Kajian dan Analisis Pemantauan Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Selama berlakunya UU No, 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (UU Kehutanan) sejak tahun 1999, Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Sekretariat Jenderal DPR RI menemukan permasalahan utama dan mendasar terkait dengan pelaksanaan UU Kehutanan antara lain: (Dalam Bab I) a. Isu Utama per aspek Aspek Substansi hukum: - adanya peraturan pelaksana yang berpotensi masalah - pengaturan UU Kehutanan belum disesuaikan dengan putusan MK - adanya konflik kawasan antara status hutan dan fungsi hutan Aspek Kelembagaan/struktur hukum adanya konflik antara masyarakat dengan swasta dan Pemerintah Aspek Sarana dan Prasarana Sarana dan prasarana yang terbatas Aspek Pendanaan - Aspek Budaya Hukum kurangnya peran masyarakat b. Putusan MK - Putusan Perkara Nomor 34/PUU-IX/2011, pengujian terhadap Pasal 4 ayat (2) huruf b dan ayat (3), UU Nomor 41 Tahun 1999. - Putusan Perkara Nomor 45/PUU-IX/2011, pengujian terhadap Pasal 1 ayat (3), UU Nomor 41 Tahun 1999. - Putusan Perkara Nomor 34/PUU-X/2012, pengujian terhadap Pasal 1 angka 6, pasal 4 ayat (3), Pasal 5 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), serta Pasal 67 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), UU Nomor 41 Tahun 1999. - Putusan Perkara Nomor 95/PUU-XII/2014, pengujian terhadap UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. c. Perlak belum diterbitkan tidak ada d. Prolegnas Urutan ke-41