Produksi dan Deregulasi Impor Susu Indonesia~ Program makan bergizi gratis yang dicanangkan oleh pemerintah menjadi momentum penting dalam peningkatan konsumsi gizi anak, salah satunya melalui pemberian susu kepada peserta didik. Namun, tingkat konsumsi susu nasional masih tergolong rendah dan pasokan susu domestik belum mencukupi, sehingga ketergantungan pada impor masih tinggi. Pemerintah merespons kondisi ini melalui kebijakan peningkatan produktivitas susu, termasuk rencana impor sapi perah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2025. Meskipun kebijakan ini membuka peluang partisipasi sektor swasta dan mendukung deregulasi impor, implementasinya menghadapi sejumlah tantangan, seperti rendahnya realisasi investasi sapi perah, potensi kecurangan dalam penunjukan entitas impor, serta risiko terganggunya keberlangsungan peternakan lokal. Tulisan ini merekomendasikan agar DPR RI melalui Komisi IV memperkuat fungsi pengawasan, memastikan pelibatan dunia usaha secara adil, dan menjaga keseimbangan antara kebutuhan impor dan perlindungan produksi dalam negeri, guna menjamin keberlanjutan kebijakan pangan nasional.~~Fajri Ramadhan, S.E., M.E., M.A.~15|Sektor Pariwisata Dalam Pusaran Kebijakan Efisiensi, Wisman Harus Jadi Tumpuan~ Program makan bergizi gratis yang dicanangkan oleh pemerintah menjadi momentum penting dalam peningkatan konsumsi gizi anak, salah satunya melalui pemberian susu kepada peserta didik. Namun, tingkat konsumsi susu nasional masih tergolong rendah dan pasokan susu domestik belum mencukupi, sehingga ketergantungan pada impor masih tinggi. Pemerintah merespons kondisi ini melalui kebijakan peningkatan produktivitas susu, termasuk rencana impor sapi perah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2025. Meskipun kebijakan ini membuka peluang partisipasi sektor swasta dan mendukung deregulasi impor, implementasinya menghadapi sejumlah tantangan, seperti rendahnya realisasi investasi sapi perah, potensi kecurangan dalam penunjukan entitas impor, serta risiko terganggunya keberlangsungan peternakan lokal. Tulisan ini merekomendasikan agar DPR RI melalui Komisi IV memperkuat fungsi pengawasan, memastikan pelibatan dunia usaha secara adil, dan menjaga keseimbangan antara kebutuhan impor dan perlindungan produksi dalam negeri, guna menjamin keberlanjutan kebijakan pangan nasional.~~ORLANDO RAKA BESTIANTA, S.E. C.L.D~14