Pelaksanaan Redistribusi Lahan di Indonesia untuk Kesejahteraan Petani~~~Ade Nurul Aida, S.E., M.E.~4|Percepatan Proyek Infrastruktur Melalui Pembiayaan Swasta~Kebutuhan pendanaan semua proyek infrastruktur tak cukup hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Pemerintah juga mengharapkan dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan swasta untuk mendanai proyek infrastruktur yang sangat besar jumlahnya. Hingga saat ini, keterlibatan swasta dalam berinvestasi pada proyek infrastruktur masih rendah. Hal ini dikarenakan proyek yang ditawarkan kurang menguntungkan dan tingkat kesulitan pembangunannya cukup tinggi. Selain itu, kurangnya insentif dan jaminan kepastian usaha dari pemerintah belum memadai. Swasta menilai pemerintah kurang transparan dalam memberikan informasi mengenai teknis, keuangan dan risiko yang terjadi. Pembiayaan dari perbankan tidak dapat diandalkan untuk mendanai proyek infrastruktur karena perbankan memiliki keterbatasan lending limit dan jangka waktu. Pembangunan infrastruktur akan sukses jika persiapan perencanaan pembangunan infrastruktur yang matang, pembiayaan yang efektif dan efisien serta pola kelembagaan/kerjasama antar kelembagaan/kementerian dan atau dengan swasta/BUMN terjalin dengan efektif.~~Jesly Yuriaty Panjaitan, S.E., M.M.~11