Menelisik Anggaran Pendapatan dan Belanja TVRI

Vol. I / - Oktober 2021

• TVRI merupakan salah satu Lembaga Negara Non Kementerian yang diberi tugas dan wewenang dalam menyiapkan konten penyiaran TV untuk menjaga identitas nasional, pemersatu bangsa dan pembentuk citra positif bangsa Indonesia di dunia internasional. • Pendapatan TVRI relatif masih rendah. Salah satu faktor penyebab adalah diduga rendahnya audience share/rating TVRI dibandingkan dengan TV nasional lainnya. • Sejak 2017, rata-rata belanja TVRI dominan pada belanja barang sebesar 48 persen. Sedangkan belanja pegawai dan modal masing-masing 39 persen dan 13 persen. • Kinerja TVRI yang belum memenuhi target adalah audience share yang masih di bawah 2 persen. oleh karena itu, perlu meningkatkan kinerja audience share dengan menyediakan konten siaran yang berkualitas dan diminati penonton.

Unduh Buku Ini

Upaya Perbaikan Data Kependudukan

Vol. I / - Oktober 2021

• Data kependudukan sangat penting dalam pengambilan kebijakan oleh Pemerintah, salah satunya dalam hal efektifitas bantuan sosial serta validitas data pemilih dalam pemilu. • Program Penataan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berada di Kementerian Dalam Negeri mengalami penurunan anggaran dari tahun ke tahun. • Terdapat berbagai masalah dalam tata Kelola data kependudukan seperti data antar Lembaga pemerintah tidak sinkron, masyarakat tidak tercatat dalam data kependudukan dan tidak memiliki NIK, dan masalah pemanfaatan data. • Pemerintah perlu memanfaatkan momentum vaksinasi untuk perbaharuan data kependudukan dan juga menciptakan sistem informasi daring untuk pembaharuan data kependudukan.

Unduh Buku Ini

Anggaran dan Isu Mahkamah Konstitusi 2022

Vol. I / - Oktober 2021

• Kedudukan MK sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman, di samping MA. • Anggaran dan realisasi Mahkamah Konstitusi dari tahun 2010–2020 cenderung fluktuatif. Di tahun 2016-2019 realisasi anggaran Mahkamah Konstitusi naik sebesar Rp321,3 miliar menjadi Rp519,9 miliar (2019) atau sebesar 107,9 %. • Pada tahun 2020, anggaran MK disesuaikan menjadi sebesar Rp187,8 miliar atau sebesar 96,3%. • Pada tahun 2021, MK mendapat alokasi anggaran sebesar Rp266,8 miliar. • Isu MK pada tahun 2022 antara lain: 1) digitalisasi elektronik (aplikasi peradilan e-Court), 2) mendorong finalisasi RUU KUHP.

Unduh Buku Ini

Bagikan Analisis Tematik Apbn Ini

Analisis Tematik Apbn Terkait

Vol. IX - Maret 2025
Tinjauan atas Pelaksanaan Core Tax Administration ...

Core Tax Administration System (CTAS) merupakan ba...

Selengkapnya 
Vol. X - Juli 2025
Evaluasi Pelaksanaan Reklamasi Pascatambang

Kebijakan reklamasi tambang di Indonesia bertujuan...

Selengkapnya 
Vol. X - Juni 2025
Faktor-Faktor yang Memengaruhi Harga Minyak Bumi

Harga minyak bumi global dipengaruhi oleh kombinas...

Selengkapnya 
Vol. X - April 2025
Tinjauan atas Kebijakan Tarif Resiprokal Amerika S...

Kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat yang di...

Selengkapnya 
Vol. X - September 2025
Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Harga Gas Bumi Tert...

Kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) yang ditu...

Selengkapnya 
Vol. IX - Maret 2025
Menakar Dampak Efisiensi Anggaran terhadap Perekon...

Kebijakan efisiensi anggaran tahun 2025 melalui In...

Selengkapnya 
support_agent
phone
mail_outline
assignment