KAJIAN DAN EVALUASI PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Bahwa masih banyaknya permasalahan dan isu terkait pamanfaatan dan penggunaan ITE, baik dari sisi substansi maupun dari sisi implementasi menjadi salah satu urgensi dilakukannya pemantauan terhadap UU ITE, yaitu antara lain: a. Perbedaan penafsiran penggunaan informasi dan/atau dokumen elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah dalam penegakan hukum; b. Belum dibentuk Lembaga Sertifikasi Keandalan untuk sertifikasi transaksi elektronik; c. Belum dipahaminya ketentuan pidana dalam UU ITE oleh penegak hukum dan masyarakat; d. Permasalahan terkait dengan prosedur pelaksanaan penegak hukum yang berbeda di tiap instansi penegakan hukum; e. Belum ditetapkan prosedur yang jelas mengenai kewenangan pemerintah dalam hal pemutusan akses informasi elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum; f. Belum memadainya sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dalam penggunaan dan pemanfaatan ITE; g. Kurangnya pemahaman masyarakat terkait kewajiban perlindungan data pribadi diri dan orang lain. Dan dalam kurun waktu sejak diundangkan pada Tahun 2008 hingga saat ini, UU ITE mengalami perubahan beberapa norma pasal dan/atau ayat serta beberapa norma telah dinyatakan inkonstitusional berdasarkan Putusan MK Nomor 5/PUU-VIII/2010 dan 20/PUU-XIV/2016.