MENILIK SETAHUN BERDIRINYA INDONESIA INVESTMENT AUTHORITY (INA)

Vol. II / - Februari 2022

• Pemerintah membentuk Lembaga Pengelola Investasi (LPI) atau dikenal dengan nama Indonesia Investment Authority (INA) dalam merespon kebutuhan pembiayaan dan penambahan investasi. • Dengan modal awal LPI sebesar Rp75 triliun yang merupakan PMN Rp30 triliun dari APBN Tahun 2020 dan 2021, serta pengalihan saham pemerintah sebesar Rp45 triliun, diharapkan dapat menjadi kendaraan finansial untuk mengoptimalisasikan aset secara jangka panjang dalam mendukung pembangunan berkelanjutan, serta dapat mengurangi ketergantungan dana jangka pendek dan tercapainya stabilitas ekonomi. • Transparansi, akuntabilitas, dan governance LPI sangat penting untuk diperkuat. Hal ini mengingat kompleksnya model bisnis yang dijalankan LPI. • LPI perlu mengimplementasikan risk managemet yang ketat dan terukur, mengingat variasi investasi dan cukup fleksibel, karena berpotensi terdapat loss of span of control management. • Meskipun LPI mengutamakan dana eksternal dalam bentuk ekuitas, karakter institusi kuasi-pemerintah akan memengaruhi sovereign risk/rating investasi Indonesia. • Mengingat LPI adalah suatu institusi dengan misi khusus, serta mengingat potensi keterkaitan LPI dengan sistem finansial domestik yang cukup besar, maka diharapkan Menteri Keuangan dapat membuat pengaturan teknis lanjutan perihal pembinaan yang mengikutsertakan OJK dan BI.

Unduh Buku Ini

MENGULAS ISU PELARANGAN EKSPOR BAHAN MENTAH SEKTOR PERTAMBANGAN

Vol. II / - Februari 2022

▪ Pemerintah Indonesia berencana melarang ekspor bahan mentah pada produk pertambangan pada tahun 2022 secara bertahap yang meliputi bauksit, tembaga, emas, aluminium lalu timah. Larangan ini merupakan lanjutan dari kebijakan menyetop ekspor bahan mentah nikel yang telah dilakukan sejak tahun 2020. ▪ Pelarangan ekspor bahan mentah ini dapat mempercepat perubahan paradigma terhadap konsep perdagangan luar negeri Indonesia yang sebelumnya lebih berorientasi bahan tambang, kelapa sawit, dan karet dengan nilai tambah yang rendah dan sangat mudah dipengaruhi oleh tidak stabilnya harga komoditas di tingkat internasional. ▪ Hilirisasi ini akan memberikan dampak yang positif terhadap perekonomian Indonesia, seperti meningkatkan lapangan pekerjaan, serta diikuti dengan pertumbuhan penerimaan pajak.

Unduh Buku Ini

Bagikan Analisis Tematik Apbn Ini

Analisis Tematik Apbn Terkait

Vol. IX - Maret 2025
Tinjauan atas Pelaksanaan Core Tax Administration ...

Core Tax Administration System (CTAS) merupakan ba...

Selengkapnya 
Vol. X - Juli 2025
Evaluasi Pelaksanaan Reklamasi Pascatambang

Kebijakan reklamasi tambang di Indonesia bertujuan...

Selengkapnya 
Vol. X - Juni 2025
Faktor-Faktor yang Memengaruhi Harga Minyak Bumi

Harga minyak bumi global dipengaruhi oleh kombinas...

Selengkapnya 
Vol. X - April 2025
Tinjauan atas Kebijakan Tarif Resiprokal Amerika S...

Kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat yang di...

Selengkapnya 
Vol. X - September 2025
Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Harga Gas Bumi Tert...

Kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) yang ditu...

Selengkapnya 
Vol. IX - Maret 2025
Menakar Dampak Efisiensi Anggaran terhadap Perekon...

Kebijakan efisiensi anggaran tahun 2025 melalui In...

Selengkapnya 
support_agent
phone
mail_outline
assignment