Meninjau Penyelenggaraan Jaringan 5G di Indonesia

Vol. I / - September 2021

• Pemerintah telah menggaungkan rencana penerapan transformasi digital di Indonesia. Hal tersebut tentu perlu didukung dengan layanan internet yang berkualitas. Baik secara coverage area maupun kecepatan aksesnya. • Berdasarkan data Speedtest Global Index tahun 2020, Indonesia memiliki akses internet mobile broadband dengan kecepatan download rata-rata 14,16 Mbps dan upload 9,50 Mbps, yang memposisikan Indonesia pada peringkat ke-120 dunia. • Akses 5G menawarkan kecepatan 10-100 kali lebih cepat dibanding jaringan 4G. Serta memiliki latensi yang super rendah (ultra low latency). • Industri dan segenap pemangku kepentingan harus memastikan standar keamanan dalam penerapan teknologi terbaru dan memberikan jaminan keamanan terhadap kepentingan masyarakat dan bangsa Indonesia. • Percepatan pemenuhan kebutuhan spektrum frekuensi dan penghapusan digital divide perlu menjadi perhatian serius bagi pemerintah.

Unduh Buku Ini

Kinerja Belanja Daerah Semester I 2021 Dalam Penanganan Pandemi Covid-19

Vol. I / - September 2021

• Penggunaan dana TKDD baik tahun 2020 lalu, maupun 2021, sebagian besar dialokasikan bagi percepatan penanganan Pandemi Covid-19. • Realisasi anggaran TKDD sebesar Rp762,53 triliun pada tahun 2020, dan alokasi TKDD sebesar Rp795,48 triliun di tahun 2021. • Selain itu, Pemerintah Pusat juga menetapkan beberapa regulasi yang mendorong percepatan realisasi APBD di daerah agar penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi dapat berjalan lebih cepat. • Namun, hingga Juli 2021, realisasi belanja APBD di seluruh pemda baru sebesar 33,08%, lebih rendah dari capaian belanja daerah pada periode yang sama tahun 2020. • Beberapa faktor yang mendorong rendahnya realisasi belanja APBD di daerah diantaranya terkait pola pengelolaan belanja daerah, integrasi sistem SIPD yang belum optimal, hingga permasalahan teknis terkait aspek regulasi di daerah.

Unduh Buku Ini

Meninjau Realisasi Anggaran Komnas HAM

Vol. I / - September 2021

• Pada TA 2020, Komnas HAM telah mengadakan 6 kali revisi DIPA dari DIPA awal, pagu awal sebesar Rp104.058.932.000 menjadi sebesar Rp105.534.794.000. • PNBP Komnas HAM mengalami penurunan dari 2018-2020 disebabkan adanya peningkatan kedisiplinan pengelola keuangan untuk mengembalikan sisa belanja secepat mungkin sebelum tahun anggaran berakhir, penurunan pendapatan jasa giro, serta peningkatan kedisiplinan pengelola keuangan dalam melaksanakan anggaran yang mengakibatkan menurunnya penerimaan kembali belanja barang TAYL. • Realisasi Belanja TA 2019 meningkat sebesar 15,38 persen sedangkan pada TA 2020 menurun sebesar -1,61 persen. • Penurunan Belanja pada TA 2020 disebabkan karena pandemi Covid19 yang menyebabkan kegiatan menjadi terhambat. • Sepanjang TA 2020, Komnas HAM mengalokasikan belanja barang dan belanja modal untuk penanganan pandemi Covid-19 masing-masing sebesar Rp 3.017.926.000 dan Rp183.342.000.

Unduh Buku Ini

Bagikan Analisis Tematik Apbn Ini

Analisis Tematik Apbn Terkait

Vol. IX - Maret 2025
Tinjauan atas Pelaksanaan Core Tax Administration ...

Core Tax Administration System (CTAS) merupakan ba...

Selengkapnya 
Vol. X - Juli 2025
Evaluasi Pelaksanaan Reklamasi Pascatambang

Kebijakan reklamasi tambang di Indonesia bertujuan...

Selengkapnya 
Vol. X - Juni 2025
Faktor-Faktor yang Memengaruhi Harga Minyak Bumi

Harga minyak bumi global dipengaruhi oleh kombinas...

Selengkapnya 
Vol. X - April 2025
Tinjauan atas Kebijakan Tarif Resiprokal Amerika S...

Kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat yang di...

Selengkapnya 
Vol. X - September 2025
Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Harga Gas Bumi Tert...

Kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) yang ditu...

Selengkapnya 
Vol. IX - Maret 2025
Menakar Dampak Efisiensi Anggaran terhadap Perekon...

Kebijakan efisiensi anggaran tahun 2025 melalui In...

Selengkapnya 
support_agent
phone
mail_outline
assignment