaan Imlek ini kembali mengingatkan kita pada upaya pembauran yang terus dilakukan dalam rangka membangun dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Perayaan Imlek diharapkan semakin menguatkan kerukunan antaretnis dan golongan di Indonesia yang multikultur.
Penulis : Marfuatul Latifah, S.H.I., LL.M.
Isu :
Kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Jalan Ridwan Rais Gambir, Jakarta Pusat (Tugu Tani) pada hari Minggu 22 Januari 2012 menimbulkan korban 9 orang pejalan kaki
tewas, 3 orang menderita luka berat, dan 1 orang menderita luka ringan. Penegakan hukum dan keadilan terhadap kasus ini perlu memperhatikan yurisprudensi yang telah ada. Selain itu, upaya preventif juga perlu terus dilakukan oleh pemerintah, agar kejadian serupa tidak terulang.
Penulis : Dewi Restu Mangeswuri, S.E., M.Si.
Isu :
Pemerintah telah menghentikan sementara penyaluran FLPP yang merupakan dana subsidi untuk Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Negosiasi yang dilakukan antara Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) dengan perbankan saat ini adalah melakukan perpanjangan kerjasama operasional (PKO), yang di antaranya berisi tentang penyesuaian suku bunga kredit yang semula 8,15–9,95% menjadi 5–6%. Sementara jangka waktu pembayaran tetap seperti
kesepakatan sebelumnya yaitu 15 tahun. Hanya saja komposisi dana pemerintah dan perbankan berubah menjadi 50:50%, dari sebelumnya yaitu 60:40%. Negosiasi bunga FLPP yang dilakukan oleh Pemerintah dengan perbankan diharapkan segera mendapatkan hasil, sehingga seluruh pihak yang berkepentingan dapat memperoleh kejelasan.
Penulis : Dra. Siti Nur Solechah, M.Si.
Isu :
Menjelang pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada), Aceh
diguncang aksi teror dan konflik dari yang bersifat etnis, politis sampai ekonomi. Menururt investigasi intelijen Polri, rentetan kekerasan yang menelan korban jiwa di Aceh berkaitan dengan rencana pemilihan kepala daerah yang rencana awalnya akan digelar 16 Februari 2012. Namun, jadwal pemungutan suara potensial berubah pasca keluarnya putusan sela MK yang tertanggal 17 Januari 2012. Pemilukada akan diikuti oleh 78 bakal calon dari jalur independen dan 59 dari partai politik dan gabungan partai politik. Jadwal pemungutan suara telah empat kali mengalami penundaan, karena adanya benturan peraturan. Namun begitu, dari kalangan politisi mengharapkan adanya pendekatan hati dan tidak kaku. Hal ini karena pemilukada
Aceh merupakan upaya untuk penguatan rekonsiliasi memperkokoh Aceh yang damai.
Penulis : Prof.Dr. phil. Poltak Partogi Nainggolan, M.A.
Isu :
Perubahan fokus kebijakan keamanan Amerika Serikat (AS) telah dilakukan. Asia Pasifk diberikan prioritas tertinggi dalam persepsi ancaman keamanan AS. Indikasinya diperlihatkan dengan upaya gelar pasukan dan alutsista AS di basis militer negara tetangga. Meningkatnya agresivitas dan manuver militer Cina diperkirakan sebagai alasannya. Semua ini memiliki implikasi atas prospek keamanan wilayah Indonesia.
Vol. IV / 1 - Januari 2012
Penulis : Herlina Astri, SST., MPSSp
Isu :
Kasus-kasus terakhir mengenai anak yang berkonik dengan Hukum (ABH) semakin dirasakan serius dampaknya, tidak hanya bagi anak tetapi juga bagi masyarakat. Seharusnya prinsip kepentingan terbaik bagi anak menjadi pedoman bagi semua pihak dalam memberikan perlindungan kepada anak. Salah satu hal penting yang patut diperhatikan adalah mendengarkan pendapat anak atas berbagai permasalahan yang akan mempengaruhi masa depannya. Tanggung jawab masalah anak seharusnya tidak hanya menjadi sekadar wacana, namun dapat diwujudkan oleh semua pihak, agar berbagai permasalahan anak dapat teratasi.
Penulis : Dian Cahyaningrum, S.H.. M.H.
Isu :
Kon ik lahan banyak terjadi di berbagai wilayah di Indonesia dan seringkali menimbulkan korban jiwa, selain juga kerugian harta benda. Akar kon ik adalah
penggunaan lahan yang diklaim masyarakat telah dikuasai selama bertahun-tahun atau eksplorasi sumber daya alam yang dirasa merugikan masyarakat. Kon ik terjadi
karena tidak ada titik temu antar pihak dalam persoalan penggunaan lahan. Mengingat kerugian yang ditimbulkan maka kon ik harus ditangani dengan cepat. Penanganan
dapat dilakukan di antaranya dengan pembentukan Pansus Kon ik Agraria, tindakan tegas terhadap pihak-pihak yang bersalah, dan yang terutama adalah pembaharuan agraria.
Penulis : Rafika Sari, S.E., M.S.E.
Isu :
Bank Indonesia (BI) mengeluarkan peraturan baru untuk menekan populasi kartu kredit di Indonesia melalui Peraturan BI No.14/2/P/2012 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu (APMK) pada awal bulan Januari 2012. Beberapa potensi mungkin akan muncul sebagai implikasi atas regulasi pembatasan kartu kredit yang dikeluarkan oleh BI, baik dampak positif maupun negatif. Untuk itu, perlu upaya BI dan Asosiasi Kartu Kredit Indonesia (AKKI) dalam persiapan penerapan kejakan pembatasan ini.
Penulis : Handrini Ardiyanti, S.Sos., M.Si.
Isu :
Keberadaan lembaga penyiaran publik perlu diatur secara jelas dan terinci demi menjamin terlaksananya tugas-tugas lembaga penyiaran yang harus mengutamakan kepentingan publik, dan eksistensinya lembaga penyiaran sebagai sebuah industri padat modal.
Penulis : Drs. Simela Victor Muhammad, M.Si.
Isu :
Pada tanggal 24-31 Januari 2012, DPR RI akan menjadi tuan rumah Sidang ke-7 Konferensi Parlemen Negara-negara Anggota Organisasi Kerja Sama Islam (Parliamentary Union of the OIC Member States/PUIC) dan sidang-sidang terkait lainnya, di Kota Palembang, Sumatera Selatan. Diselenggarakannya Konferensi PUIC
di Palembang merupakan momentum baik bagi PUIC, termasuk Indonesia, untuk turut memperjuangkan kepentingan negara-negara Islam dan juga kepentingan
masyarakat internasional yang lebih luas dalam berbagai isu.
Vol. III / 24 - Desember 2011
Penulis : Sulis Winurini, S.Psi., M.Psi.
Isu :
Pemerintah Indonesia telah berupaya melindungi hak-hak penyandang disabilitas melalui UU No. 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat yang diikuti dengan PP No. 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat. Namun, hingga kini masih ada undang-undang yang kontradiksi dengan UU No. 4 Tahun 1997 tersebut. Persoalan lainnya adalah realisasi peraturan yang tidak berjalan sebagaimana mestinya yang dikhawatirkan akan memunculkan persoalan baru. Sehubungan dengan ini, Rati kasi Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas yang baru saja dilakukan oleh Pemerintah menjadi harapan baru dalam rangka pelindungan hak penyandang disabilitas.
Penulis : Luthvi Febryka Nola, S.H., M.Kn.
Isu :
Runtuhnya Jembatan Kutai Kartanegara telah menimbulkan korban jiwa dan materil yang tidak sedikit, sehingga harus ada pihak yang bertanggung jawab terhadap kerugian tersebut. Oleh sebab itu, tim ahli harus melakukan investigasi yang menyeluruh dan
independen terhadap kasus ini. Dari kasus ini juga dapat ditarik beberapa pelajaran sebagai bahan revisi terhadap Undang-Undang No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa
Konstruksi.
Penulis : Debora Sanur Lindawaty, S.Sos., M.Si.
Isu :
Kepala Desa yang tergabung dalam Persatuan Rakyat Desa Nusantara atau Parade Nusantara melakukan unjuk rasa di depan gedung DPR RI pada tanggal 5 Desember 2011. Mereka menuntut, agar Presiden menyerahkan draf RUU Desa untuk segera dapat dibahas di DPR. Salah satu substansi tuntutan pengunjuk rasa adalah agar pemerintah mengalokasikan dana APBN sebesar 10 persen untuk anggaran Desa. Mendagri, Gamawan Fauzi memastikan pemerintah akan mengajukan RUU Desa untuk segera dibahas dengan DPR RI, pada minggu kedua Desember 2011. Pengaturan mengenai desa yang diatur dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, menuai banyak permasalahan, antara lain terkait dengan keberadaan Sekretaris Desa yang diisi oleh PNS. Sekdes PNS ini membuat kecemburuan sosial di kalangan perangkat desa yang lain, bahkan bagi kepala desa sendiri.
Penulis : Sita Hidriyah, S.Pd., M.Si.
Isu :
Belakangan ini, Myanmar tidak henti-hentinya menggelar berbagai perubahan yang mengejutkan banyak pihak. Parlemen Myanmar yang baru terpilih Januari 2011 sempat dipandang sebelah mata oleh para pengamat asing. Tapi rezim baru Myanmar berhasil mengejutkan dunia dengan melakukan banyak aksi reformasi. Aksi-aksi tersebut antara lain adalah pembebasan pemimpin oposisi Aung San Suu Kyi, melepaskan sejumlah tahanan politik lain, serta mengeluarkan kebijaksanaan yang membebaskan warga untuk berdemonstrasi. Dengan merujuk pada hal-hal tersebut, Myanmar telah
berhasil menciptakan sesuatu yang sangat esensial dalam politik yakni demokrasi. Hal ini menjadi langkah awal yang baik bagi Myanmar untuk dapat terus melakukan perubahan.
Vol. III / 23 - Desember 2011
Penulis : Dr. Sulasi Rongiyati, S.H., M.H.
Isu :
DPR telah mengesahkan Pimpinan KPK periode 2012-2015 dengan Ketua KPK terpilih Abraham Samad. Masyarakat berharap banyak terhadap kepemimpinan KPK baru untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia setelah kinerja KPK periode sebelumnya dianggap kurang optimal dalam mengusut kasus-kasus korupsi yang melibatkan pihak penguasa atau elit politik. Janji dan pakta integritas yang disepakati
Pimpinan KPK menjadi tolak ukur bagi masyarakat dalam menilai pelaksanaan tugas KPK baru.
Penulis : Yulia Indahri, S.Pd., M.A.
Isu :
Di tengah Peringatan Hari AIDS Sedunia di Indonesia yang menelan dana miliaran rupiah, ternyata masih ditemukan banyak kasus diskriminasi terhadap Orang dengan HIV dan AIDS (ODHA). Pada akhir November, Wakil Presiden yang menghadiri hari peringatan Hari AIDS Sedunia menyampaikan pidato yang menegaskan komitmen pemerintah terhadap permasalahan HIV/AIDS. Sementara Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi menyampaikan bahwa stigma dan diskriminasi terkait HIV di tempat kerja sudah berkurang dan akan terus diperbaiki. Tetapi beberapa hari kemudian terungkap,
seorang anak hampir ditolak masuk sekolah karena ayahnya terinfeksi HIV. Sepertinya pelaksanaan program diseminasi informasi mengenai HIV/AIDS tidak sampai ke
masyarakat secara utuh, dan karenanya menjadi tanggung jawab kita bersama untuk memahami salah satu penyakit yang pada tahun 2010 telah secara global menelan korban 1,8 juta jiwa meninggal dunia.
Penulis : Dr. Indra Pahlevi, S.IP., M.Si.
Isu :
RUU Perubahan Atas UU No. 10 tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD sudah mulai dibahas Pansus DPR RI. Namun hingga menjelang akhir tahun 2011 belum terlihat perkembangan pembahasan yang signi kan. Terdapat beberapa masalah krusial yaitu tentang PT, alokasi kursi tiap dapil, konversi suara menjadi kursi, dan sistem pemilu. Keempat masalah tersebut harus diselesaikan segera dengan diawali terjalinnya komunikasi intensif antar fraksi serta antara Pansus dengan Pemerintah.
Penulis : Drs. Simela Victor Muhammad, M.Si.
Isu :
Delegasi dalam Konferensi Perubahan Iklim berkumpul kembali di Durban, Afrika Selatan, 28 November-9 Desember 2011 (yang kemudian diperpanjang hingga 11 Desember 2011). Dalam pertemuan negara pihak yang ke-17/Pertemuan Para Pihak tentang Protokol Kyoto ke-7 (COP-17/CMP-7) Kerangka Kerja Konvensi PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) ini banyak masalah perubahan iklim dibahas dan diputuskan. Banyak pihak menilai, pertemuan negara-negara yang berkepentingan untuk membahas perubahan iklim ini adalah sebuah persimpangan. Ada dua hal yang jadi perdebatan besar, yakni perpanjangan komitmen terhadap Protokol Kyoto dan penurunan
emisi karbon bagi negara-negara maju dan berkembang.