Pembangunan Pusat Data Nasional sebagai Infrastruktur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Vol. I / - Juli 2021

• Hingga saat ini, ada 4 lokasi pembangunan pusat data nasional: Bekasi, Batam, Penajam Paser Utara, dan Labuan Bajo. • Kemenkominfo berencana mengganti pusat data dari 2.700 menjadi hanya 8-12 national data centre dan mereformasi penggunaan aplikasi SPBE dari 27.400 menjadi hanya 50 aplikasi. • Pembangunan pusat data nasional diharapkan dapat meningkatkan efisiensi APBN hingga Rp 20 triliun per tahun. • Pembiayaan pembangunan PDN sebesar USD400 juta (Rp5,9 triliun) dengan pinjaman lunak dari Prancis dan Korea Selatan menggunakan skema Government-to-Government (G2G). • Pemerintah juga perlu menyiapkan berbagai kebijakan untuk memenuhi kebutuhan kaderisasi SDM yang berkompeten di bidang tata kelola data centre.

Unduh Buku Ini

Efektivitas Inovasi Daerah dalam Peningkatan Investasi di Daerah

Vol. I / - Juli 2021

• Dalam laporan Global Innovation Index tahun 2020, Indonesia menempati peringkat 85 dari 131 negara. • Inovasi sendiri berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi melalui investasi. • Kementerian Dalam Negeri terdorong untuk menyusun Model Pengukuran Indeks Inovasi oleh pemerintah daerah untuk mendorong tumbuh kembangnya inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga dapat menarik investasi. • Provinsi dengan tingkat inovasi tinggi masih mengalami penurunan pertumbuhan investasi. • inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di daerah belum cukup efektif dalam mendorong peningkatan investasi. • Pemerintah perlu melakukan penguatan stabilitas politik dan pemberian insentif fiskal untuk mendorong peningkatan investasi di daerah.

Unduh Buku Ini

Solusi Overcrowded Lapas/Rutan di Indonesia

Vol. I / - Juli 2021

• Terdapat 57,3 persen negara di dunia mengalami overcrowded. • Indonesia termasuk ke dalam kategori yang mengkhawatirkan yaitu extreme overcrowded dan termasuk pada urutan ke-23 di dunia atau urutan ke-4 tertinggi di ASEAN. • Dalam 11 tahun terakhir, penghuni lapas meningkat dari 88.928 (2011) menjadi 272.082 (2021) atau meningkat 206 persen • Dari keseluruhan kantor wilayah (kanwil), hanya 3 kanwil yang tidak mengalami kelebihan kapasitas, yaitu kanwil Yogyakarta, Gorontalo, dan Maluku Utara. • Jumlah penghuni pada kanwil tersebut sudah mencapai 88,70 persen dari kapasitas. • Dampak overcrowded lapas/rutan dapat dilihat pada aspek sosial ekonomi, hak asasi manusia, dan keamanan. • Solusi overcrowded lapas/rutan antara lain: Perbaikan Regulasi dan Penambahan kapasitas. • Diharapkan ke depan, demand dan supply atas lapas/rutan akan bisa terkendali.

Unduh Buku Ini

Bagikan Analisis Tematik Apbn Ini

Analisis Tematik Apbn Terkait

Vol. IX - Maret 2025
Tinjauan atas Pelaksanaan Core Tax Administration ...

Core Tax Administration System (CTAS) merupakan ba...

Selengkapnya 
Vol. X - Juli 2025
Evaluasi Pelaksanaan Reklamasi Pascatambang

Kebijakan reklamasi tambang di Indonesia bertujuan...

Selengkapnya 
Vol. X - Juni 2025
Faktor-Faktor yang Memengaruhi Harga Minyak Bumi

Harga minyak bumi global dipengaruhi oleh kombinas...

Selengkapnya 
Vol. X - April 2025
Tinjauan atas Kebijakan Tarif Resiprokal Amerika S...

Kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat yang di...

Selengkapnya 
Vol. X - September 2025
Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Harga Gas Bumi Tert...

Kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) yang ditu...

Selengkapnya 
Vol. IX - Maret 2025
Menakar Dampak Efisiensi Anggaran terhadap Perekon...

Kebijakan efisiensi anggaran tahun 2025 melalui In...

Selengkapnya 
support_agent
phone
mail_outline
assignment