Dana Abadi Pesantren: Keberpihakan Pemerintah bagi Pendidikan di Pesantren

Vol. I / - November 2021

• Munculnya Perpres Nomor 82/2021 yang mencantumkan Dana Abadi Pesantren sebagai salah satu sumber pendanaan bertujuan untuk menjamin keberlangsungan program pendidikan pesantren bagi generasi berikutnya sebagai bentuk pertanggungjawaban antargenerasi. • Dana Abadi Pesantren merupakan salah satu dari 5 sumber pendanaan penyelenggaraan pesantren (Pasal 4 Perpres 82/2021). Sumber lain dari pendanaan tersebut antara lain dana dari masyarakat, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat. • Pemanfaatan Dana Abadi Pesantren dialokasikan berdasarkan prioritas dari hasil pengembangan dana abadi pendidikan, utamanya digunakan untuk penyelenggaraan fungsi pendidikan pesantren.

Unduh Buku Ini

Tantangan dan Upaya Penurunan Angka Stunting di Masa Pandemi

Vol. I / - November 2021

• Tahun 2019 capaian prevalensi stunting di Indonesia berdasarkan survei SSGBI tercatat 27,67 persen, angka ini masih jauh dari target pemerintah sebesar 14 persen pada tahun 2024. • Pelaksanaan intervensi gizi untuk penurunan stunting di daerah masih banyak yang belum terintegrasi dan konvergen (terkoordinir dan terpadu). • Meningkatnya angka kemiskinan dan pengangguran dikhawatirkan akan meningkatkan stunting. • Upaya pemerintah dalam menurunkan angka prevalensi stunting dengan melaksanakan 8 aksi konvergensi, aksi konvergensi ini dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pemantauan dan evaluasi program/kegiatan.

Unduh Buku Ini

Meninjau Permasalahan Penyelenggaraan Program Indonesia Pintar (PIP)

Vol. I / - November 2021

• Perencanaan, pendataan, sosialisasi, dan edukasi memegang peranan penting dalam pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP). • Pencairan anggaran PIP hingga saat ini sebesar 97,01 persen dan masih dalam tahap proses pencairan. • Ketidaktepatan sasaran ini juga disebabkan belum ada data yang padu terkait keluarga miskin. Jadi masih banyak masyarakat yang masih belum mendapatkan haknya secara merata. • Perlunya kerjasama antara Kemendikbud dengan lembaga lainnya seperti Kementerian Sosial, Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), dan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk sinkronisasi data penerima PIP.

Unduh Buku Ini

Bagikan Analisis Tematik Apbn Ini

Analisis Tematik Apbn Terkait

Vol. IX - Maret 2025
Tinjauan atas Pelaksanaan Core Tax Administration ...

Core Tax Administration System (CTAS) merupakan ba...

Selengkapnya 
Vol. X - Juli 2025
Evaluasi Pelaksanaan Reklamasi Pascatambang

Kebijakan reklamasi tambang di Indonesia bertujuan...

Selengkapnya 
Vol. X - Juni 2025
Faktor-Faktor yang Memengaruhi Harga Minyak Bumi

Harga minyak bumi global dipengaruhi oleh kombinas...

Selengkapnya 
Vol. X - April 2025
Tinjauan atas Kebijakan Tarif Resiprokal Amerika S...

Kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat yang di...

Selengkapnya 
Vol. X - September 2025
Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Harga Gas Bumi Tert...

Kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) yang ditu...

Selengkapnya 
Vol. IX - Maret 2025
Menakar Dampak Efisiensi Anggaran terhadap Perekon...

Kebijakan efisiensi anggaran tahun 2025 melalui In...

Selengkapnya 
support_agent
phone
mail_outline
assignment