Kajian dan Analisis Pemantauan Pelaksanaan UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Sebagaimana Diubah Dengan UU No. 1 Tahun 2014

Selama berlakunya UU PWP3K sejak tahun 2007, Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Sekretariat Jenderal DPR RI menemukan permasalahan utama dan mendasar terkait dengan pelaksanaan UU PWP3K antara lain: (Dalam Bab I) a. Isu Utama per aspek : Aspek Substansi hukum: - Terdapat rumusan norma multitafsir - Adanya disharmoni dengan UU 23 Tahun 2014 (UU Pemda) - Adanya peraturan pelaksanaan yang belum diterbitkan - Penyusunan Perencanaan PWP3K - Proses reklamasi - Perijinan - Pengelolaan konservasi - Pengawasan Aspek Kelembagaan/struktur hukum - Akreditasi terhadap Program PWP3K - Ada beberapa kementerian dan lembaga yang menangani sektor kelautan kerap diwarnai tumpang tindih dan tarik menarik kepentingan Aspek Budaya Hukum - kurangnya sosialisasi peran masyarakat - Kurangnya sosisalisasi terkait peraturan menteri tentang peran serta masyarakat. Aspek Sarana dan Prasarana - Sarana dan prasarana yang terbatas Aspek Pendanaan - Terbatasnya kemampuan anggaran daerah b. Putusan MK - bertentangan dengan UUD 1945 Putusan Mahkamah Konstitusi - Putusan MK Nomor 3/PUU-VIII/2010 tanggal 16 Juni 2011 menyatakan Pasal 1 angka 18, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal22, pasal 23 ayat (4) dan ayat (5), Pasal 50, Pasal 51, Pasal 60 ayat (1), Pasal 71 serta Pasal 75 - Diubah UU - No. 1/2014 c. Perlak belum diterbitkan - Peraturan Pemerintah : Pasal 20 ayat (4), Pasal 51 ayat (3) - Peraturan Presiden : Pasal 49 - Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan : Pasal 71 ayat (3) d. Prolegnas urutan ke-144