KAJIAN DAN EVALUASI PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2008 TENTANG OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

Institusi pengawasan Ombudsman pada hakikatnya dibentuk untuk memberikan kontrol terhadap pejabat pemerintahan, pejabat negara, BUMN/BUMD, maupun pihak swasta dalam kerangka penyelenggaraan pelayanan publik. Pemerintahan memiliki tugas utama yang harus dilaksanakan yakni: to protect the people, to regulate the people dan to serve the people. To serve the people artinya bahwa pemerintah wajib melayani segenap warga negaranya. Pelayanan kepada masyarakat didasarkan atas berbagai kebutuhan masyarakat (public need and interest) sebagaimana hak dan kebutuhan dasarnya dalam UUD NRI Tahun 1945. Pada awal pembentukannya Ombudsman RI pada tahun 1999 bernama Komisi Ombudsman Nasional yang memiliki tugas untuk membantu menciptakan dan mengembangan kondusifitas pemberantasan KKN serta meningkatkan perlindungan hak-hak masyarakat. Hal ini dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan prinsip good governance. Pentingnya pelayanan publik dan pencegahan maladministrasi merupakan bentuk Pemenuhan hak dan kebutuhan dasar warga negara yang selanjutnya menjadi latar belakang penguatan peran Komisi Ombusman Nasional. Hal inilah yang kemudian melatarbelakangi pembentukan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI (UU Ombudsman RI) yang selanjutnya memberi mandat pembentukan Ombudsman RI sebagai lembaga negara pengawas pelayanan publik yang menggantikan Komisi Ombudsman Nasional.