MENILIK BANTUAN PEMERINTAH UNTUK SEKTOR PERIKANAN TANGKAP

Vol. I / - Agustus 2021

• Sektor perikanan tangkap berkontribusi terbesar terhadap ekspor • Terdapat bantuan yang realisasinya sangat rendah yaitu bantuan Alat Penangkapan Ikan (API) dan bantuan mesin kapal perikanan • Tingkat produktivitas kapal perikanan dan API masih perlu ditingkatkan • Masih rendahnya produktivitas ini menjadi salah satu determinan tidak tercapainya kesejahteraan nelayan yang tercermin dari nilai tukar nelayan (NTN), NTN hanya mencapai 100,22 dari target 101 • Bantuan pemerintah untuk kegiatan penunjang utama sektor tangkap dalam dua tahun terakhir 2020 dan 2021 mengalami penurunan dibandingkan bantuan pemerintah tahun 2018 dan 2019.

Unduh Buku Ini

MENINJAU SUMBER PENGGUNAAN DANA PRESERVASI JALAN

Vol. I / - Agustus 2021

▪ Preservasi jalan merupakan langkah peningkatan kualitas kemantapan jalan yang dilaksanakan melalui pemenuhan kebutuhan pemeliharaan jalan, termasuk pemeliharaan rutin jalan serta pemenuhan kelengkapan jalan. ▪ Saat ini, jaringan jalan di Indonesia sepanjang 539.353 km yang terdiri dari jalan nasional 47.017 km dengan tingkat kemantapan 91,27 persen. Untuk mencapai angka 100 persen dan konektivitas nasional yang efektif, perlu didukung dengan kondisi kemantapan jalan dearah yang sepadan. Untuk itu, ada beberapa poin yang perlu diperhatikan, antara lain: Revisi Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan mengenai preservasi jalan, perlunya kematangan konsep dana preservasi jalan yang secara tegas sebagai sumber pendanaan pemeliharaan jalan baik untuk jalan nasional maupun jalan daerah dan adanya good governance serta penerapan prinsip bisnis dalam pengelolaan jalan.

Unduh Buku Ini

PERAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL DALAM JAMINAN PRODUK HALAL DI INDONESIA

Vol. I / - Agustus 2021

• Dalam penyelenggaraan jaminan produk halal, melibatkan lintas kementerian/lembaga termasuk Badan Standardisasi Nasional (BSN). • BSN bertugas menyusun standar dan skema penilaian kesesuaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tugas lain yang terkait dengan penyelenggaraan jaminan produk halal sesuai tugas dan fungsinya. • Saat ini tercatat hanya 3 LPH yaitu LPPOM MUI, PT Sucofindo (Persero), dan PT Surveyor Indonesia (Persero), yang telah memenuhi persyaratan untuk melakukan pemeriksaan produk sebelum mendapatkan sertifikat halal dari BPJHP. • Diperlukan harmonisasi dan standardisasi sertifikasi halal antarlembaga di Indonesia dan juga antarnegara agar lebih menjamin terpenuhinya hak konsumen akan produk halal.

Unduh Buku Ini

TANTANGAN PENGEMBANGAN KAWASAN INDUSTRI HALAL

Vol. I / - Agustus 2021

• Upaya pemerintah dalam mendorong industri halal salah satunya dilakukan dengan membangun Kawasan Industri Halal (KIH). Dalam RPJMN 2020-2024, jumlah KIH ditargetkan sebanyak lima kawasan. • Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan KIH antara lain rumitnya prosedur perizinan di tingkat daerah, belum optimalnya pemanfaatan sumber daya komoditas daerah setempat KIH, belum adanya kepastian berinvestasi dengan regulasi insentif fiskal dan nonfiskal, belum adanya sistem informasi manajemen yang terintegrasi, dan keterbatasan SDM yang memiliki kompetensi akan industri halal. • Hal yang dapat dilakukan pemerintah antara lain menggencarkan sosialisasi dengan Pemda dan perangkat daerah setempat, mendorong pelaku KIH untuk mengoptimalkan sumber daya sekitar KIH, menyusun regulasi insentif fiskal dan nonfiskal untuk memberikan kepastian berinvestasi, melakukan kodifikasi integrasi data, dan meningkatkan serta melakukan pengawasan terhadap kualifikasi tenaga kerja di industri halal.

Unduh Buku Ini

Bagikan Analisis Tematik Apbn Ini

Analisis Tematik Apbn Terkait

Vol. IX - Maret 2025
Tinjauan atas Pelaksanaan Core Tax Administration ...

Core Tax Administration System (CTAS) merupakan ba...

Selengkapnya 
Vol. X - Juli 2025
Evaluasi Pelaksanaan Reklamasi Pascatambang

Kebijakan reklamasi tambang di Indonesia bertujuan...

Selengkapnya 
Vol. X - Juni 2025
Faktor-Faktor yang Memengaruhi Harga Minyak Bumi

Harga minyak bumi global dipengaruhi oleh kombinas...

Selengkapnya 
Vol. X - April 2025
Tinjauan atas Kebijakan Tarif Resiprokal Amerika S...

Kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat yang di...

Selengkapnya 
Vol. X - September 2025
Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Harga Gas Bumi Tert...

Kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) yang ditu...

Selengkapnya 
Vol. IX - Maret 2025
Menakar Dampak Efisiensi Anggaran terhadap Perekon...

Kebijakan efisiensi anggaran tahun 2025 melalui In...

Selengkapnya 
support_agent
phone
mail_outline
assignment