TATA KELOLA SAMPAH RUMAH TANGGA NASIONAL

Vol. I / - September 2021

• Indonesia menghasilkan 67,8 juta ton sampah pada 2020 dan akan terus bertambah seiring pertumbuhan jumlah penduduk. • Pemerintah telah menargetkan 30 persen pengurangan sampah dan 70 persen penanganan sampah pada 2025. • Dalam mendukung pembenahan tata kelola sampah rumah tangga nasional, ada beberapa hal yang menjadi perhatian bagi pemerintah, Pertama, KLHK mendorong pemerintah daerah untuk memperbaiki pengelolaan sampah rumah tangga di daerah sesuai kewenangannya. Kedua, pemerintah daerah perlu menyusun dokumen rencana induk dan studi kelayakan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, yang akan ditetapkan untuk jangka waktu paling sedikit 10 (sepuluh) tahun. Ketiga, pemerintah daerah perlu melibatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga dengan cara memaksimalkan daur ulang sampah melalui Bank Sampah. Keempat, perlunya keterlibatan sektor swasta untuk peningkatan daur ulang.

Unduh Buku Ini

INTEGRASI TRANSPORTASI PERKOTAAN DALAM MENDUKUNG TRANSPORTASI MASSAL BERBASIS JALAN

Vol. I / - September 2021

• Kemacetan di perkotaan di Indonesia telah menyebabkan kerugian ekonomi, penurunan manfaat urbanisasi serta peningkatan polusi. Untuk mengatasi persoalan tersebut, dikembangkan transportasi massal berbasis jalan yang dilakukan melalui integrasi transportasi antarmoda. • Tantangan pengembangan integrasi transportasi perkotaan diantaranya belum adanya rencana induk transportasi massal yang terintegrasi dan berkelanjutan, kurangnya koordinasi antara stakeholders yang terkait, kurang tersedianya fasilitas perpindahan antarmoda, serta implementasi regulasi lalu lintas yang belum sepenuhnya dilakukan. • Rekomendasi yang perlu dilakukan yaitu membuat roadmap pengembangan sistem angkutan massal yang terintegrasi antarmoda dan terpadu, dan pemerintah pusat perlu memastikan pemerintah daerah untuk melakukan langkah seperti membentuk kelembagaan, pengembangan fasilitas integrasi antarmoda, dan meningkatkan implementasi regulasi lalu lintas.

Unduh Buku Ini

PERMASALAHAN DAN TANTANGAN TEKNOLOGI PRODUKSI UMKM

Vol. I / - September 2021

• Keterbatasan teknologi yang dihadapi UMKM dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti keterbatasan modal investasi untuk membeli mesinmesin baru, keterbatasan informasi mengenai perkembangan teknologi, dan permasalahan kapasitas sumber daya manusia (SDM). • Untuk mengatasi kendala teknologi produksi UMKM, seharusnya bentuk kerja sama Kementerian Koperasi dan UKM dengan BRIN dapat tertuang dalam program pembentukan rumah produksi bersama sehingga dapat mempercepat rencana pemerintah. • Diperlukan pendampingan yang masif untuk pelaku UMKM terkait produksi dan teknologi. • Komisi VI dapat meminta Kementerian Koperasi dan UKM untuk melakukan koordinasi dengan K/L terkait lainnya diantaranya BRIN (termasuk LIPI yang saat ini diintegrasikan dengan BRIN), Kementerian Perindustrian, Bappenas, dan K/L terkait lainnya untuk melakukan harmonisasi dan sinkronisasi program untuk pengembangan teknologi produksi UMKM.

Unduh Buku Ini

TANTANGAN OPTIMALISASI PNBP SDA MINERBA DAN PANAS BUMI TAHUN ANGGARAN 2022

Vol. I / - September 2021

• Dalam RAPBN 2022, PNBP minerba ditargetkan sebesar Rp28,01 triliun dan PNBP panas bumi sebesar Rp1,55 triliun. • Kebijakan teknis untuk PNBP minerba antara lain melalui penguatan pengawasan penerimaan negara, peningkatan koordinasi antar instansi, dan peningkatan penyuluhan dan kepatuhan. Adapun untuk PNBP panas bumi antara lain penyempurnaan regulasi, penguatan tata kelola, peningkatan upaya efisiensi, dan penguatan data dan informasi. • Optimalisasi PNBP SDA sektor minerba dan panas bumi dapat dilakukan dengan peningkatan kinerja sektor minerba dan panas bumi sesuai dengan potensinya, mempercepat regulasi,, memperbaiki tata kelola dan sistem pengawasan PNBP, dan mendorong komitmen dari seluruh stakeholder dalam pelaksanaan kebijakan teknis sesuai dengan perencanaannya.

Unduh Buku Ini

Bagikan Analisis Tematik Apbn Ini

Analisis Tematik Apbn Terkait

Vol. IX - Maret 2025
Tinjauan atas Pelaksanaan Core Tax Administration ...

Core Tax Administration System (CTAS) merupakan ba...

Selengkapnya 
Vol. X - Juli 2025
Evaluasi Pelaksanaan Reklamasi Pascatambang

Kebijakan reklamasi tambang di Indonesia bertujuan...

Selengkapnya 
Vol. X - Juni 2025
Faktor-Faktor yang Memengaruhi Harga Minyak Bumi

Harga minyak bumi global dipengaruhi oleh kombinas...

Selengkapnya 
Vol. X - April 2025
Tinjauan atas Kebijakan Tarif Resiprokal Amerika S...

Kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat yang di...

Selengkapnya 
Vol. X - September 2025
Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Harga Gas Bumi Tert...

Kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) yang ditu...

Selengkapnya 
Vol. IX - Maret 2025
Menakar Dampak Efisiensi Anggaran terhadap Perekon...

Kebijakan efisiensi anggaran tahun 2025 melalui In...

Selengkapnya 
support_agent
phone
mail_outline
assignment