NA RUU tentang Persandian

Munculnya ancaman terhadap keamanan data dan informasi dapat berimplikasi pada keutuhan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sehingga dalam rangka menjaga keutuhan dan kedaulatan NKRI perlu didukung oleh sistem pengamanan informasi negara yang aman. Hal ini juga terjadi pada skala mikro di masing-masing institusi/kelembagaan. Untuk itu sistem pengamanan dimaksud perlu ditunjang dengan sistem persandian yang memadai. Tujuan kegiatan persandian diarahkan untuk menjaga kerahasiaan (confidentiality), keutuhan (integrity), keaslian (authenticity), dan tidak ada pengingkaran (non-repudiation) informasi yang disandikan. Kebijakan keamanan dan pengamanan informasi harusnya berada dalam suatu tatanan sistem yang terintegrasi dan terkoordinasi dari mata rantai kebijakan pemerintahan. Namun demikian, hingga saat ini belum ada regulasi yang mengatur masalah Persandian di Indonesia, meskipun perintah untuk menyusun dan membahas Rancangan Undang-Undang tentang Persandian telah termuat dalam Program Legislasi Nasional tahun 2015-2019. Setidaknya ada beberapa alasan penting dalam pembentukan Undang-Undang tentang Persandian. Pertama, untuk melindungi privasi rakyat Indonesia karena setiap orang memiliki hak untuk merahasiakan data-data pribadinya. Konsep perlindungan data dianggap sebagai bagian dari perlindungan atas privasi. Sehingga, untuk mencegah kebocoran data pribadinya, setiap orang tersebut memiliki hak untuk menjaga keamanan datanya melalui penyandian. Kedua, untuk pelayanan publik. Demi kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik serta menjamin keaslian data informasi publik maka data tersebut perlu diamankan. Ketiga, persandian berfungsi sebagai pengamanan data sehingga data yang telah disandikan selalu terjaga otentikasinya untuk digunakan dalam setiap kegiatan persandian. Keempat, fungsi persandian sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi persandian dalam rangka melindungi hak atas kekayaan intelektual.