Pengalihan Komitmen Set Top Box (STB) ke Pemerintah Bebani APBN?

Vol. II / - Juli 2022


Kebijakan migrasi siaran dari analog ke digital atau Analog Switch Off (ASO) secara resmi dimulai setelah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja disahkan oleh DPR dan Pemerintah. Berdasarkan Pasal 72 angka 8 (sisipan Pasal 60A UU Penyiaran) UU Cipta Kerja, penyelenggaraan ASO harus dituntaskan paling lambat per 2 November 2022. Pemberlakuan ASO sudah dimulai pada tahap 1 per 30 April 2022 meliputi 56 wilayah dengan 166 kabupaten/kota. Sedangkan pada tahap 2 diberlakukan per 25 Agustus 2022 pada 31 wilayah di 110 kabupaten/kota

Penghapusan Tenaga Honorer: Problem dan Tindak Lanjutnya

Vol. II / - Juli 2022


Selama tahun 2005 – 2014, setidaknya dari 1.569.164 tenaga honorer K1 dan K2, sekitar 1.070.092 telah diangkat/lulus seleksi menjadi PNS, dan 499.072 tidak diangkat karena tidak lulus seleksi/tidak memenuhi kriteria. Setelahnya, secara bertahap pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) terus diupayakan. Paska perekrutan P3K pada tahun 2019, setidaknya masih terdapat 410.010 tenaga honorer (123.502 tenaga pendidik; 4.782 tenaga kesehatan; 2.333 penyuluh; dan 279.393 tenaga administrasi) yang masih belum lulus seleksi untuk diangkat menjadi CPNS/P3K. Sementara pada tahun 2021, terdapat setidaknya 51.492 tenaga honorer yang mengikuti seleksi CPNS/P3K tahun 2021

Upaya dan Kendala Penyelesaian Kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia

Vol. II / - Juli 2022


Kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) bermula dari upaya pemerintah menyelamatkan perekonomian Indonesia akibat adanya pelemahan nilai tukar rupiah pada tahun 1998. Pelemahan nilai tukar rupiah pada tahun 1997 menyebabkan penarikan dana besarbesaran oleh nasabah perbankan. Hal ini menyebabkan gangguan likuiditas perbankan di Indonesia. Untuk itu pemerintah dan Bank Indonesia (BI) sepakat untuk memberikan skema bantuan yang dikenal dengan BLBI kepada 48 bank di Indonesia dengan besaran bantuan mencapai Rp144,53 triliun.

Bagikan Analisis Tematik Apbn Ini

Analisis Tematik Apbn Terkait

Vol. IX - Maret 2025
Tinjauan atas Pelaksanaan Core Tax Administration ...

Core Tax Administration System (CTAS) merupakan ba...

Vol. X - Juli 2025
Evaluasi Pelaksanaan Reklamasi Pascatambang

Kebijakan reklamasi tambang di Indonesia bertujuan...

Vol. X - Juni 2025
Faktor-Faktor yang Memengaruhi Harga Minyak Bumi

Harga minyak bumi global dipengaruhi oleh kombinas...

Vol. X - April 2025
Tinjauan atas Kebijakan Tarif Resiprokal Amerika S...

Kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat yang di...

Vol. X - September 2025
Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Harga Gas Bumi Tert...

Kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) yang ditu...

Vol. IX - Maret 2025
Menakar Dampak Efisiensi Anggaran terhadap Perekon...

Kebijakan efisiensi anggaran tahun 2025 melalui In...

support_agent
phone
mail_outline
assignment