Reviu KEM-PPKF 2023 : Kementerian Pertahanan dan Kementerian Komunikasi dan Informatika

Vol. II / - Juni 2022

KEM PPKF tahun 2023 merupakan gambaran dasar atas arah kebijakan ekonomi maupun fiskal tahun 2023, yang didalamnya memuat kebijakan pendapatan, belanja, maupun pembiayaan untuk perencanaan tahun depan. Didalam belanja tersebut juga memuat pagu indikatif belanja Kementerian/Lembaga (K/L). Pagu Indikatif tahun anggaran 2023 disusun dan dibahas bersama melalui forum trilateral meeting dengan melibatkan Bappenas, Kementerian Keuangan, dan K/L, yang juga dapat disesuaikan berdasarkan perkembangan terkini, hasil evaluasi, serta pembicaraan trilateral meeting, dengan memerhatikan kesepakatan antara DPR dan Pemerintah dalam agenda Pembicaraan Pendahuluan. Berikut disajikan reviu atas Pagu Indikatif tahun 2023 pada mitra komisi I yakni Kementerian Pertahanan (Kemhan) dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo)

Unduh Buku Ini

Tinjauan Pagu Indikatif Kementerian/Lembaga Mitra Kerja Komisi II pada KEM-PPKF Tahun 2023: Kemendagri & KemenATR/BPN

Vol. II / - Juni 2022

Terkait perkembangan pagu indikatif Kemendgari, mengalami penurunan tahun 2023 sebesar 4,1% dari alokasi tahun sebelumnya. Alokasi anggaran Kementerian Dalam Negeri tahun 2022 sebesar Rp3,03 triliun, turun menjadi Rp2,91 triliun pada pagu indikatif tahun 2023. Penurunan tertinggi terjadi pada program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa yaitu turun sebesar 28,9%. Selain itu, program lain yang turun adalah Program Dukungan Manajemen. Sedangkan Program Pembinaan Politik dan Pemerintahan Umum justru mengalami peningkatan sebesar 68,5% dibanding pagu anggaran tahun 2022.

Unduh Buku Ini

Pagu Indikatif Anggaran Kepolisian RI dan Komnas HAM Tahun 2023

Vol. II / - Juni 2022

Pagu Indikatif Polri TA 2023 adalah sebesar Rp95,10 triliun, menurun sebesar 14,3% dibandingkan APBN TA 2022. Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung pencapaian target prioritas pembangunan bidang pertahanan dan keamanan, melalui pelaksanaan program antara lain: program Modernisasi Almatsus dan Sarana Prasarana Polri, program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, program Profesionalisme SDM Polri, program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana, dan program Dukungan Manajemen

Unduh Buku Ini

Bagikan Analisis Tematik Apbn Ini

Analisis Tematik Apbn Terkait

Vol. IX - Maret 2025
Tinjauan atas Pelaksanaan Core Tax Administration ...

Core Tax Administration System (CTAS) merupakan ba...

Selengkapnya 
Vol. X - Juli 2025
Evaluasi Pelaksanaan Reklamasi Pascatambang

Kebijakan reklamasi tambang di Indonesia bertujuan...

Selengkapnya 
Vol. X - Juni 2025
Faktor-Faktor yang Memengaruhi Harga Minyak Bumi

Harga minyak bumi global dipengaruhi oleh kombinas...

Selengkapnya 
Vol. X - April 2025
Tinjauan atas Kebijakan Tarif Resiprokal Amerika S...

Kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat yang di...

Selengkapnya 
Vol. X - September 2025
Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Harga Gas Bumi Tert...

Kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) yang ditu...

Selengkapnya 
Vol. IX - Maret 2025
Menakar Dampak Efisiensi Anggaran terhadap Perekon...

Kebijakan efisiensi anggaran tahun 2025 melalui In...

Selengkapnya 
support_agent
phone
mail_outline
assignment