TINJAUAN ATAS PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN BMN DALAM MENGOPTIMALKAN PENERIMAAN NEGARA

Arah kebijakan fiskal yang diangkat untuk tahun 2023 adalah mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dalam mencapai kebijakan tersebut, pemerintah menekankan akan melakukan mobilisasi pendapatan yang lebih optimal, yaitu dengan meningkatkan efektivitas Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) dan optimalisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) melalui reformasi pengeloaan aset yang produktif dan inovasi layanan. Terkait hal itu, kebijakan yang ditempuh dalam pengelolaan aset barang milik negara (BMN) pada tahun 2023 akan berfokus pada peningkatan PNBP, mendukung penyediaan infrastruktur untuk pembangunan nasional, dan efisiensi belanja APBN dari sektor pengelolaan BMN (cost efficiency). Namun sebagaimana diketahui, pengelolaan aset negara masih mengalami banyak masalah. Hal ini terlihat dari hasil temuan BPK yang berulang tiap tahunnya.