URGENSIKAH RUU INDUSTRI STRATEGIS PERKEBUNAN?

Vol. I / - Oktober 2021

• Eskpor produk hasil perkebunan masih didominasi produk mentah atau intermediate. • Dengan asumsi CPO masih komoditi mentah, maka ekspor produk mentah per 2020 sebanyak 88,98 persen. • Belum sinkronnya UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dan UU No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian. • Beberapa permasalahan industri perkebunan yaitu pertama, produksi perkebunan mengalami penurunan. Penurunan produksi disebabkan oleh usia tanaman yang sudah tua dan penggunaan bahan kimia yang berlebih sehingga produktivitas cenderung menurun, serta adanya alih fungsi lahan perkebunan. Kedua, masih terdapat mismatch antara kebutuhan industri dengan produk perkebunan yang dihasilkan petani dalam segi kualitas atau spek produk. Seperti di Makassar terdapat hasil produksi petani kakao ditolak industri, karena produk tidak memenuhi standardisasi industri.

Unduh Buku Ini

TINJAUAN PROGRAM KOTAKU DALAM PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH

Vol. I / - Oktober 2021

• Permukiman kumuh merupakan masalah yang dihadapi di kota-kota besar di Indonesia. Untuk mengatasi persoalan permukiman kumuh, Pemerintah melalui Ditjen Cipta Karya melaksanakan program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku). • Program Kotaku merupakan program kolaborasi penanganan permukiman kumuh yang mengintegrasikan berbagai sumber daya dan sumber pendanaan. • Dalam pelaksanaannya, program Kotaku masih mengalami beberapa permasalahan yaitu kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat, permasalahan terkait KPP, kurangnya koordinasi dalam pelaksanaan program, kualitas konstruksi dan tenaga kerja yang kurang, kurangnya akuntabilitas dalam pelaksanaan program. • Rekomendasi yang perlu dilakukan yaitu sosialisasi secara berkelanjutan, Pemerintah mendorong pemda untuk memastikan adanya komitmen bersama dalam penanganan permasalahan kumuh, memperkuat koordinasi.

Unduh Buku Ini

STRATEGI PENINGKATAN DAYA SAING UMKM MELALUI ASPEK PEMASARAN

Vol. I / - Oktober 2021

• Hasil pemetaan yang dilakukan oleh TNP2K dan LD FEB UI menunjukkan bahwa program yang bertujuan membangun kompetensi dan memperluas akses pasar masih dilakukan dengan cakupan relatif kecil dan tidak memiliki target kriteria penerima/peserta yang jelas • Terdapat beberapa poin yang dapat dilakukan pemerintah terkait strategi peningkatan daya saing UMKM melalui aspek pemasaran antara lain: Pertama, menyusun masterplan kebijakan pemberdayaan UMKM Indonesia. Kedua, mensinergikan program pemberdayaan dibidang permodalan dengan pemasaran. Ketiga, memperkuat peran pendamping dalam meningkatkan kapasitas pemasaran UMKM. Keempat, mendorong UMKM untuk mengoptimalkan layanan pendukung ekspor yang sudah ada.

Unduh Buku Ini

Bagikan Analisis Tematik Apbn Ini

Analisis Tematik Apbn Terkait

Vol. IX - Maret 2025
Tinjauan atas Pelaksanaan Core Tax Administration ...

Core Tax Administration System (CTAS) merupakan ba...

Selengkapnya 
Vol. X - Juli 2025
Evaluasi Pelaksanaan Reklamasi Pascatambang

Kebijakan reklamasi tambang di Indonesia bertujuan...

Selengkapnya 
Vol. X - Juni 2025
Faktor-Faktor yang Memengaruhi Harga Minyak Bumi

Harga minyak bumi global dipengaruhi oleh kombinas...

Selengkapnya 
Vol. X - April 2025
Tinjauan atas Kebijakan Tarif Resiprokal Amerika S...

Kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat yang di...

Selengkapnya 
Vol. X - September 2025
Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Harga Gas Bumi Tert...

Kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) yang ditu...

Selengkapnya 
Vol. IX - Maret 2025
Menakar Dampak Efisiensi Anggaran terhadap Perekon...

Kebijakan efisiensi anggaran tahun 2025 melalui In...

Selengkapnya 
support_agent
phone
mail_outline
assignment