Kajian, Analisis, dan Evaluasi UU Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional

Selama berlakunya UU Sistem Keolahragaan Nasional sejak tahun 2005 Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Sekretariat Jenderal DPR RI menemukan permasalahan utama dan mendasar terkait dengan pelaksanaan UU Sistem Keolahragaan Nasional antara lain: (Dalam Bab I) a. Isu Utama per aspek 1) Aspek substansi hukum a) Istilah/frasa pengaturan olahraga penyandang cacat b) Adanya disharmoni dengan perundang-undangan lain c) Pengelolaan olahraga penyandang disabilitas 2) Aspek Kelembagaan/Struktur Hukum a) Adanya tumpang tindih kewenangan antara KONI dan KOI b) Adanya Permasalahan transisi kewenangan dari Satlak PRIMA kepada KONI dan KOI terkendala dan tidak efektif c) Larangan rangkap jabatan pengurus KONI d) Pengembangan IPTEK keolahragaan e) Permasalahan penghargaan f) Industri olahraga g) Standarisasi, Sertifikasi dan Akreditasi Nasional Keolahragaan (BSANK) h) Pengawasan i) Penyelesaian sengketa 3) Aspek pendanaan Pengalokasian pendanaan belum maksimal 4) Aspek sarana dan prasarana Keterbatasan anggaran dan kurangnya pengadaan sarana dan prasarana 5) Aspek budaya hukum Kurangnya sosialisasi dan tingkat kesadaran masyarakat b. Putusan MK Putusan MK No. 19/PUU-XII/2014 menyatakan Frasa "Komite Olahraga" yang tercantum dalam Pasal 36 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 39, Pasal 46 ayat (2) UU No. 3 Tahun 2005 tentang SIstem Keolahragaan Nasional bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 c. Perlak belum diterbitkan (tidak ada) d. Prolegnas Urutan ke-160