TANTANGAN REHABILITASI HUTAN MANGROVE

Vol. I / - Juli 2021

• Pemerintah menargetkan rehabilitasi mangrove 150.000 ha di tahun 2021 dan 600.000 ha di tahun 2024. • Pada tahun 2021, rehabilitasi mangrove dari bulan Januari sampai dengan Mei 2021 baru mencapai 1.103 ha atau baru terealisasi 0,73 persen dari target tahun 2021 sebesar 150.000 ha. • Beberapa hal yang perlu menjadi perhatian bagi pemerintah. Pertama, upaya melindungi propagul mangrove yang jatuh ke tanah dengan membuat pemecah ombak. Kedua, melakukan evaluasi kesesuaian lahan untuk rehabilitasi hutan mangrove. Ketiga, rehabilitasi mangrove berbasis masyarakat guna menjamin keberlanjutan ekologi dan sosial- ekonomi masyarakat sebagai penerima manfaat. Keempat, peranan perguruan tinggi yang mencakup riset untuk ketersediaan bibit mangrove. Kelima, menyelaraskan standar biaya rehabilitasi lahan yang telah ditetapkan KLHK dan pemerintah daerah.

Unduh Buku Ini

TINJAUAN PENGEMBANGAN POS LINTAS BATAS NEGARA (PLBN) TERPADU

Vol. I / - Juli 2021

• Pembangunan PBLN masih menjadi prioritas pemerintah dalam RPJMN 2020- 2024 dengan target 18 unit. Namun, masih terdapat beberapa kendala, antara lain: penentuan garis batas negara yang belum tuntas, buruknya akses dan kualitas infrastruktur jalan menuju kawasan PLBN, permasalahan terkait pembebasan lahan, dan masih ditemukan ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana penunjang yang terbatas. • Atas kendala tersebut, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat dilakukan pemerintah: a) Kementerian PUPR melakukan koordinasi lebih lanjut dengan instansi terkait dalam mengatasi berbagai kendala yang menghambat. b) Penataan ulang serta peningkatan sarana dan prasarana PLBN melalui sinergi dan koordinasi antar stakeholders. c) Memastikan pembangunan PLBN yang sedang dan akan dilaksanakan telah terintegrasi dengan pembangunan sarana dan prasarana pendukung. d) Kementerian PUPR dapat berkoordinasi dengan Kementerian ESDM agar pembangunan PLBN dapat sekaligus dengan pemasangan pembangkit listrik tenaga surya atap.

Unduh Buku Ini

PEMBENTUKAN HOLDING PABRIK GULA

Vol. I / - Juli 2021

• Produksi gula selama kurun waktu 2015-2019 belum beranjak naik, bahkan semakin menurun. Tahun 2015, produksi gula nasional mencapai angka 2.5 juta ton dari luas areal sebesar 443.651 ha, tetapi pada tahun 2020, luas areal hanya 416.982 ha dengan produksi gula total diperkirakan 2.18 juta ton sementara untuk gula konsumsi sebesar 2,8 juta ton. Sehingga terdapat kekurangan 620 ribu ton yang selama ini dipenuhi oleh impor. • Untuk mengejar produksi dalam negeri guna mencapai kemandirian importasi gula, PT Perkebunan Nusantara (PTPN) III berencana membentuk holding pabrik gula yang bernama SugarCompany atau SugarCo. • Produktivitas gula nasional sangat tergantung pada pembenahan dari sisi on farm dan off farm.

Unduh Buku Ini

TANTANGAN INVESTASI HULU MIGAS

Vol. I / - Juli 2021

• Kurang menariknya investasi di sektor migas RI ditandai dengan menurunnya investasi serta tidak tercapainya target investasi di sektor ini. • Terdapat beberapa permasalahan yang menyebabkan investasi hulu migas terus mengalami penurunan diantaranya: Pertama, investasi hulu migas semakin lama didominasi oleh investasi produksi dan pengembangan sedangkan investasi eksplorasi menurun berdampak pada minimnya upaya pemboran sumur wildcat. Kedua, iklim investasi yang kurang menarik. Ketiga, ketidakpastian mengenai peraturan perundang-undangan dan imbal dari hasil investasi. • Rekomendasi yang dapat diberikan: Pertama, menciptakan iklim investasi yang kondusif, melalui akselerasi penyederhanaan perizinan, PTSP, perizinan online, keterbukaan pengelolaan data, mempercepat birokrasi, dan memperbaiki tata kelola migas. Kedua, meningkatkan program kerja pemboran sumur, workover, dan pemeliharaan sumur. Ketiga, memastikan adanya harmonisasi aturan yang dikeluarkan dengan implementasi di lapangan.

Unduh Buku Ini

Bagikan Analisis Tematik Apbn Ini

Analisis Tematik Apbn Terkait

Vol. IX - Maret 2025
Tinjauan atas Pelaksanaan Core Tax Administration ...

Core Tax Administration System (CTAS) merupakan ba...

Selengkapnya 
Vol. X - Juli 2025
Evaluasi Pelaksanaan Reklamasi Pascatambang

Kebijakan reklamasi tambang di Indonesia bertujuan...

Selengkapnya 
Vol. X - Juni 2025
Faktor-Faktor yang Memengaruhi Harga Minyak Bumi

Harga minyak bumi global dipengaruhi oleh kombinas...

Selengkapnya 
Vol. X - April 2025
Tinjauan atas Kebijakan Tarif Resiprokal Amerika S...

Kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat yang di...

Selengkapnya 
Vol. X - September 2025
Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Harga Gas Bumi Tert...

Kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) yang ditu...

Selengkapnya 
Vol. IX - Maret 2025
Menakar Dampak Efisiensi Anggaran terhadap Perekon...

Kebijakan efisiensi anggaran tahun 2025 melalui In...

Selengkapnya 
support_agent
phone
mail_outline
assignment