Digitalisasi Bansos Dalam Government to Person (G2P) 4.0

Vol. II / - Agustus 2022


Indonesia memiliki kebijakan fundamental dalam mengembangkan layanan keuangan inklusif berbasis teknologi digital, salah satunya termasuk digitalisasi distribusi Goverment To Person (G2P) yaitu program penyaluran bantuan sosial (bansos). Dalam hal digitalisasi dan integrasi program G2P yang dijalankan, pemerintah telah menetapkan arah kebijakan dan strategi pemerintah dengan keputusan Perpres No. 18 Tahun 2020 mengenai RPJMN 2020-2024. Implementasi kebijakan ini berlandaskan pada prinsip 5T, yaitu: tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu, tepat kualitas dan tepat manajemen administrasi, dengan mengutamakan pengembangan infrastruktur, teknologi dan koordinasi yang diperlukan untuk memastikan keberhasilan arah kebijakan yang digagas

Tinjauan Permasalahan dan Dukungan Pemerintah Bagi Tenaga Kerja Informal

Vol. II / - Agustus 2022


Tenaga kerja informal mendominasi tenaga kerja di Indonesia, hal ini antara lain disebabkan oleh terbatasnya lapangan pekerjaan, modal usaha yang kecil, dan rendahnya tingkat pendidikan yang memengaruhi kompetensi pekerja. Maka dari itu dengan latar belakang tersebut, pekerja lebih memilih untuk bekerja di sektor usaha informal, seperti: pedagang keliling, pedagang asongan, pedagang kaki lima, warung kelontong, dan usaha kecil lainnya

Program Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM)

Vol. II / - Agustus 2022


Pengembangan sektor pendidikan sangatlah penting guna menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing tinggi untuk dapat mempercepat laju pertumbuhan ekonomi. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) pada tahun 2021 mencatat bahwa masih terdapat beberapa permasalahan terkait pendidikan khususnya di daerah tertinggal seperti diantaranya: 1) belum tersedianya layanan pendidikan; 2) minimnya akses layanan pendidikan; 3) minimnya jumlah pendidik dan tenaga kependidikan; 4) distribusi guru tidak seimbang; 5) angka partisipasi sekolah yang masih rendah; serta; 6) jumlah dan kualitas sarana dan prasarana yang belum memadai.

Bagikan Analisis Tematik Apbn Ini

Analisis Tematik Apbn Terkait

Vol. IX - Maret 2025
Tinjauan atas Pelaksanaan Core Tax Administration ...

Core Tax Administration System (CTAS) merupakan ba...

Vol. X - Juli 2025
Evaluasi Pelaksanaan Reklamasi Pascatambang

Kebijakan reklamasi tambang di Indonesia bertujuan...

Vol. X - Juni 2025
Faktor-Faktor yang Memengaruhi Harga Minyak Bumi

Harga minyak bumi global dipengaruhi oleh kombinas...

Vol. X - April 2025
Tinjauan atas Kebijakan Tarif Resiprokal Amerika S...

Kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat yang di...

Vol. X - September 2025
Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Harga Gas Bumi Tert...

Kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) yang ditu...

Vol. IX - Maret 2025
Menakar Dampak Efisiensi Anggaran terhadap Perekon...

Kebijakan efisiensi anggaran tahun 2025 melalui In...

support_agent
phone
mail_outline
assignment