KAJIAN DAN EVALUASI PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2007 TENTANG PENANGGULANGAN BENCANA

Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 mengatur bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang sehat. Berdasarkan amanat konstitusi tersebut, negara bertanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa Indonesia salah satunya dari segala ancaman bencana. Hal ini disebabkan karena Indonesia secara geografis, geologis, hidrologis, dan demografi berada dalam wilayah yang rawan terhadap terjadinya bencana. Adapun potensi bencana di wilayah Indonesia, dibedakan menjadi 3 jenis bencana, yaitu bencana alam, bencana nonalam, dan bencana sosial. Penanggulangan bencana merupakan salah satu bagian dari pembangunan nasional yang dalam pelaksanaannya harus diatur dalam suatu undang-undang yakni melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (UU Penanggulangan Bencana). Pada perkembangannya, pelaksanaan UU Penanggulangan Bencana masih dirasakan memiliki kelemahan baik dalam pelaksanaan penanggulangan bencana maupun yang terkait dengan landasan hukumnya. Terkait dengan hal tersebut, Puspanlak UU sebagai salah satu suporrting system DPR dalam bidang pengawasan melakukan evaluasi terhadap undang-undang ini guna melihat kembali dasar hukum penyelenggaraan UU Penanggulangan Bencana beserta implementasinya selama ini. Selain itu, dilakukannya pemantauan pelaksanaan UU Penanggulangan Bencana dikarenakan UU ini masuk dalam prolegnas longlist 2020-2024 dengan nomor urut ke-184 yang diusulkan perubahan oleh DPR/DPD.