Optimalisasi Penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST) Di Kawasan 3T Pada Masa Pandemi Covid-19

Vol. I / - Oktober 2021

• Pandemi Covid-19 telah memberi dampak yang sangat signifikan bagi sektor perekonomian. Angka kemiskinan yang sempat menurun pada kurun waktu sebelumnya kembali menunjukkan peningkatan yang cukup drastis. • Bantuan Sosial Tunai disalurkan kepada 9 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan nilai bantuan Rp600.000 per KPM per bulan selama tiga bulan dan dimulai April, Mei dan Juni 2020. • Bantuan sosial sendiri masih terdapat masalah pokok yaitu perihal ketidakakuratan data, namun terdapat pula masalahmasalah yang khusus terjadi pada daerah 3T, yaitu perihal mekanisme penyaluran dan juga akses.

Unduh Buku Ini

Menilik Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan

Vol. I / - Oktober 2021

• Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) per 31 Juli 2020, tercatat bahwa sebanyak 83.645 dari 2.146.667 pekerja terdampak Covid-19 terkena PHK. Untuk menjawab persoalan meningkatnya pengangguran akibat PHK lahirlah Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) yang merupakan jaminan sosial kepada pekerja/buruh yang mengalami PHK. • Program JKP masih belum mencakup pekerja informal, karena banyak pekerja informal yang belum terdaftar dalam BPJS Ketenagakerjaan. • Program JKP masih bersifat diskriminatif terhadap pekerja disabilitas. • Ada potensi pembebanan kondisi fiskal tahun 2022 dari adanya program ini

Unduh Buku Ini

Tinjauan Realisasi Program Digitalisasi Sekolah

Vol. I / - Oktober 2021

• Teknologi informasi dan komunikasi yang terus berkembang harus dapat diaplikasikan untuk mencapai tujuan bernegara, salah satunya melalui digitalisasi sekolah. • Upaya digitalisasi sekolah merupakan prioritas yang perlu ditangani Pemerintah untuk menghadapi tantangan Revolusi Industri 4.0 dan meningkatkan kualitas SDM Indonesia secara lebih cepat. • Pemerataan sarana prasarana pendukung pendidikan digital dan kebijakan terkait menjadi tantangan terbesar. • Alokasi anggaran ke fungsi Pendidikan dengan besaran minimal 20 persen harusnya dapat lebih diefektifkan. • Kebijakan pendukung upaya digitalisasi sekolah yang dilakukan oleh Pemerintah berupa pengadaan sarana prasarana pendukung dan sosialisasi sekolah digital kepada siswa dan tenaga didik.

Unduh Buku Ini

Bagikan Analisis Tematik Apbn Ini

Analisis Tematik Apbn Terkait

Vol. IX - Maret 2025
Tinjauan atas Pelaksanaan Core Tax Administration ...

Core Tax Administration System (CTAS) merupakan ba...

Selengkapnya 
Vol. X - Juli 2025
Evaluasi Pelaksanaan Reklamasi Pascatambang

Kebijakan reklamasi tambang di Indonesia bertujuan...

Selengkapnya 
Vol. X - Juni 2025
Faktor-Faktor yang Memengaruhi Harga Minyak Bumi

Harga minyak bumi global dipengaruhi oleh kombinas...

Selengkapnya 
Vol. X - April 2025
Tinjauan atas Kebijakan Tarif Resiprokal Amerika S...

Kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat yang di...

Selengkapnya 
Vol. X - September 2025
Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Harga Gas Bumi Tert...

Kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) yang ditu...

Selengkapnya 
Vol. IX - Maret 2025
Menakar Dampak Efisiensi Anggaran terhadap Perekon...

Kebijakan efisiensi anggaran tahun 2025 melalui In...

Selengkapnya 
support_agent
phone
mail_outline
assignment