Beban Anggaran yang Timbul Akibat Pengaturan Hakim Pemeriksa Pendahulu dalam RKUHAP~KUHAP yang merupakan dasar hukum dalam proses peradilan pidana di Indonesia dirasa sudah kurang relevan dengan perkembangan zaman. KUHAP yang saat ini perlu menyesuaikan dengan perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Terbitnya UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menuntut pengaturan mengenai prosedur pelaksanaan hukum pidana yang tertuang dalam KUHAP. Analisis ini akan melihat beban biaya yang akan ditanggung negara apabila diatur mengenai HPP dalam KUHAP. Penerapan konsep HPP dalam RKUHAP berpotensi untuk menambah beban keuangan negara. Peningkatan beban keuangan negara bersumber dari kebutuhan biaya untuk menggaji hakim yang ditugaskan sebagai HPP (Rp20,5 miliar-Rp34,2 miliar per tahun) dan biaya untuk menyediakan sarana dan prasarana yang akan digunakan oleh HPP yang mencapai Rp 14,57 triliun. Kajian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan gambaran menyeluruh mengenai implikasi anggaran yang timbul apabila konsep HPP diterapkan dalam RKUHAP, sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan bagi DPR, khususnya Komisi III, dalam proses pembahasan RKUHAP secara lebih komprehensif.~~Ratna Christianingrum, S.Si., M.Si.~6|Peluang Dan Tantangan Industri Komoditas Kelapa~Kelapa merupakan salah satu komoditas strategis yang menjadi prioritas pemerintah dalam pengembangan industri karena memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Namun demikian, masih terdapat berbagai tantangan yang harus dihadapi pemerintah dalam membangun ekosistem industri kelapa yang berkelanjutan dan kompetitif. DPR RI melalui Komisi IV perlu mendorong Pemerintah untuk menyusun program pelatihan berbasis pertanian modern dan pemberian insentif yang menyasar generasi muda. Selain itu, Komisi IV perlu mendorong Pemerintah untuk mengakselerasi modernisasi pembudidayaan kelapa melalui penerapan teknologi dan pengembangan varietas kelapa yang tahan terhadap cuaca ekstrem. Komisi VI perlu mendorong Pemerintah untuk dapat menyeimbangkan antara ekspor dan kebutuhan dalam negeri. Kemudian, Komisi VI juga perlu mendorong Pemerintah untuk menyusun regulasi terkait tata niaga kelapa yang berkeadilan~~MUHAMMAD ANGGARA TENRIATTA SIREGAR, S.E.~8