NA RUU tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial

Dalam rangka mengoperasionalkan kewenangan Komisi Yudisial telah dibentuk Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Dalam perkembangannya terdapat uji materi atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 di Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial dalam perkembangannya juga mengalami uji materi di Mahkamah Konstitusi. Selain itu, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial masih memerlukan penyempurnaan agar Komisi Yudisial dapat menjalankan kewenangannya secara optimal. Oleh karena itu, Undang- Undang ini merupakan penyempurnaan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Undang-Undang ini didasarkan pada pemikiran adanya pemisahan kekuasaan yang jelas dalam kekuasaan kehakiman yang dikenal dengan sistem check and balances. Perubahan ini dilakukan sesuai dengan kebutuhan bangsa Indonesia guna tegaknya kekuasaan kehakiman yang mandiri tanpa adanya intervensi dari cabang kekuasaan lainnya. Dengan kekuasaan kehakiman yang mandiri tersebut, diharapkan terciptanya kepastian hukum dalam Negara Republik Indonesia yang melindungi segenap warga negara Indonesia di bidang hukum dan peradilan.