MENINJAU KINERJA LPEI SEBAGAI PENERIMA PMN 2021 DALAM MENDUKUNG PEMBIAYAAN EKSPOR

Vol. I / - Maret 2021


• Tahun 2021 LPEI kembali mendapatkan alokasi PMN sebesar Rp5 triliun, di mana Rp2,5 triliun dialokasikan untuk melaksanakan penugasan khusus atas sektor yang memiliki potensi ekspor seperti UMKM. • Berdasarkan data Laporan Keuangan LPEI 2013-2019, LPEI mencatatkan kinerja yang kurang baik terlihat dari beberapa rasio keuangan. Rasio kredit bermasalah terus meningkat di tiap tahunnya, NPL gross mencapai 23,4%. Manajemen juga dinilai kurang efisien dalam melaksanan kegiatan pengelolaan perusahaan, ditunjukkan oleh nilai BOPO mencapai 179,6% ditahun 2019. • Jumlah usaha kecil menengah berbasis ekspor (UKME) yang mendapat pembiayaan juga masih tergolong rendah, baru mencapai 638 debitur hingga tahun 2019 • Pemerintah harus terus melakukan pemantauan terhadap kegiatan dan pembiayan pemodalan oleh LPEI. Selain itu, LPEI harus terus melaksanakan analisis risiko yang komprehensif dan giat menciptakan eksportir baru, khususnya UMKM

ANCAMAN ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN OLEH PP TURUNAN UU CIPTA KERJA

Vol. I / - Maret 2021


• Pemerintah tengah berupaya mewujudkan peningkatan ketahanan pangan yang dituangkan di dalam RPJMN 2020-2024 dan RKP 2021. • Namun di sisi lain, pemberlakuan PP Nomor 26 Tahun 2021 sebagai turunan dari UU Ciptaker justru menyiratkan adanya kemudahan untuk alih fungsi lahan budidaya pertanian demi kepentingan umum dan/atau PSN. • Implikasinya, kemudahan alih fungsi lahan pertanian tersebut dapat meningkatkan konversi lahan pertanian dan menurunkan luas lahan pertanian, sehingga berdampak terhadap tingkat produksi, pemenuhan kebutuhan dalam negeri, dan neraca dagang pangan secara umum. • Pemerintah harus memperkuat penegakan seluruh ketentuan alih fungsi lahan, termasuk penyediaan lahan pengganti, membangun PSN berbasis tata ruang, melindungi lahan yang produktif, serta berkomitmen terhadap teknologi pertanian untuk jangka panjang

Bagikan Analisis Tematik Apbn Ini

Analisis Tematik Apbn Terkait

Vol. IX - Maret 2025
Tinjauan atas Pelaksanaan Core Tax Administration ...

Core Tax Administration System (CTAS) merupakan ba...

Vol. X - Juli 2025
Evaluasi Pelaksanaan Reklamasi Pascatambang

Kebijakan reklamasi tambang di Indonesia bertujuan...

Vol. X - Juni 2025
Faktor-Faktor yang Memengaruhi Harga Minyak Bumi

Harga minyak bumi global dipengaruhi oleh kombinas...

Vol. X - April 2025
Tinjauan atas Kebijakan Tarif Resiprokal Amerika S...

Kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat yang di...

Vol. X - September 2025
Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Harga Gas Bumi Tert...

Kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) yang ditu...

Vol. IX - Maret 2025
Menakar Dampak Efisiensi Anggaran terhadap Perekon...

Kebijakan efisiensi anggaran tahun 2025 melalui In...

support_agent
phone
mail_outline
assignment