Ancaman Siber di Era Berkembangnya TIK

Vol. I / - Agustus 2021


• Peningkatan lalu lintas internet telah menarik pelaku-pelaku kriminal siber dan berakibat pada banyaknya kasus ancaman siber. • Sepanjang tahun 2020, Indonesia mengalami serangan siber mencapai angka 495,3 juta atau meningkat 41% dari tahun sebelumnya 2019 yang sebesar 290,3 juta (BSSN, 2021). • Pada tahun 2017 insiden keamanan siber di Indonesia menyebabkan kerugian ekonomi sekitar USD34,2 miliar atau Rp478,8 triliun (setara dengan 3,7% dari total GDP Indonesia sebesar USD932 miliar). • Penguatan keamanan siber menjadi suatu kewajiban prioritas bagi negara dan semua instansi didalamnya sebagai bagian dalam mewujudkan keamanan nasional, dimana tingkat urgensi keamanan siber berbanding lurus dengan tingkat ketergantungan pemanfaatan di ruang siber tersebut.

Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Daerah

Vol. I / - Agustus 2021


• Kewajiban Pemerintah dan Pemerintah daerah untuk mampu menyediakan pelayanan secara optimal dengan ukuran kelayakan minimal kepada masyarakat. • SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan pemerintah Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. • DAK difokuskan dalam mendanai urusan daerah yang menjadi prioritas nasional dalam rangka mendorong pencapaian Standar Pelayanan Minimum (SPM). • Pada Tahun 2019 capaian SPM pada level provinsi tertinggi dan Kabupaten/Kota tertinggi adalah pada bidang Kesehatan. • Pada tahun 2020 capaian SPM provinsi tertinggi yaitu kesehatan, sedangkan pada level kabupaten/kota, capaian SPM tertinggi ada pada pendidikan. • Kemendagri harus terus melakukan asistensi/ supervisi ke pemerintah daerah secara kontinu, melakukan sosialisasi kebijakan penerapan SPM dan juga memantau implementasi penerapan SPM.

Kendaraan Bermotor Penopang PNBP Kepolisian

Vol. I / - Agustus 2021


• Perkembangan PNBP Kepolisian RI selama 11 tahun terakhir cenderung mengalami peningkatan. • Peningkatan ini merupakan dampak reformasi birokrasi di tubuh Kepolisian. • Proporsi PNBP Kepolisian terhadap PNBP Nasional juga meningkat dari 1,46% (2016) menjadi 3,07% (2017). • Namun setelah tahun 2017, kinerja PNBP Kepolisian RI mengalami penurunan. • PNBP Kepolisian ditopang oleh Pendapatan yang berasal dari kendaraan bermotor mencapai lebih dari 90% PNBP. • Apabila dilihat perkembangan jumlah kendaraan bermotor di Indonesia yang mengalami tren meningkat, maka seharusnya realisasi PNBP Kepolisian mengalami peningkatan sejak tahun 2017. • Namun pada kenyataannya, justru penerimaan PNBP Kepolisian mengalami penurunan. • Kepolisian perlu memberikan stimulus untuk mendorong kesadaran masyarakat untuk tertib administrasi

Bagikan Analisis Tematik Apbn Ini

Analisis Tematik Apbn Terkait

Vol. IX - Maret 2025
Tinjauan atas Pelaksanaan Core Tax Administration ...

Core Tax Administration System (CTAS) merupakan ba...

Vol. X - Juli 2025
Evaluasi Pelaksanaan Reklamasi Pascatambang

Kebijakan reklamasi tambang di Indonesia bertujuan...

Vol. X - Juni 2025
Faktor-Faktor yang Memengaruhi Harga Minyak Bumi

Harga minyak bumi global dipengaruhi oleh kombinas...

Vol. X - April 2025
Tinjauan atas Kebijakan Tarif Resiprokal Amerika S...

Kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat yang di...

Vol. X - September 2025
Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Harga Gas Bumi Tert...

Kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) yang ditu...

Vol. IX - Maret 2025
Menakar Dampak Efisiensi Anggaran terhadap Perekon...

Kebijakan efisiensi anggaran tahun 2025 melalui In...

support_agent
phone
mail_outline
assignment