STRATEGI PEMERINTAH UNTUK MENDORONG INVESTASI PERIKANAN

Vol. II / - Februari 2022

• KKP menargetkan investasi di bidang kelautan dan perikanan pada 2022 tumbuh hingga 5% atau menjadi Rp 6,32 triliun. Untuk mengejar kenaikan pertumbuhan investasi di bidang kelautan dan perikanan pemerintah perlu melihat tantangan dan strategi bagi pembangunan sektor kelautan dan perikanan di Indonesia. • Faktor utama yang menyebabkan lambatnya investasi yang mengalir ke sektor perikanan adalah kebijakan investasi yang tidak tepat dan tidak terukur. Kemudian, Realisasi investasi sektor perikanan selama lima tahun terakhir masih belum merata di seluruh wilayah Indonesia, melainkan masih Jawa-sentris. Selain itu, kebijakan lain yang menyulitkan investasi perlu ditinjau lebih lanjut seperti kebijakan perijinan, • Untuk itu terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian bagi pemerintah. Pertama, kualitas pengelolaan pelabuhan perikanan dengan standar internasional perlu dilakukan agar kualitas ikan yang didaratkan di pelabuhan tersebut memiliki kualitas tertinggi. Kedua, harus dilakukannya sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan pusat dengan daerah. Ketiga, perlunya meninjau kembali efektivitas insentif pemerintah.

Unduh Buku Ini

TANTANGAN PEMBANGUNAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS DI INDONESIA

Vol. II / - Februari 2022

• KEK merupakan sebuah terobosan untuk mempercepat pembangunan ekonomi, meningkatkan kinerja ekspor-impor, investasi, mengelola industri dengan nilai ekonomi berskala tinggi dan daya saing global. • Pada Laporan Akhir Tahunan Dewan Nasional KEK 2020 menunjukkan dari total komitmen investasi sebesar Rp70,4 triliun di seluruh KEK, realisasinya hanya mencapai Rp23,1 triliun. Dan dari realisasi tersebut, hanya ada 2 KEK yang sudah melakukan ekspor ke luar negeri dengan nilai Rp5,26 triliun. • Oleh karena itu, dari realisasi yang masih jauh dari target dan KEK yang masih belum beroperasi, terdapat beberapa permasalahan, diantaranya pembebasan lahan, penyediaan infrastruktur dan utilitas yang minim, serta tumpang tindih regulasi. • Namun, walaupun pemerintah sudah melakukan reformasi KEK melalui UU Cipta Kerja, reformasi tersebut masih belum menyelesaikan permasalahan yang ada. Sehingga pemerintah perlu menggunakan skema pengadaan tanah bagi kepentingan umum guna meringankan prosedur pembebasan lahan, perlunya kejelasan pemberlakuan insentif fiskal maupun non fiskal secara detail.

Unduh Buku Ini

HAMBATAN PERSYARATAN SVLK BAGI UMKM FURNITUR INDONESIA

Vol. II / - Februari 2022

• Salah satu kendala yang hingga saat ini dihadapi pelaku UMKM furnitur untuk mengekspor produknya yaitu adanya persyaratan dokumen Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK). • Pelaku UMKM/pelaku usaha kecil furnitur terkendala biaya dan proses SVLK yang cukup rumit. • Pemerintah sebaiknya dapat mempertimbangkan untuk menerapkan kebijakan SVLK cukup pada sisi hulu saja. • Jika SVLK tetap menjadi mandatory di sisi hilir, diperlukan dukungan kebijakan seperti subsidi SVLK untuk UMKM furnitur dan jika bisa difasilitasi pembebasan bagi UMKM dengan syarat tertentu. • Pemerintah juga perlu memperkuat koordinasi antarinstansi seperti Kementerian Perdagangan, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta instansi lain yang terkait. • Selain itu, diperlukan bantuan pendampingan bagi pelaku UMKM karena proses pengurusan SVLK yang rumit dan cukup panjang.

Unduh Buku Ini

Bagikan Analisis Tematik Apbn Ini

Analisis Tematik Apbn Terkait

Vol. IX - Maret 2025
Tinjauan atas Pelaksanaan Core Tax Administration ...

Core Tax Administration System (CTAS) merupakan ba...

Selengkapnya 
Vol. X - Juli 2025
Evaluasi Pelaksanaan Reklamasi Pascatambang

Kebijakan reklamasi tambang di Indonesia bertujuan...

Selengkapnya 
Vol. X - Juni 2025
Faktor-Faktor yang Memengaruhi Harga Minyak Bumi

Harga minyak bumi global dipengaruhi oleh kombinas...

Selengkapnya 
Vol. X - April 2025
Tinjauan atas Kebijakan Tarif Resiprokal Amerika S...

Kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat yang di...

Selengkapnya 
Vol. X - September 2025
Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Harga Gas Bumi Tert...

Kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) yang ditu...

Selengkapnya 
Vol. IX - Maret 2025
Menakar Dampak Efisiensi Anggaran terhadap Perekon...

Kebijakan efisiensi anggaran tahun 2025 melalui In...

Selengkapnya 
support_agent
phone
mail_outline
assignment