Analisis dan Evaluasi Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

Kebebasan mobilitas lintas wilayah yang semakin terbuka telah berdampak pada lintas batas negara juga semakin mudah untuk dilalui perlintasan dan perpindahan orang dari berbagai belahan dunia. Lintas batas negara inilah yang memiliki kaitan erat dengan keimigrasian. Keimigrasian merupakan bagian dari perwujudan pelaksanaan penegakan kedaulatan atas Wilayah Indonesia dalam rangka menjaga ketertiban kehidupan berbangsa dan bernegara menuju masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945). Keimigrasian telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (UU Keimigrasian). Adanya pengaturan ini dilandaskan pada wewenang negara untuk mengatur lalu lintas keluar masuk Wilayah Indonesia. Kewenangan tersebut tidak terlepas dari upaya negara untuk menjaga kelangsungan kedaulatan wilayah negara. Meskipun telah secara ketat diatur dalam UU Keimigrasian, perihal mobilitas keluar masuk negara masih menimbulkan berbagai dampak yang tidak sedikit merugikan negara, seperti terjadinya perdagangan manusia (human trafficking), penyelundupan manusia (people smuggling), imigran gelap, peredaran narkotika, orang asing yang tidak tertib administrasi. Tindakan demikian sangat merugikan Indonesia sebagai negara yang terbuka terhadap perlintasan internasional. Melihat berbagai persoalan keimigrasian yang terjadi dewasa ini, Pusat Pemantauan Pelaksanaan UU Badan Keahlian DPR RI melakukan evaluasi pemantauan pelaksanaan UU Keimigrasian untuk melihat sejauh mana efektivitas pelaksanaan UU tersebut sebagai dasar hukum dalam menjawab segala permasalahan keimigrasian di Indonesia.