PAGU INDIKATIF KLHK TAHUN 2023: TANTANGAN MENINGKATKAN IKLH

Vol. II / - Juni 2022

Nilai pagu indikatif Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pada tahun 2023 dialokasikan sebesar Rp6,18 triliun yang terdiri Program Dukungan Manajemen sebesar Rp3,30 triliun, Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan sebesar Rp1,81 triliun, Program Kualitas Lingkungan Hidup sebesar Rp771,3 miliar, Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi sebesar Rp122 miliar dan Program Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim sebesar Rp171,5 miliar

Unduh Buku Ini

MENINJAU PENURUNAN/PERBAIKAN DESA TERTINGGAL MELALUI INDEKS DESA MEMBANGUN

Vol. II / - Juni 2022

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (IDM), status kemajuan dan kemandirian desa diklasifikasi dalam lima status, yaitu Desa Mandiri, Desa Maju, Desa Berkembang, Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal. Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (KemendesPDTT), melakukan penilaian pada desa dengan berpedoman pada IDM. Indeks ini memiliki tiga indikator utama yang dijadikan acuan dalam menilai desa, yaitu ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi. Desa dapat diberikan status sebagai desa mandiri apabila telah memenuhi ketiga indikator tersebut

Unduh Buku Ini

MENILIK USULAN PMN TAHUN 2023 TERHADAP INDONESIA FINANCIAL GROUP

Vol. II / - Juni 2022

Jumlah Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM (Maret, 2021) sebesar 64,2 juta usaha dengan kontribusi sebesar 61,07 persen dari PDB. Salah satu dukungan BUMN terhadap pemberdayaan UMKM melalui penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dilaksanakan oleh PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) dan PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) yang berada di bawah naungan Indonesia Financial Group (IFG) sebagai holding BUMN asuransi dan penjaminan. Menurut data realisasi IFG sampai dengan Maret 2022, Askrindo telah merealisasikan penjaminan kredit UMKM sebesar 27,2 juta UMKM dan menyerap 49,2 juta lapangan pekerjaan. Sedangkan Jamkrindo berkontribusi dengan menyalurkan 23 juta kredit UMKM serta mampu menyerap 29,7 juta pekerja. Sehingga dapat diketahui kontribusi IFG terhadap UMKM di Indonesia cukup besar dengan total 50,2 juta jumlah UMKM dan mendukung penciptaan terhadap 78,9 lapangan pekerjaan

Unduh Buku Ini

TANTANGAN IMPLEMENTASI PROGRAM SUBSTITUSI IMPOR 2022

Vol. II / - Juni 2022

Beberapa program dalam rangka peningkatan daya saing industri nasional saat ini telah diterapkan oleh Kementerian Perindustrian (Kemenperin), salah satunya program substitusi impor. Secara garis besar, program ini dilakukan dengan meningkatkan utilisasi produksi industri pengolahan dalam negeri secara bertahap. Pada tahun 2022, program substitusi impor ditargetkan mencapai 35 persen dengan target utilisasi dari sektor industri pengolahan sebesar 85 persen. Dari jumlah tersebut, target kontribusi sektor Industri Kimia Farmasi dan Tekstil (IKFT) sebesar 60 persen

Unduh Buku Ini

Bagikan Analisis Tematik Apbn Ini

Analisis Tematik Apbn Terkait

Vol. IX - Maret 2025
Tinjauan atas Pelaksanaan Core Tax Administration ...

Core Tax Administration System (CTAS) merupakan ba...

Selengkapnya 
Vol. X - Juli 2025
Evaluasi Pelaksanaan Reklamasi Pascatambang

Kebijakan reklamasi tambang di Indonesia bertujuan...

Selengkapnya 
Vol. X - Juni 2025
Faktor-Faktor yang Memengaruhi Harga Minyak Bumi

Harga minyak bumi global dipengaruhi oleh kombinas...

Selengkapnya 
Vol. X - April 2025
Tinjauan atas Kebijakan Tarif Resiprokal Amerika S...

Kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat yang di...

Selengkapnya 
Vol. X - September 2025
Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Harga Gas Bumi Tert...

Kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) yang ditu...

Selengkapnya 
Vol. IX - Maret 2025
Menakar Dampak Efisiensi Anggaran terhadap Perekon...

Kebijakan efisiensi anggaran tahun 2025 melalui In...

Selengkapnya 
support_agent
phone
mail_outline
assignment