Kajian dan Analisis Pemantauan Pelaksanaan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Selama berlakunya UU Ketenagakerjaan sejak tahun 2003 Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Sekretariat Jenderal DPR RI menemukan permasalahan utama dan mendasar terkait dengan pelaksanaan UU Ketenagakerjaan antara lain: (Dalam Bab I) a. Isu Utama per aspek - aspek substansi hukum - aspek kelembagaan/struktur hukum - aspek Sarana dan Prasarana - aspek pendanaan - aspek budaya hukum b. Putusan MK - Dicabut putusan MK No. 012/PUU/I/2003, Pasal 158, Pasal 159, Pasal 160, Pasal 170 dan Pasal 171 dan Pasal 186 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat - Dicabut putusan MK No. 115/PUU-VII/2009, Pasal 120 ayat (3) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat - Dicabut putusan MK No. 19/PUU-IX/2011, Pasal 164 ayat (3) frasa “perusahaan tutup” tidak memiliki hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “perusahaan tutup permanen atau perusahaan tutup tidak untuk sementara waktu” - Dicabut putusan MK No. 27/PUU-IX/2011, Pasal 65 ayat (7) dan Pasal 66 ayat (2) huruf b bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 - Dicabut putusan MK No. 37/PUU-IX/2011, Pasal 155 ayat (2) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai belum berkekuatan hukum tetap - Dicabut putusan MK No. 58/PUU-IX/2011, Pasal 169 ayat (1) huruf c, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat - Dicabut putusan MK No. 100/PUU-X/2012, Pasal 96 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat - Dicabut putusan MK No. 67/PUU-XI/2013, Pasal 95 ayat (4) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat - Dicabut putusan MK No. 7/PUU-XII/2014, Pasal 59 ayat (7) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat - Dicabut putusan MK No. 72/PUU-XIII/2015, Pasal 90 ayat (2) tidak memiliki kekuatan hukum mengikat c. Perlak belum diterbitkan - Pasal 28 ayat (2) - Pasal 47 ayat (3) dan (4) - Pasal 75 ayat (2) - Pasal 100 ayat (3) - Pasal 101 ayat (4) - Pasal 156 ayat (5) d. Prolegnas Urutan ke-90 (prolegnas)