KAJIAN DAN EVALUASI PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN NELAYAN, PEMBUDI DAYA IKAN, DAN PETAMBAK GARAM

Pada tahun 2016, dalam rangka perlindungan dan pemberdayaan nelayan kecil dan petambak garam, disahkan UU 7/2016 yang kemudian telah direvisi melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (UU 6/2023). Hal tersebut juga beriringan dengan cita-cita Indonesia dalam mencapai merdeka garam tahun 2024. Akan tetapi selama 8 (delapan) tahun berlakunya undang-undang tersebut, kondisi Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam di Indonesia mayoritas miskin, namun akses pendanaan dan pembiayaan sangat terbatas. Disamping itu, sarana dan prasarana yang dimiliki sangat terbatas. Faktor eksternal yang memperparah kondisi ini adalah perubahan iklim dan pencemaran lingkungan yang mengakibatkan anomali cuaca atau cuaca ekstrem sehingga seringkali menjadi bencana yang menentukan kerentanan masyarakat nelayan. Berdasarkan permasalahan tersebut, perlu dilakukan analisis dan evaluasi UU 7/2016.