Reviu KEM-PPKF 2023: LPP TVRI dan LPP RRI

Vol. II / - Juni 2022

Berdasarkan Pasal 23 UUD 1945 dan UU No. 17 Tahun 2003 bahwa APBN dibahas dan disepakati bersama antara pemerintah dan DPR untuk kemudian ditetapkan sebagai Undang-Undang. Dalam proses pembahasan anggaran bersama pemerintah dan DPR, diawali dengan siklus pembicaraan pendahuluan. Dalam siklus ini akan dibahas Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF). Dokumen KEM PPKF merupakan gambaran awal sekaligus skenario arah kebijakan ekonomi dan fiskal di tahun mendatang. Pada edisi 11 ini, akan disajikan reviu atas pagu indikatif anggaran belanja LPP TVRI dan LPP RRI pada 2023.

Unduh Buku Ini

Tinjauan Pagu Indikatif Kementerian/Lembaga Mitra Kerja Komisi II pada KEM-PPKF 2023: Kemenpan RB, LAN dan BKN

Vol. II / - Juni 2022

Pagu Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenpanRB) mengalami penurunan tahun 2023 sebesar 4,6% dari alokasi tahun sebelumnya. Alokasi anggaran Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tahun 2022 sebesar Rp295,3 miliar, turun menjadi Rp281,8 miliar pada pagu indikatif tahun 2023. Penurunan terdalam terjadi pada program Kebijakan, Pembinaan Profesi, dan Tata Kelola Aparatur Sipil Negara (ASN) yaitu turun sebesar 16,1%. Sedangkan program dukungan manajemen juga turun sebesar 0,4% dibanding APBN tahun 2022

Unduh Buku Ini

Pagu Indikatif Kementerian Hukum dan HAM serta Kejaksaan RI Tahun Anggaran 2023

Vol. II / - Juni 2022

Pagu Indikatif Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) TA 2023 adalah sebesar Rp18,49 triliun, meningkat sebesar 5,9% dibandingkan APBN TA 2022. Kenaikan ini diharapkan dapat mendukung kebijakan di tahun 2023 serta perlu juga memperhatikan dukungan Kemenkumham dalam mengatasi atau mengurangi overcrowded lapas/rutan yang selalu menjadi permasalahan beberapa tahun terakhir ini

Unduh Buku Ini

Bagikan Analisis Tematik Apbn Ini

Analisis Tematik Apbn Terkait

Vol. IX - Maret 2025
Tinjauan atas Pelaksanaan Core Tax Administration ...

Core Tax Administration System (CTAS) merupakan ba...

Selengkapnya 
Vol. X - Juli 2025
Evaluasi Pelaksanaan Reklamasi Pascatambang

Kebijakan reklamasi tambang di Indonesia bertujuan...

Selengkapnya 
Vol. X - Juni 2025
Faktor-Faktor yang Memengaruhi Harga Minyak Bumi

Harga minyak bumi global dipengaruhi oleh kombinas...

Selengkapnya 
Vol. X - April 2025
Tinjauan atas Kebijakan Tarif Resiprokal Amerika S...

Kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat yang di...

Selengkapnya 
Vol. X - September 2025
Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Harga Gas Bumi Tert...

Kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) yang ditu...

Selengkapnya 
Vol. IX - Maret 2025
Menakar Dampak Efisiensi Anggaran terhadap Perekon...

Kebijakan efisiensi anggaran tahun 2025 melalui In...

Selengkapnya 
support_agent
phone
mail_outline
assignment