PERPAJAKAN TAHUN 2023: DIANTARA UPAYA KONSOLIDASI FISKAL, PEMULIHAN EKONOMI, DAN KETIDAKPASTIAN GLOBAL

Vol. II / - Mei 2022


Sebagai upaya menstimulasi perekonomian yang terdampak akibat krisis pandemi Covid-19, sejumlah negara mengambil kebijakan fiskal ekspansif, tak terkecuali Indonesia. Kebijakan tersebut termasuk pemberian relaksasi fiskal dan peningkatan belanja negara yang sangat signifikan untuk mendukung penanganan pandemi. Hal ini menjadikan pelebaran defisit anggaran di atas 3 persen tidak dapat dihindari terhitung tahun 2020-2022. Bahkan realisasi defisit anggaran tahun 2020 mencapai 6,13 persen terhadap PDB. Konsekuensinya, pemberian sejumlah relaksasi fiskal menjadikan penerimaan negara ikut menurun. Oleh karenanya, untuk menjaga keberlangsungan fiskal jangka menengah-panjang Indonesia, pemerintah harus melakukan pendisiplinan fiskal, yaitu mengembalikan defisit anggaran kembali di bawah 3 persen dari PDB sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, sehingga APBN dapat kembali sehat dan berkelanjutan. Komitmen pendisplinan fiskal di bawah 3 persen ditempuh melalui konsolidasi fiskal yang merupakan salah satu agenda reformasi fiskal pemerintah

PENYEDIAAN PEKERJAAN LAYAK UNTUK SEMUA KALANGAN, APAKAH SUDAH MEMADAI?

Vol. II / - Mei 2022


Pentingnya pekerjaan layak (decent job) dalam mencapai pembangunan berkelanjutan tertuang dalam goal ke-8 SDGs yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja produktif serta pekerjaan layak untuk semua orang. Pemerintah menetapkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 yang akan mengusung tema Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, salah satu fokusnya adalah penanggulangan pengangguran yang disertai peningkatan pekerjaan layak

Bagikan Analisis Tematik Apbn Ini

Analisis Tematik Apbn Terkait

Vol. IX - Maret 2025
Tinjauan atas Pelaksanaan Core Tax Administration ...

Core Tax Administration System (CTAS) merupakan ba...

Vol. X - Juli 2025
Evaluasi Pelaksanaan Reklamasi Pascatambang

Kebijakan reklamasi tambang di Indonesia bertujuan...

Vol. X - Juni 2025
Faktor-Faktor yang Memengaruhi Harga Minyak Bumi

Harga minyak bumi global dipengaruhi oleh kombinas...

Vol. X - April 2025
Tinjauan atas Kebijakan Tarif Resiprokal Amerika S...

Kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat yang di...

Vol. X - September 2025
Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Harga Gas Bumi Tert...

Kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) yang ditu...

Vol. IX - Maret 2025
Menakar Dampak Efisiensi Anggaran terhadap Perekon...

Kebijakan efisiensi anggaran tahun 2025 melalui In...

support_agent
phone
mail_outline
assignment