MENGKAJI RENCANA PENERAPAN PAJAK PADA FINTECH PEER TO PEER LENDING

Vol. I / - Juni 2021

▪ Perkembangan fintech P2P lending dan nilai transaksinya yang cukup tinggi telah membawa potensi perpajakan yang menjanjikan. Namun hingga saat ini, pemerintah baru pada tahap perencanaan untuk mengkaji penerapan perpajakan pada industri fintech P2P lending ▪ Belum adanya aturan teknis yang secara spesifik mengatur perpajakan bagi perusahaan fintech P2P lending telah menyulitkan otoritas pajak dalam menarik pajak dari sektor ini. ▪ Tantangan dalam menerapkan pajak pada fintech P2P lending di antaranya transaksi fintech yang tidak memiliki batas negara akan menyulitkan pemerintah untuk mendeteksi pemain fintech asing di Indonesia. Kedua, banyaknya fintech P2P lending ilegal menempatkan server-nya di luar negeri. ▪ Dalam menerapkan pajak fintech, beberapa hal yang perlu dipertimbangkan antara lain penyelenggara fintech perlu ditetapkan sebagai wajib pungut, meningkatkan kinerja Satgas Waspada Investasi (SWI), serta memperkuat kerjasama antara OJK, Kemenkoinfo, dan DJP

Unduh Buku Ini

MENGOPTIMALKAN TARGET AKSES AIR MINUM LAYAK MELALUI PEMBERIAN JAMINAN ATAS KREDIT INVESTASI PDAM

Vol. I / - Juni 2021

• Guna mempercepat pencapaian target 100 persen akses air minum layak, salah satu upaya yang ditempuh pemerintah adalah tetap akan memberikan jaminan atas kredit Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) • Dalam pratiknya, penjamin tersebut terkendala oleh masih banyaknya PDAM yang tidak sehat dan masih rendahnya PDAM yang sudah menerapkan tarif dengan prinsip full cost recovery. • Guna mengatasi kendala dimaksud, terdapat alternatif kebijakan, antara lain: a. Pemerintah memastikan pemda melaksanakan kewajibannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (5) dan Pasal 29A Permendagri tentang Tarif Air Minum. b. Perlu adanya norma yang mengatur ketentuan sanksi bagi pemerintah daerah yang tidak menjalankan Pasal 27 ayat (5) dan Pasal 29A. c. Adanya Dana Insentif Daerah bagi daerah yang mampu meningkatkan status kesehatan PDAM.

Unduh Buku Ini

Bagikan Analisis Tematik Apbn Ini

Analisis Tematik Apbn Terkait

Vol. IX - Maret 2025
Tinjauan atas Pelaksanaan Core Tax Administration ...

Core Tax Administration System (CTAS) merupakan ba...

Selengkapnya 
Vol. X - Juli 2025
Evaluasi Pelaksanaan Reklamasi Pascatambang

Kebijakan reklamasi tambang di Indonesia bertujuan...

Selengkapnya 
Vol. X - Juni 2025
Faktor-Faktor yang Memengaruhi Harga Minyak Bumi

Harga minyak bumi global dipengaruhi oleh kombinas...

Selengkapnya 
Vol. X - April 2025
Tinjauan atas Kebijakan Tarif Resiprokal Amerika S...

Kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat yang di...

Selengkapnya 
Vol. X - September 2025
Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Harga Gas Bumi Tert...

Kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) yang ditu...

Selengkapnya 
Vol. IX - Maret 2025
Menakar Dampak Efisiensi Anggaran terhadap Perekon...

Kebijakan efisiensi anggaran tahun 2025 melalui In...

Selengkapnya 
support_agent
phone
mail_outline
assignment