Mengulas Eliminasi Malaria~Komitmen pemerintah menangani kasus malaria sejalan dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 293 Tahun 2009 tentang Eliminasi Malaria pada tahun 2024 sebesar 405 kabupaten/kota di Indonesia dan Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2020-2024. Indonesia merupakan negara di wilayah asia tenggara yang turut menyumbangkan kasus malaria terbesar setelah India. Pada tahun 2022 merupakan peningkatan kasus terbanyak dalam 3 tahun terakhir. Data Kementerian Kesehatan menyebutkan bahwa masih terdapat 11 persen penduduk berada di daerah endemis malaria yang tersebar di 142 kabupaten/kota. Terdapat beberapa hal yang perlu dilakukan Komisi IX DPR RI guna menangani malaria, diantaranya yaitu mendorong Kementerian Kesehatan meningkatkan alokasi anggaran program penangan malaria, sosialisasi PHBS dan edukasi penanganan malaria, koordinasi dan kolaborasi dengan pemerintah daerah terkait peningkatan program fogging dan percepatan penanganan bagi daerah yang masuk dalam kategori endemis malaria.~~Arjun Rizky Mahendra N~16|Urgensi Perbaikan Tata Kelola Badan Riset dan Inovasi Nasional sebagai Upaya Meningkatkan Riset dan Inovasi~Salah satu tahapan penting dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045 adalah melakukan penguatan riset dan inovasi. Namun, terdapat beberapa tantangan dalam memperkuat fondasi teknologi, riset dan inovasi. Pertama, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) sebagai satu- satunya badan penelitian nasional belum menunjukkan kinerja riset dan penelitian yang optimal. Kedua, penetapan alokasi anggaran BRIN yang tidak berfokus kepada program utama BRIN. Ketiga, BRIN belum melaksanakan pelaporan pertanggungjawaban realisasi anggaran secara rinci dan transparan. Untuk itu, Komisi VII DPR RI perlu untuk mendorong BRIN untuk meningkatkan produktivitas yang diselaraskan dengan Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional 2015- 2035, melakukan penyesuaian anggaran BRIN untuk tahun anggaran 2024, dan mendorong BRIN untuk menyajikan data yang rinci sampai dengan satuan tiga terkait realisasi penggunaan anggaran.~~LEO ISKANDAR, S.E., M.Sc.~4|Peluang Pengembangan Pariwisata Kesehatan di Indonesia~Indonesia memiliki potensi untuk mengembangkan pariwisata kesehatan. Pengembangan potensi tersebut dapat melalui hasil produksi olahan tanaman herbal, industri spa, event olahraga internasional dan pembangunan KEK Sanur. Terdapat tantangan yang dihadapi pemerintah, yakni belum adanya peta jalan pembangunan pariwisata kesehatan, belum masifnya promosi dan ketersediaan informasi mengenai pariwisata kesehatan, dan masih rendahnya kualitas pelayanan kesehatan. Dorongan kepada pemerintah diperlukan dari Komisi X DPR RI untuk segera menyusun peta jalan pembangunan pariwisata kesehatan serta memasifkan promosi dan menyediakan informasi yang lengkap mengenai pariwisata kesehatan yang sudah ada dan yang sedang disiapkan oleh pemerintah. Guna menekan biaya pengadaan, Komisi XI DPR RI mendorong pemerintah untuk mengatur pajak alat kesehatan (alkes) dari kategori barang mewah.~~MUHAMMAD ANGGARA TENRIATTA SIREGAR, S.E.~8