Vol. III / 20 - Oktober 2011
Penulis : Anih Sri Suryani, S.Si., M.T.
Isu :
Indonesia kembali dipercaya menjadi tuan rumah pesta olah raga Asia Tenggara (SEA Games XXVI) keempat kalinya pada bulan November 2011. Berbagai lomba akan diselenggarakan di dua kota, Jakarta dan Palembang. Ajang ini merupakan kesempatan bagi atlet-atlet Indonesia untuk meraih prestasi di saat reputasi olah raga Indonesia saat ini. Namun sayangnya, berbagai masalah terjadi dalam proses persiapan SEA Games. Ditemukannya kasus suap dalam pembangunan wisma atlet di Palembang adalah salah satu permasalahan, selain juga terlambatnya pembangunan beberapa venue yang mengakibatkan kekhawatiran berbagai pihak akan kesuksesan SEA Games
kali ini. Namun, mengingat waktu yang kian mendesak dan kepercayaan yang sudah diberikan kepada Indonesia, maka seharusnya Pemerintah dan seluruh stakeholder mempersiapkan segalanya seoptimal mungkin demi nama baik, kebanggaan, dan prestasi olah raga Indonesia.
Penulis : Novianto Murti Hantoro, S.H., M.H.
Isu :
Presiden telah melakukan penataan ulang Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II dengan melakukan penggantian dan penggeseran Menteri, serta penambahan Wakil Menteri. Menteri Hukum dan HAM merupakan salah satu menteri yang diganti. Pada
Kemekumham juga diadakan jabatan wakil menteri. Di tengah pesimisme penuntasan kasus-kasus besar seperti kasus Century dan kasus Antasari Azhar, serta opini bahwa
penggantian tersebut justru dilakukan untuk ‘mengamankan’’ kasus tersebut, Menteri dan Wakil Menteri Hukum dan HAM diharapkan mampu menunjukkan profesionalisme dan meningkatkan kinerja kementerian demi tegaknya hukum dan HAM di negeri ini.
Penulis : Dr. Riris Katharina, S.Sos., M.Si.
Isu :
Penambahan jumlah wakil menteri menjadi sebanyak 13 (tiga belas) telah menimbulkan pro dan kontra di publik. Jabatan wakil menteri dalam UU No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara diakui keberadaannya. Namun, posisi wakil menteri sebagai pegawai karir dan bukan anggota Kabinet tetapi diangkat oleh Presiden merupakan sebuah anomali. Dalam posisi sebagai pejabat karir, seharusnya seorang wakil menteri berasal dari kementerian yang bersangkutan. Pengangkatan wakil menteri bukan dari kementerian yang bersangkutan telah menimbulkan tafsir bahwa wakil menteri merupakan
pejabat politik. Oleh karena itu, reposisi terhadap wakil menteri sudah harus dilaksanakan melalui perubahan UU No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.
Penulis : Drs. Simela Victor Muhammad, M.Si.
Isu :
Isu perbatasan Indonesia-Malaysia kembali merebak belakangan ini. Kali ini yang menjadi pokok persoalan adalah batas darat yang berada di Provinsi Kalimantan Barat. Dusun Camar Bulan, satu dari dua dusun di wilayah Desa Temajuk, desa di ujung barat laut Provinsi Kalimantan Barat yang berbatasan dengan Teluk Melano, Negara Bagian Sarawak, Malaysia, kini mencuat namanya. Demikian pula Tanjung Datu yang berada di Kabupaten Sambas. Tb Hasanuddin, Wakil Ketua Komisi I DPR RI, mengindikasikan bahwa telah terjadi pelanggaran batas dan penguasaan lahan oleh Malaysia di wilayah Kalimantan Barat itu. Indonesia pun diargumentasikan telah kehilangan kedaulatan. Berbagai wacana pun muncul, termasuk lebih mengintensifkan lagi diplomasi perbatasan dan memperlakukan wilayah perbatasan tidak lagi semata-mata sebagai ruang demarkatif.
Vol. III / 19 - Oktober 2011
Penulis : Dr. Achmad Muchaddam F., S.Ag., M.A.
Isu :
Satu hal penting yang perlu diubah dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat adalah mengenai kelembagaan pengelola zakat. Jika UU tersebut tidak mengatur secara tegas peran BAZNAS dalam pengelolaan zakat, maka dalam RUU Pengelolaan Zakat (RUU Usul DPR RI), BAZNAS diposisikan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggungjawab kepada Presiden melalui Menteri. Di sisi lain, RUU ini juga menempatkan BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional. Selain itu, disebutkan bahwa organisasi BAZNAS tingkat nasional menggunakan pola komisioner yang keanggotaannya berjumlah 11 orang, terdiri atas delapan orang dari unsur masyarakat dan tiga orang dari unsur pemerintah. Dalam pelaksanaan tugasnya, BAZNAS dibantu oleh sekretariat serta dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan hak amil.
Penulis : Puteri Hikmawati, S.H., M.H.
Isu :
Serangan bom bunuh diri di Gereja Bethel Injil Sepenuh Solo, Jawa Tengah telah menimbulkan ketakutan pada masyarakat. Peristiwa tersebut menunjukkan bahwa
ternyata serangan teroris belum berakhir di Republik ini. Sejumlah daftar pencarian orang yang sekarang masih berkeliaran akan menjadi ancaman. Pemerintah perlu
bekerja keras memburu mereka dan melakukan deradikalisasi secara serius.
Penulis : Debora Sanur Lindawaty, S.Sos., M.Si.
Isu :
Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi dan Politik Daniel Sparingga, telah menegaskan bahwa Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden, Boediono, terus membahas dan mengevaluasi rencana perombakan Kabinet Indonesia Bersatu jilid II. Hal ini disebabkan oleh ketidakpuasan Presiden atas kinerja kabinet yang sekarang bila dibandingkan dengan Kabinet Indonesia Bersatu I. Oleh sebab itu, Presiden SBY sejak
memasuki pekan pertama Oktober 2011 sudah mulai mengkaji nama-nama calon menteri yang akan masuk dalam proses reshuf e kabinet bersama-sama dengan Wapres. Dalam proses perombakan kabinet ini Presiden mengandalkan hasil evaluasi dari Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4), yang dipimpin oleh Kuntoro Mangkusubroto.
Penulis : Dra. Adirini Pujayanti, M.Si.
Isu :
Krisis politik Tunisia yang dipicu peristiwa bakar diri Muhammad Bouazizi 17 Desember 2010, menandai dimulainya semangat demokratisasi di Timur Tengah atau dikenal sebagai Arab Spring. Pergolakan politik tersebut berefek domino ke negara-negara Timur Tengah lainnya. Transisi demokrasi di Timur Tengah yang seringkali dibarengi dengan terjadinya kekerasan politik yang memakan korban jiwa selalu menuai kecaman
dan tekanan dari dunia internasional. Upaya PBB untuk mengakhiri kekerasan tersebut dengan menjatuhkan sanksi maupun dukungan operasi militer dari NATO terhadap negara bersangkutan tidak selalu berhasil.
Vol. III / 18 - September 2011
Penulis :
Isu :
Vol. III / 10 - Mei 2011
Penulis :
Isu :
Vol. III / 10 - Mei 2011
Penulis : Prianter Jaya Hairi, S.H., LLM.
Isu :
KPK menahan tiga orang tersangka tindak pidana suap terkait pembangunan wisma atlet sea games di Jakabaring Palembang. Dalam proses pengusutan, muncul pula dugaan keterlibatan dua kader partai politik yang masih aktif sebagai anggota DPR RI. Saat ini KPK masih terus melakukan pengembangan penyidikan perkara dugaan suap tersebut guna mencari pihak-pihak lain yang terlibat.
Vol. II / 19 - Oktober 2010
Penulis :
Isu :
Vol. II / 17 - September 2010
Penulis : Prianter Jaya Hairi, S.H., LLM.
Isu :
Pemberian grasi bagi terpidana kasus korupsi menuai kekecewaan publik. Instrumen hukum yang ada telah mengatur segala sesuatu mengenai grasi, amnseti, abolisi, rehabilitasi, asimilasi, dan remisi. Namun ironisnya, aturan hukum tersebut dinilai oleh banyak pihak telah menyinggung rasa keadilan publik karena koruptor turut menikmati fasilitas "diskon" penjara.