ALTERNATIF PERHITUNGAN DBH PERIKANAN YANG LEBIH PROPORSIONAL

Vol. I / - Juli 2021

• Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Perikanan tahun 2021 ditargetkan Rp1 triliun dan tahun 2024 ditargetkan menjadi Rp12 triliun. • Dengan meningkatnya PNBP perikanan ini, maka Dana Bagi Hasil (DBH) Perikanan juga seharusnya direvisi dengan sistem bagi hasil secara proporsional. • Menurut Pasal 11 ayat (3) Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (UU tentang Perimbangan Keuangan), DBH Perikanan merupakan DBH yang bersumber dari Sumber Daya Alam (SDA), namun hanya DBH perikanan yang pembagian hasilnya disamaratakan dengan daerah bukan penghasil. • Perumusan DBH Perikanan secara proporsional dibangun menggunakan proksi persentase dari kontribusi produksi ikan dari masing-masing daerah dan subsidi silang terbukti lebih proposional.

Unduh Buku Ini

TINJAUAN RUMAH SUSUN PERKOTAAN DALAM MENDUKUNG PROGRAM SATU JUTA RUMAH

Vol. I / - Juli 2021

▪ Pembangunan rumah susun perkotaan merupakan Proyek Prioritas Strategis dalam RKP tahun 2022 guna memenuhi target 70% rumah tangga dengan hunian layak pada 2024. ▪ Beberapa masalah terkait program rumah susun perkotaan yaitu kondisi lahan untuk rumah susun yang belum clean and clear, kebijakan dan regulasi dari setiap level pemerintahan belum semua mendukung, belum terciptanya pasar rusun yang terjangkau, belum memadainya penyederhanaan perizinan dan administrasi, pengimplementasian KPBU sebagai sumber pendanaan alternatif belum terlaksana sepenuhnya, serta masih terdapat berbagai masalah ketika rusun telah selesai dibangun dan pada tahap pemasaran. ▪ Terdapat beberapa alternatif kebijakan yang dapat dilakukan oleh pemerintah: a. Kementerian PUPR harus lebih cepat melakukan koordinasi dengan lintas Kementerian dan Pemerintah Daerah. b. Memperkuat evaluasi dan pengawasan. c. Memasukkan klausul penyertaan notaris pada pembuatan PPJB dalan regulasi pengadaan rusun.

Unduh Buku Ini

TANTANGAN PEMBANGUNAN PABRIK PUPUK DI TELUK BINTUNI

Vol. I / - Juli 2021

• PT Pupuk Indonesia melalui PT Pupuk Kaltim mendapat penugasan oleh pemerintah untuk membangun pabrik pupuk di Teluk Bintuni. • Proyek ini terdiri dari proyek amurea dan methanol, yang ditargetkan rampung pada kuartal IV tahun 2027. • Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pembangunan pabrik pupuk ini, seperti permasalahan pasokan listrik yang belum sepenuhnya terpenuhi, akses jalan, dan penentuan lahan pabrik. • Untuk itu diperlukan komitmen dan sinergitas berbagai kementerian terkait, PT PI/PKT, dan pihak terkait lainnya dalam pemenuhan sarana dan prasarana yang mendukung dalam pengembangan pabrik pupuk tersebut.

Unduh Buku Ini

EVALUASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA SURYA (PLTS)

Vol. I / - Juli 2021

• Diversifikasi energi dan ketenagalistrikan dicapai melalui pengembangan PLTS. Namun, kapasitas terpasang untuk PLTS pada tahun 2019 baru mencapai 63,7 GW, tertinggal jauh dibandingkan potensi yang mencapai 207 GW. Artinya, masih terdapat potensi besar untuk mengembangkan PLTS di sektor ketenagalistrikan. • Permasalahan dalam pengembangan PLTS antara lain disebabkan rumitnya pengadaan lahan, birokrasi perizinan yang berbelit, tingginya pembiayaan investasi di awal, tingkat suku bunga pinjaman yang tinggi, dan mahalnya biaya komponen pembangunan PLTS. • Hal yang dapat dilakukan Pemerintah antara lain mendorong kerja sama dalam pengadaan lahan, melakukan simplifikasi birokrasi, memberikan skema pembiayaan investasi, memberikan skema insentif ataupun subsidi, dan meningkatkan peran lintas sektor untuk menekan biaya komponen dalam pembangunan PLTS.

Unduh Buku Ini

Bagikan Analisis Tematik Apbn Ini

Analisis Tematik Apbn Terkait

Vol. IX - Maret 2025
Tinjauan atas Pelaksanaan Core Tax Administration ...

Core Tax Administration System (CTAS) merupakan ba...

Selengkapnya 
Vol. X - Juli 2025
Evaluasi Pelaksanaan Reklamasi Pascatambang

Kebijakan reklamasi tambang di Indonesia bertujuan...

Selengkapnya 
Vol. X - Juni 2025
Faktor-Faktor yang Memengaruhi Harga Minyak Bumi

Harga minyak bumi global dipengaruhi oleh kombinas...

Selengkapnya 
Vol. X - April 2025
Tinjauan atas Kebijakan Tarif Resiprokal Amerika S...

Kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat yang di...

Selengkapnya 
Vol. X - September 2025
Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Harga Gas Bumi Tert...

Kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) yang ditu...

Selengkapnya 
Vol. IX - Maret 2025
Menakar Dampak Efisiensi Anggaran terhadap Perekon...

Kebijakan efisiensi anggaran tahun 2025 melalui In...

Selengkapnya 
support_agent
phone
mail_outline
assignment