Vol. V / 5 - Maret 2013
Penulis : Rizki Roza, S.Ip., M.Si.
Isu :
Upaya Sultan Sulu untuk menghidupkan kembali klaim kekuasaannya atas wilayah Sabah telah memicu pertikaian berdarah dan membawa hubungan diplomatik Malaysia dan Filipina ke titik terburuk dalam beberapa dekade terakhir. Pihak-pihak yang bertikai harus segera berunding untuk menyelesaikan persoalan sebelum pertikaian meluas dan mengganggu stabilitas kawasan.
Penulis : Dina Martiany, S.H., M.Si.
Isu :
Pembentukan peraturan perundang-undangan yang responsif gender dianggap sebagai suatu keniscayaan untuk mewujudkan kesetaraan gender. Idealnya dapat terwujud kesetaraan untuk memperoleh akses, memiliki kontrol, dan menikmati manfaat pembangunan, serta berpartisipasi dalam pembangunan di segala bidang. KNPP PA, Kemenkum-HAM, dan Kemendagri telah menerbitkan buku “Parameter Kesetaraan Gender dalam Pembentukan Perundang-undangan.†DPR sebagai pemegang kekuasaan pembentuk undang-undang diharapkan dapat mengintegrasikan parameter tersebut dalam proses penyusunan dan pembahasan undang-undang.
Penulis : Dr. Lidya Suryani Widayati, S.H., M.H.
Isu :
Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang relatif tinggi membuat aksi penipuan investasi atau investasi ilegal meningkat. Pelaku kejahatan menyadari, banyak orang kaya baru yang biasanya bingung menginvestasikan uangnya. Mereka kelebihan dana dan membutuhkan saluran investasi sehingga seharusnya dapat disikapi oleh lembaga pegiat investasi baik perbankan maupun nonbank. Praktek investasi ilegal seharusnya dapat dicegah dengan adanya koordinasi yang baik antar instansi yang terkait dengan pengaturan, perizinan, atau pengawasan produk investasi.
Penulis : Dr. Riris Katharina, S.Sos., M.Si.
Isu :
Reformasi Administrasi yang sering disebut dengan reformasi birokrasi telah dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia, salah satunya dengan melalui perampingan organisasi birokrasi di 16 Kementerian/Lembaga dalam enam bulan ke depan. Reformasi administrasi dipandang perlu dilakukan mengingat organisasi Kementerian/Lembaga di Indonesia dinilai sangat gemuk sehingga menjadi tidak efisien, baik dari sisi anggaran maupun kepegawaian. Dari sudut teori reformasi adminstrasi, tindakan pemerintah Indonesia sudah tepat, namun perlu mengingat akan adanya hambatan berupa penolakan. Oleh karena itu, peran pemimpin, dalam hal ini Presiden untuk dapat melaksanakan reformasi administrasi dengan sangat segera dibutuhkan.
Penulis : Rafika Sari, S.E., M.S.E.
Isu :
Inflasi tertinggi dalam 10 tahun terakhir terjadi pada bulan Januari 2013 (1,03%) dan Februari 2013 (0,75%). Salah satu kontribusi terbesar terhadap tingkat infasi tersebut adalah kelompok bahan makanan. Kebijakan pembatasan impor produk hortikultura, diyakini oleh beberapa pakar ekonomi, berpengaruh cukup signifikan terhadap tingkat inflasi yang terjadi. Bawang putih merupakan komoditas dengan kontribusi tingkat inflasi tertinggi dari kelompok bahan makanan dan merupakan salah satu produk hortikultura yang dibatasi jumlah impornya yang berlaku efektif Januari 2013. Upaya untuk menekan inflasi adalah dengan menstabilkan harga melalui operasi pasar dalam jangka pendek, dan segera menerbitkan rekomendasi impor produk Hortikultura (RIPH) yang tertunda.
Vol. V / 4 - Februari 2013
Penulis : Lukman Adam, S.Pi., M.Si., Ph.D
Isu :
Terbitnya Permendag No. 53 Tahun 2012 tentang Waralaba untuk Jenis Usaha Toko Modern, Permendag No. 7 Tahun 2013 tentang Pengembangan Kemitraan dalam Waralaba untuk Jenis Usaha Jasa Makanan dan Minuman, dan Permendag No. 68 Tahun 2012 tentang Waralaba memberikan penguatan kepada usaha mikro, kecil, dan menengah. Substansi dari aturan ini perlu dimuat lebih lanjut dalam RUU tentang Perdagangan, agar dapat diberikan sanksi bagi yang melanggar aturan, termasuk pemberi izin. Pihak yang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan aturan ini harus jelas. Sinergi antara pemerintah dan pemerintah daerah harus dilakukan agar tidak terjadi distorsi antara aturan di tingkat nasional dan daerah.
Penulis : Dra. Adirini Pujayanti, M.Si.
Isu :
Presiden Ekuador, Rafael Correa Dalgado terpilih kembali sebagai Presiden Ekuador untuk masa jabatan kedua dalam pemilu 17 Februari 2013. Pada masa pemerintahannya, Ekuador berupaya menjalin kerjasama yang lebih erat lagi dengan sesama negara berkembang di Asia, khususnya Indonesia. Melihat pengaruh politik Presiden Rafael Correa Dalgado yang terus menguat di Amerika Latin, peningkatan kerjasama bilateral Indonesia-Ekuador perlu terus ditingkatkan demi kepentingan nasional dan kerjasama Selatan-Selatan.
Penulis : Drs. Ahmad Budiman, M.Pd.
Isu :
Pada posisinya sebagai lembaga penyiaran Publik, RRI dan TVRI memiliki potensi yang besar dalam menyebarluaskan berita mengenai kegiatan Pemilu 2014 kepada masyarakat secara berimbang. Untuk itu berbagai kendala yang dihadapinya, perlu segera diatasi, di antaranya dengan segera melakukan pembahasan RUU RTRI.
Penulis : Rahmi Yuningsih, S.K.M., M.K.M.
Isu :
Kasus kematian bayi bernama Dera Nur Anggraini akibat tidak mendapatkan ruang perawatan khusus bagi bayi di beberapa rumah sakit menjadi sorotan media dan menyita perhatian banyak pihak terutama pemerintah daerah. Kasus tersebut menyiratkan adanya masalah pada Sistem Kesehatan Nasional seperti kurangnya fasilitas kesehatan, belum tertatanya sistem rujukan dan belum terintegrasinya sistem informasi antarrumah sakit. Masalah tersebut menjadi penting untuk diperhatikan mengingat akan dilaksanakannya Sistem Jaminan Sosial Nasional bidang Kesehatan pada tahun 2014 dan Program Jaminan Kesehatan Daerah yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam bentuk Kartu Jakarta Sehat.
Penulis : Novianto Murti Hantoro, S.H., M.H.
Isu :
Salinan dokumen draf surat perintah penyidikan (Sprindik) terhadap kasus Hambalang yang beredar di luar KPK menimbulkan polemik dan kontroversi. Polemik terjadi karena salinan dokumen menyebutkan, perintah penyidikan itu untuk tersangka atas nama AU. Dari perspektif politik, kasus ini dikaitkan dengan permasalahan internal di partai yang berkuasa saat ini, namun dari perspektif hukum, persoalan ini menyangkut kredibilitas dan profesionalisme kerja KPK. Apabila beredarnya salinan dokumen tersebut bersumber dari dalam KPK, maka KPK diharapkan dapat memberikan sanksi yang tegas terhadap pelaku dan memperbaiki administrasi tata kerjanya.
Vol. V / 3 - Februari 2013
Penulis : Anih Sri Suryani, S.Si., M.T.
Isu :
Bencana banjir di berbagai wilayah Indonesia menimbulkan dampak buruk di berbagai sektor, salah satunya kesehatan. Dampak banjir di sektor kesehatan berupa penyakit diare, demam berdarah, penyakit kulit, leptospirosis, ISPA, serta memicu Keadaan Luar Biasa (KLB) penyakit menular. Hal tersebut dikarenakan memburuknya kualitas lingkungan dan sarana prasarana sanitasi akibat banjir. Upaya penanganan untuk meminimalisir timbulnya berbagai penyakit dapat dilakukan dengan menerapkan pola hidup sehat, namun yang lebih utama diperlukan program dan kebijakan pemerintah yang terpadu untuk mengurangi risiko.
Penulis : Novianti, S.H., M.H.
Isu :
Kasus dugaan suap impor daging sapi yang berawal dari operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK menimbulkan perdebatan dari berbagai pihak terkait adanya kejanggalan dalam hal penangkapan dan penetapan tersangka oleh KPK. Dalam melihat apakah terdapat kejanggalan dalam penangkapan dan penetapan tersangka tentu harus dilihat pada aturan-aturan yang terdapat dalam KUHAP. Selain itu, penetapan tersangka terhadap kasus dugaan suap tersebut hendaknya dilihat sebagai upaya penegakan hukum tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, KPK sebagai Institusi penegak hukum dalam pemberantasan korupsi harus bisa membuktikan bahwa langkah hukum yang ditempuhnya benar, jujur, dan sesuai fakta-fakta hukum.
Penulis : Dr. Drs. Humphry Wangke, M.Si.
Isu :
Persaingan power antara Jepang dan Cina semakin meluas ke bidang ekonomi. Jepang tidak ingin terlalu lama berada di bawah kekuatan ekonomi Cina. Untuk itu, perdana menteri baru Jepang, Shinzo Abe, segera mengeluarkan kebijakan baru berupa pelonggaran nilai tukar yen agar ekspor manufaktur Jepang meningkat dan menghidupkan kembali perekonomian Jepang yang selama dua dekade lesu. Di samping itu, ia juga berupaya merangkul ASEAN agar tidak terlalu merapat ke Cina, paling tidak menjadi negara yang mandiri, agar produk eskpor Jepang dapat mendominasi kembali pasar ASEAN.
Penulis : Dra. Siti Nur Solechah, M.Si.
Isu :
DPR RI menjadwalkan pengesahan RUU tentang Desa pada April 2013. RUU yang terdiri dari 18 bab, 96 pasal dan 445 DIM tersebut saat ini tengah dibahas dalam rapatrapat Panitia Kerja (Panja). Dari sepuluh isu krusial, ada lima isu yang gradasi krusialnya tinggi, yakni pengaturan tentang desa adat, keuangan desa, masa jabatan kepala desa, penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Di antara lima isu tersebut, isu tentang keuangan desa merupakan isu yang paling krusial, karena memberikan harapan besar kepada pemangku kepentingan di desa dan menjadi komoditas politik para politisi di DPR.
Penulis : Izzaty, S.T., M.E.
Isu :
Harga daging sapi di Indonesia terus naik tak terkendali. Kondisi harga daging sapi di pasar internasional yang cenderung turun tidak mampu menekan kenaikan harga di dalam negeri. Penurunan kuota impor yang bertujuan untuk mewujudkan swasembada juga mempengaruhi stabilitas harga.Untuk mengendalikan harga daging, Pemerintah perlu melakukan upaya pemetaan data daging sapi, pembenahan tata niaga dan peningkatan kinerja produksi sapi. Apabila semua berjalan, hal tersebut akan menghambat peran kartel dalam menentukan harga dan pasokan daging. Kebijakan yang tepat sangat diperlukan demi terwujudnya ketahanan pangan dan swasembada daging 2014.
Vol. V / 2 - Januari 2013
Penulis : Drs. Simela Victor Muhammad, M.Si.
Isu :
Korea Utara kembali menarik perhatian dunia internasional belakangan ini, karena rezim diktator negara tersebut mengancam akan menembakkan roket berhulu ledak ke arah Amerika Serikat sebagai reaksi atas disepakatinya resolusi Dewan Keamanan PBB yang mengecam peluncuran roket Korut pada bulan Desember 2012 lalu. Ancaman tersebut tidak bisa dibiarkan begitu saja, karena akan berdampak pada stabilitas kawasan. Negara-negara di kawasan, termasuk ASEAN dan Indonesia, perlu mengambil bagian dalam mengupayakan stabilitas keamanan di Semenanjung Korea tersebut.
Penulis : Dr. Ariesy Tri Mauleny, S.Si., M.E.
Isu :
Awal 2013, Indonesia dihadapkan pada persoalan kesehatan fiskal yang diawali melesetnya prediksi Pemerintah terkait asumsi makro ekonomi dalam APBN-P 2012 untuk pertumbuhan ekonomi, nilai tukar, inflasi dan proyeksi produksi minyak. Berbagai tantangan perekonomian lainnya seperti dampak anjloknya produksi migas, menurunnya pendapatan negara, naiknya volume impor minyak dan potensi bengkaknya subsidi energi menimbulkan persoalan tersendiri. Selain itu pemberlakuan kebijakan baru upah minimum disinyalir akan mempengaruhi sektor riil. Perubahan iklim ekstrem awal tahun ini juga mempengaruhi kinerja perekonomian mendatang seperti potensi resiko bagi bank, serta macetnya transaksi dan hilangnya potensi bisnis. Iklim ekstrem yang menimbulkan kerusakan infrastruktur parah dan menganggu produksi panen juga menambah faktorfaktor penyebab perlunya koreksi asumsi makro ekonomi 2013.
Penulis : Dr. Rohani Budi Prihatin, S.Ag., M.Si.
Isu :
Pada minggu ketiga Januari 2013, Jakarta dilanda banjir besar. Kejadian seperti ini selalu berulang dan belum terselesaikan hingga sekarang. Tulisan ini membahas mengenai faktorfaktor penyebab banjir di Jakarta dan analisa mengenai alternatif solusi yang ditawarkan beberapa pihak dalam pengendalian banjir di Jakarta.
Penulis : Dr. Sulasi Rongiyati, S.H., M.H.
Isu :
Hakim melalui putusan-putusannya merupakan gerbang terakhir penegakkan keadilan. Melalui seleksi serta uji kelayakan dan kepatutan diharapkan dapat terpilih pribadi berkualitas, profesional, berintegritas tinggi, serta bermoral dan beretika yang baik. Praktek pelanggaran kode etik oleh hakim agung merupakan fakta bahwa seleksi bertahap dan ketat oleh Komisi Yudisial dan DPR RI belum sepenuhnya mampu menjaring hakim agung yang berintegritas tinggi. Guna memelihara kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan, seleksi calon hakim agung harus mengedepankan integritas dan moral etika calon tanpa mengesampingkan kualitas dan profesionalitas, sehingga diperlukan sikap kritis dan hati-hati dalam menentukan calon yang akan diusulkan dan dipilih. Integritas hakim agung terpilih harus tetap dijaga melalui penegakkan kode etik dan pedoman perilaku hakim.
Penulis : Handrini Ardiyanti, S.Sos., M.Si.
Isu :
Hasil penghitungan cepat (quick count) Pilkada Sulsel di Maros beberapa waktu lalu salah. Quick count lazim digunakan dalam pemilu maupun pilkada. Namun ada sejumlah permasalahan terkait dengan quick count, di antaranya kasus perbedaan antara hasil penghitungan cepat dengan hasil pemilihan sebenarnya dan adanya kekhawatiran penayangan quick count yang dapat digunakan sebagai bentuk propaganda. Untuk itu perlu kecermatan pengaturan dan pengawasan lembaga penyelenggara pemilu maupun lembaga negara lainnya terkait dengan quick count.
Vol. V / 2 - Januari 2013
Penulis :
Isu :
Vol. V / 1 - Januari 2013
Penulis : Prof.Dr. phil. Poltak Partogi Nainggolan, M.A.
Isu :
Refeksi dan proyeksi politik luar negeri untuk tahun 2013 telah dilakukan oleh Kemlu. Penilaian atas relevansi selanjutnya perlu dilakukan untuk mengukur sejauh mana sasaran dapat dicapai secara optimal. Untuk itu, analisis kritis atas perkembangan hubungan internasional ke depan perlu dibuat, dengan membandingkannya dengan langkah yang
telah dan harus diambil parlemen (DPR), terutama Komisi I.
Penulis : Nidya Waras Sayekti, S.E., M.M.
Isu :
Kebijakan pemerintah untuk menaikan Tarif Dasar Listrik (TDL) sebesar 15% pada 2013 merupakan salah satu upaya dalam mengatasi permasalahan energi listrik di negara ini. Kebijakan pemerintah tersebut di satu sisi dapat mengurangi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk subsidi energi, namun di sisi lain juga dapat melemahkan dunia usaha. Oleh karena itu, pemerintah harus mengkaji kenaikan TDL dan memikirkan lebih jauh pembangunan infrastruktur energi dalam menghasilkan listrik dengan mengoptimalkan sumber daya panas bumi sebagai upaya pemenuhan kebutuhan energi listrik nasional.
Penulis : Dr. Indra Pahlevi, S.IP., M.Si.
Isu :
Pada tanggal 7 Januari 2013 KPU menggelar Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2014. Hasilnya, hanya 10 partai politik yang ditetapkan menjadi peserta Pemilu 2014. Namun demikian 24 (dua puluh empat) partai politik lainnya yang tidak lolos menilai bahwa KPU bertindak tidak transparan dan diskriminatif dan bahkan hanya mengikuti kehendak partai politik yang duduk di DPR saat ini. Selanjutnya KPU menggelar Rapat Pleno tanggal 14 Januari 2013 guna mengundi nomor urut bagi parati politik peserta pemilu yang akan berlaga di Pemilu 2014. Bagaimana sesungguhnya proses penetapan partai politik peserta pemilu 2014?
Penulis : Faridah Alawiyah, S.Pd., M.Pd.
Isu :
Salah satu kebijakan pemerintah di bidang pendidikan adalah penyelenggaraan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI). Namun dalam perjalanannya, pelaksanaan RSBI telah menimbulkan pro dan kontra hingga akhirnya diajukan untuk dilakukannya uji materi oleh Mahkamah Konstitusi (MK). MK mengabulkan gugatan tersebut dan label RSBI sudah tidak dapat digunakan lagi. Kemudian, penyusunan regulasi serta formula baru bagi eks RSBI harus terus dikawal agar tetap sesuai dengan amanah konstitusi.
Penulis : Puteri Hikmawati, S.H., M.H.
Isu :
Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta telah menjatuhkan vonis 4 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp250 juta terhadap Angie, terdakwa kasus suap penganggaran proyek perguruan tinggi di Kementerian Pendidikan Nasional. Vonis tersebut dianggap terlalu ringan, sehingga KPK akan mengajukan banding. Vonis ringan mendapat sorotan publik karena tidak memenuhi rasa keadilan. Political will Penyelenggara Negara dalam memberantas korupsi sebenarnya sudah terlihat dengan banyaknya regulasi yang menjadi dasar penegak hukum dalam menjatuhkan sanksi kepada koruptor. Namun, terdapat kerancuan dalam ketentuan UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu dalam Pasal 12 dan Pasal 11, sehingga menimbulkan perbedaan persepsi penegak hukum dalam penerapannya. Selain itu, Pasal 18 yang memuat pidana tambahan jarang digunakan oleh hakim. Walaupun ada kelemahan dalam undangundang, dengan moral dan nurani, hakim akan menjatuhkan vonis secara proporsional, sehingga dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat.
Vol. IV / 24 - Desember 2012
Penulis : Dr. Drs. Humphry Wangke, M.Si.
Isu :
KTT ke-18 Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) di Doha, Qatar, berlangsung selama 2 minggu, dan diperpanjang sat hari, karena negara-negara peserta gagal mencapai kesepakatan. Pada dasarnya negara-negara di dunia menyadari telah terjadinya pemanasan global yang berakibat perubahan iklim karena perbuatan manusia, tetapi masih sulit mencapai kesepakatan untuk memulai upaya penyelamatan bumi. Oleh karena itu, yang dapat dilakukan sekarang adalah menyelamatkan bumi oleh masing-masing negara. Indonesia sejauh ini telah melakukan upaya untuk mengurangi emisi CO2 sesuai dengan tanggung jawabnya.
Penulis : DR. Ronny S.H. Bako, S.H., M.Hum.
Isu :
Pasca pengumuman KPK tentang surat cegah tangkal (cekal) terhadap Andi Alfian Mallarangeng (Menteri Pemuda dan Olah Raga pada Kabinet Indonesia Bersatu II), maka pada tanggal 7 Desember 2012, Andi Mallarangeng menyatakan mengundurkan diri sebagai Menteri Pemuda dan Olah Raga. Mundurnya Andi Mallarangeng sebagai Menpora, membuat penyelidikan kasus Hambalang akan lebih terfokus kepada aktor intelektual dalam kasus hambalang ini. KPK diharapkan segera menuntaskan semua pihak yang terlibat dalam Kasus Hambalang.
Penulis : Dr. Dra. Hartini Retnaningsih, M.Si.
Isu :
Rencana pemberlakukan kurikulum baru tahun 2013 dalam penyelenggaraan pendidikan di Indonesia masih terus memunculkan tanda tanya. Apakah kurikulum baru tersebut benar-benar lebih baik dan dapat dipraktikkan di lapangan? Sebagai lembaga legislatif, DPR RI perlu terus mengawal pelaksanaan kurikulum baru tersebut, melakukan pemantauan dan pengawasan, serta mendorong perubahan yang lebih baik jika ditemukan banyak masalah dan kendala dalam praktiknya.
Penulis : Achmad Sani Alhusain, S.E., M.A.
Isu :
RUU tentang Perubahan Harga Rupiah (Redenominasi Rupiah) telah diusulkan oleh pemerintah kepada DPR sebagai prioritas Prolegnas 2013. Redenominasi rupiah adalah penyederhanaan mata uang rupiah dengan penghilangan tiga angka nol, tetapi nilainya tetap. Terjadi pro dan kontra. Yang pro menyatakan, redenominasi membuktikan Indonesia dalam kondisi lebih baik sehingga lebih siap untuk menerima tantangan baru, membuat operasi informasi teknologi (IT) dan penyimpanan data perdagangan saham lebih sederhana dan dapat mempercepat proses penyelesaian transaksi (settlement) perdagangan saham sehingga meningkatkan transaksi. Sedang yang kontra menyatakan, redenominasi dapat menimbulkan lonjakan inflasi sehingga dapat membebani masyarakat. Oleh karena itu, sebelum penerapan redenominasi rupiah pemerintah perlu melakukan kajian yang matang dan sosialisasi kepada seluruh masyarakat agar kebijakan ini dapat dipahami secara utuh. Selain itu, persiapan infrastruktur juga sangat penting untuk menghindari terjadinya inflasi.
Penulis : Dewi Sendhikasari Dharmaningtias, S.IP., MPA
Isu :
Perangkat desa merupakan bagian tak terpisahkan dari aparatur negara yang menjalankan tugas dan fungsi utama sebagai public servant. Sebagai aparat birokrasi pemerintahan atau aparatur pemerintahan desa, secara manajerial hendaknya diatur secara nasional dalam peraturan perundang-undangan. Tuntutan Perangkat Desa menjadi PNS ini bisa menjadi wacana alternatif - namun masih perlu dikaji ulang - bagi upaya peningkatan pelayanan publik di lingkup pemerintahan desa.
Vol. IV / 21 - November 2012
Penulis : Sali Susiana, S.Sos, M.Si.
Isu :
Hingga saat ini Malaysia masih menjadi salah satu negara tujuan utama Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Permasalahan yang dihadapi oleh TKI yang bekerja di Malaysia beragam, mulai dari kelengkapan dokumen hingga ancaman hukuman, termasuk hukuman mati. Kasus- kasus yang menimpa TKI yang bekerja di Malaysia tersebut membutuhkan penyelesaian secara tuntas dan melibatkan berbagai sektor terkait. Untuk itu, DPR perlu segera menuntaskan pembahasan revisi UU No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.
Selain itu, Joint Task Force yang dibentuk oleh Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Malaysia untuk membahas persoalan TKI juga perlu meningkatkan pengawasan terhadap penempatan TKI di negara itu, terutama yang berkaitan dengan masalah perlindungan TKI.
Penulis : Achmad Wirabrata, S.T., M.M.
Isu :
Kehadiran BUMN, di satu sisi, sebagai badan usaha bertujuan mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Saat ini kontribusi BUMN masih rendah yang sebagian dikarenakan struktur dan sistem organisasi, sehingga perlu dilakukan restrukturisasi. Restrukturisasi dilakukan dengan 2 cara, yaitu menggabungkan beberapa BUMN yang sejenis menjadi satu holding, misalnya BUMN yang terkait dengan usaha penyediaan pupuk dan perkebunan.
Alternatif berikutnya, menggabungkan beberapa BUMN yang tidak sejenis tetapi saling mendukung. Sinergi BUMN diharapkan dapat memberikan keuntungan daya saing. Sinergi harus dilakukan secara terus-menerus agar dapat memberikan pengaruh yang baik terhadap perekonomian Indonesia.
Penulis : Prianter Jaya Hairi, S.H., LLM.
Isu :
Kronologi proses hukum kasus dugaan korupsi pengadaan driving simulator dengan nilai proyek sebesar Rp 198,7 miliar semakin hari semakin menarik. Mulai dari insiden penggeledahan di Kantor Korps Lalu Lintas Mabes POLRI, cerita bersejarah penetapan seorang Perwira Polisi sebagai tersangka oleh KPK, pelimpahan wewenang menyidik, gugatan Korlantas terhadap KPK, hingga gugatan AKBP Teddy Rusmawan terhadap institusinya sendiri. Dalam proses penyidikan terkini, KPK menggandeng ITB dalam upaya menaksir biaya komponen Simulator SIM tersebut.
Penulis : Dra. Adirini Pujayanti, M.Si.
Isu :
Presiden SBY melakukan kunjungan kenegaraan ke Inggris memenuhi undangan Ratu Elisabeth. Ini menjadi kesempatan bagi Inggris untuk membangun kemitraan yang lebih kuat dengan Indonesia. Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki prospek perekonomian cukup cerah dan berada di garda depan perubahan politik yang membentuk Asia. Kunjungan Presiden SBY banyak diisi agenda perjanjian perdagangan kedua negara, seiring minat Inggris mendapatkan akses pertumbuhan ekonomi Indonesia yang cepat dan 240 juta konsumen potensial. Kunjungan ini juga merupakan bagian dari upaya Inggris meningkatkan diplomatiknya di Asia Tenggara, dan Indonesia dianggap pemain paling berpengaruh di wilayah tersebut.
Penulis : Handrini Ardiyanti, S.Sos., M.Si.
Isu :
Polisi memiliki posisi sentral dalam penanganan konflik sosial. Akan tetapi polisi
bukan merupakan aktor utama dalam penentuan kebijakan penanganan konflik sosial. Tulisan ini bermaksud mengupas pengaturan peran kepolisian dalam penanganan konflik berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku serta pengaturan operasional dalam tubuh kepolisian dalam menjalankan tugasnya menangani konflik sosial berdasarkan peraturan perundangan yang ada. Tulisan ini juga memberikan beberapa saran terkait dengan peran polisi dalam penanganan konflik sosial Balinuraga di Lampung Selatan.
Vol. IV / 20 - Oktober 2012
Penulis : Yulia Indahri, S.Pd., M.A.
Isu :
Pada awal Oktober 2012 marak diberitakan kasus penculikan melalui perkenalan di jejaring sosial yang tidak jarang berujung pada pemerkosaan terhadap remaja putri. Kasus terakhir menimpa SS (15 tahun) siswi kelas 1 SMA yang dibawa kabur selama 11 hari oleh seorang pria yang mengaku fotografer. SS mengenal pelaku melalui media jejaring sosial Facebook (FB). Sebelumnya ASS (14 tahun) telah menjadi korban penculikan dan perkosaan dengan seseorang yang dikenal melalui jejaring sosial yang sama. Dua kasus terakhir tersebut cukup menyita perhatian masyarakat, karena pihak sekolah dan pemerintah dinilai kurang berempati. Padahal, semua pihak harus mampu mengambil langkah bijaksana untuk mencegah kejahatan ini.
Penulis : Niken Paramita Purwanto, S.E., M.Ak.
Isu :
Indonesia berkontribusi besar dalam perdagangan internasional. Pada akhir 2011, Indonesia menyumbang 1% terhadap total volume perdagangan internasional. Dengan tingkat pertumbuhan perdagangan 7,3% per tahun, angka ini diprediksi akan meningkat menjadi 1,3% dalam 15 tahun ke depan. Data nilai ekspor bisa merepresentasikan masuknya devisa ke Indonesia. Banyaknya investor yang tidak menyimpan uangnya di Indonesia, karena
investor merasa tidak aman menyimpan uangnya di bank-bank devisa yang ada di Indonesia. Selain itu banyaknya devisa ekspor yang masih diparkir di luar negeri juga dikarenakan penerapan sistem devisa bebas yang berlaku saat ini dinilai terlalu bebas. UU No. 24 Tahun 1999 Tentang Lalu Lintas Devisa Dan Sistem Nilai Tukar tidak dilengkapi dengan perangkat
peraturan perundang-undangan pendukung, termasuk yang mengatur masalah sistem pembayaran. Penerapan sistem devisa bebas tanpa diikuti dengan kebijakan pemantauan lalu lintas devisa dan penentuan sistem nilai tukar yang kredibel juga dapat menimbulkan dampak negatif bagi perekonomian nasional. Untuk itu, sistem devisa bebas perlu ditopang
dengan perangkat kebijakan perekonomian yang kuat dan efisien.
Penulis : Sita Hidriyah, S.Pd., M.Si.
Isu :
Hari Pangan Sedunia (HPS) diperingati setiap tanggal 16 Oktober. Peringatan
HPS dimaksudkan sebagai media untuk meningkatkan pemahaman, kepedulian dan menggalang kerjasama antar pihak-pihak terkait dalam meningkatkan sinergi menangani masalah pangan yang sedang aktual. Selain itu, juga dimaksudkan untuk mengingatkan kembali bahwa perwujudan Ketahanan Pangan adalah tanggung jawab bersama yang harus dilaksanakan bagi keberlanjutan peradaban manusia. Masalah kemandirian pangan yang diangkat pada HPS ke-32 merupakan masalah bersama penduduk dunia. Untuk memperkuat kedaulatan dan kemandirian pangan diperlukan adanya sinergi kemitraan antar pemangku kepentingan bersamaan dengan terbentuknya kebijakan dan program aksi yang dapat dilakukan.
Penulis : Trias Palupi Kurnianingrum, S.H., M.H.
Isu :
Pembatalan putusan pidana mati terhadap terpidana narkotika oleh Presiden dan Hakim Mahkamah Agung telah menimbulkan pro-kontra dalam masyarakat. Hal ini dianggap sebagai langkah mundur dalam perang melawan narkoba. Sangat disayangkan, mengingat kejahatan narkoba merupakan extraordinary crime, yang dapat menimbulkan dampak luar biasa, karena telah mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional, oleh karenanya maka pelaku terpidana narkotika seharusnya diganjar hukuman seberat-beratnya.
Penulis : Dra. Siti Nur Solechah, M.Si.
Isu :
RUU tentang Keamanan Nasional (RUU Kamnas) yang diajukan oleh Pemerintah ke DPR telah memicu kontroversi. Pro-kontra terhadap RUU ini terlihat baik di kalangan masyarakat maupun di DPR. Rapat Paripurna DPR pada Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2010-2011 telah memutuskan pembahasan RUU tersebut oleh Komisi I. Setelah melakukan serangkaian RDPU, akhirnya Komisi I menyerahkan RUU itu ke Rapat Paripurna untuk selanjutnya dikembalikan ke Pemerintah untuk direvisi. Rapat Paripurna DPR tanggal 28 Februari 2012 kemudian membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk membahas RUU tersebut. Paling tidak ada lima isu krusial dari RUU itu antara lain; cakupan Keamanan Nasional yang sangat luas, hakekat ancaman, tujuan penyelenggaraan kamnas, penyelenggara kamnas, dan status keadaan kamnas.
Vol. IV / 19 - Oktober 2012
Penulis : Mohammad Teja, S.Sos., M.Si.
Isu :
Perkelahian atau tawuran pelajar di kota Jakarta semakin kerap terjadi. Untuk itu dianggap perlu pembenahan dalam hal pendidikan, terutama dengan memperkuat pendidikan karakter. Pelajar perlu diajarkan nilai-nilai positif agar dapat berhati baik, berfikir baik, dan berperilaku yang baik pula. Sekolah dituntut untuk mampu memberikan fasilitas berekspresi bagi peserta didik mereka, membangun ikatan sosial antara sekolah dan murid serta antarsekolah dengan menyediakan tempat yang representatif dan kondusif bagi perkembangan mental dan karakter remaja. Selain itu, panutan positif dari orang tua, guru, dan masyarakat juga penting dalam mengajarkan nilai-nilai kehidupan yang baik.
Penulis : Lisbet, S.Ip., M.Si.
Isu :
Pada Sidang Majelis Umum PBB ke-67 di New York tanggal 25 September 2012., Indonesia telah menyampaikan inisiatif untuk membuat instrumen antipenistaan agama yang bersifat internasional. Instrumen antipenistaan agama mengandung nilai
pengakuan terhadap kekebasan berekspresi, namun, setiap orang tetap berkewajiban menjungjung tinggi norma dan moralitas serta menjaga ketertiban umum. Instrumen antipenistaan agama diharapkan menjadi sarana dalam menjaga hubungan baik antar-pemeluk agama dan antar-negara di seluruh dunia.