Koordinasi & Diplomasi Penting Bagi Industri Manufaktur Indonesia~KONTRIBUSI industri manufaktur terus mengalami penurunan hingga mencapai
19,52 persen pada triwulan II tahun 2019. PMI Manufaktur Indonesia juga
mengalami kontraksi mencapai level 47,7 pada Oktober 2019. Turunnya kinerja
sektor manufaktur Indonesia antara lain disebabkan karena industri masih terfokus
pada kebutuhan domestik dan belum banyak berorientasi untuk kebutuhan ekspor.
Sementara koordinasi dan diplomasi Pemerintah dalam peningkatan industri
manufaktur Indonesia dirasa belum sepenuhnya optimal.~~Rendy Alvaro, S.Sos., M.E.~5|Review Asuransi Usaha Ternak Sapi~Peternakan merupakan salah satu subsektor pertanian yang mempunyai peran
strategis dalam perekonomian di Indonesia. Namun dalam pelaksanaannya,
subsektor peternakan menghadapi berbagai risiko yang sering mengakibatkan
kerugian bagi pelaku subsektor peternakan khususnya peternak. Oleh karena
itu, pemerintah telah memformulasikan suatu strategi dan kebijakan yang
sistematis, berdaya saing, dan berkelanjutan. Salah satunya melalui program
Asuransi Usaha Ternak Sapi yang dapat memberikan pertanggungan asuransi
dan terlindunginya peternak dari kerugian usaha akibat sapi yang mengalami
kematian atau kehilangan. Namun pencapaian program ini masih terdapat
beberapa permasalahan antara lain adanya target realisasi penyaluran bantuan
premi yang masih belum tercapai, sasaran penerima bantuan premi AUTS yang
belum tepat, serta belum optimalnya antara kebutuhan dengan ketersediaan sapi.~~RICKA WARDIANINGSIH, SE~16|Permasalahan dan Upaya Perbaikan Dana Insentif Daerah 2020~Dana Insentif Daerah (DID) merupakan salah satu bentuk desentralisasi fiskal
yang dialokasikan kepada daerah dengan mempertimbangkan peningkatan kinerja
pada bidang tertentu. Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa persoalan
mengenai pengalokasian DID, seperti dasar hukum yang tidak kuat, ketimpangan
alokasi antara wilayah barat dan timur Indonesia dan formula perhitungan yang
kerap berubah setiap tahunnya. Penambahan dua kriteria baru pada formula
perhitungan alokasi DID tahun 2020 juga membuat ketimpangan capaian indikator
kinerja antar daerah semakin lebar. Maka dari itu, pemerintah perlu melakukan
pengelompokan pembagian DID berdasarkan wilayah, melakukan sosialisasi
secara intensif sehingga pemerintah daerah tidak mengalami potential lost akibat
indikator yang selalu berubah, serta melakukan penyempurnaan pada indikatorindikator
penilaian kriteria kinerja sehingga tidak hanya menguntungkan daerah
tertentu.~~SAVITRI WULANDARI, S.E.~13
Bagikan Buletin APBN Ini
Buletin APBN Terkait
November - 2019
Koordinasi & Diplomasi Penting Bagi Industri Manuf...
Hubungi Kami
Gedung Sekretariat Jenderal DPR RI Lantai 7, Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat 10270