ANALISIS DAN EVALUASI PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM

Bahhwa salah satu upaya pembangunan dalam kerangka pembangunan nasional yang diselenggarakan pemerintah adalah pembangunan untuk kepentingan umum. Pembangunan untuk kepentingan umum tersebut memerlukan tanah yang pengadaannya dilaksanakan dengan memperhatikan rencana pembangunan nasional dan daerah namun tetap memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pembangunan dan kepentingan masyarakat. Untuk memastikan pengadaan tanah yang demikian maka diperlukan suatu perencanaan pembangunan yang komprehensif dengan melibatkan semua pemangku dan pengampu kepentingan dan kepastian hukum dalam penyelenggaraannya. Pembentukan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Sebagaimana Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (UU Pengadaan Tanah), diharapkan tidak hanya dapat menjawab semua permasalahan, perkembangan, dan kebutuhan hukum terkait pengadaan tanah bagi kepentingan umum, tetapi juga dapat menjadi acuan dalam perumusan kebijakan bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Selama lebih dari 12 (dua belas) tahun berlakunya undang-undang ini, tercatat banyak dinamika pelaksanaan UU Pengadaan Tanah sehingga perlu dilakukan kajian dan evaluasi pemantauan pelaksanaan undang-undang ini. Oleh karena itu, Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI sebagaimana tugas dan fungsinya telah melakukan pemantauan pelaksanaan UU Pengadaan Tanah. Adapun hasil evaluasi pemantauan tersebut dapat digunakan untuk mendukung fungsi pengawasan DPR RI atas pelaksanaan undang-undang.