Kajian, Analisis, Evaluasi, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional

dalam kurun waktu 15 (lima belas) tahun, terdapat beberapa permasalahan dalam hal penyelenggaraan jaminan sosial nasional di Indonesia antara lain: 1. Aspek Substansi Hukum Beberapa pasal telah dibatalkan oleh MK yaitu Pasal 5 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 13 ayat (1), UU SJSN. Selain itu, permasalahan norma jangka waktu selambat-lambatnya 5 (lima) tahun PT. Taspen, PT. Askes, PT. Asabri, dan PT. Jamsostek harus menyesuaikan dengan UU ini juga tidak efektif. 2. Aspek Struktur Hukum UU SJSN tidak menentukan adanya pembentukan 2 (dua) lembaga BPJS saja, DJSN sebagai pengawas eksternal BPJS belum melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenangnya secara optimal. 3. Aspek Pendanaan Pasal 24 UU SJSN tidak menjelaskan besaran pembayaran terkait dengan fasilitas kesehatan setiap wilayah, sehingga terjadi cash flow BPJS Kesehatan yang buruk berdampak pada cash flow rumah sakit untuk membayar suplai obat sehingga rumah sakit menjadi kekurangan obat-obatan yang merupakan akibat dari timbulnya mismatch antara penerimaan dan pengeluaran dana jaminan sosial. 4. Aspek Budaya Hukum Angka kepersertaan pekerja sektor informal dan pekerja kerja pada sektor formal untuk ikut serta dalam program asuransi belum optimal.