Kajian, Analisis, dan Evaluasi UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana

Selama berlakunya UU Penanggulangan Bencana sejak tahun 2007, Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Sekretariat Jenderal DPR RI menemukan permasalahan utama dan mendasar terkait dengan pelaksanaan UU Penanggulangan Bencana antara lain: (Dalam Bab I) a. Isu Utama per aspek : Aspek substansi: - Adanya ketentuan yang harus menyesuaikan dengan dinamika kebutuhan masyarakat - Multitafsir, dan - Tumpang tindih kewenangan structural; Aspek kelembagaan: - Kelembagaan Badan Penanggulangan Bencana (BPB) - Pelaksanaan fungsi koordinasi BNPB dan BPBD, dan - Manajemen sumber daya manusia BPBD; Aspek Pendanaan: - Pengaturan tentang pendanaan penyelenggaraan penanggulanggan bencana - Pengalokasian dana penyelenggaraan penaggulangan bencana; Aspek Sarana dan Prasarana: - keterbatasan alat dan daya jangkau - Pengadaan alat pendeteksi dini tsunami - Keterediaan lahan relokasi; Aspek Budaya Hukum: - Peningkatan kapasitas dan kemandirian masyarakat terhadap bencana - peranan instansi pada penyelenggaraan penanggulangan bencana. b. Putusan MK NONE c. Perlak belum diterbitkan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Presiden d. Prolegnas urutan ke-173