ANALISIS DAN EVALUASI PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2014 TENTANG PANAS BUMI

Pembentukan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi Sebagaimana Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (UU Panas Bumi) ditujukan untuk menjaga keberlanjutan dan ketahanan energi nasional guna mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil. Setelah diterbitkan hampir selama 10 tahun, UU Panas Bumi belum cukup efektif menjawab kebutuhan hukum saat ini untuk perkembangan dan perluasan kebijakan investasi proyek pembangunan nasional. Merujuk pada salah satu hasil penelitian dalam Buku Putih Analisis Bisnis dan Kebijakan Untuk Mendorong Investasi Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) di Indonesia, ditemukan permasalahan antara lain dalam hal risiko investasi PLTP dan ketidakselarasan dan keterbatasan periode eksplorasi panas bumi. Investasi untuk pengembangan energi panas bumi membutuhkan biaya yang cukup tinggi dengan keterbatasan sumber daya manusia di bidang panas bumi yang masih terbatas.