Meninjau Permasalahan Pada Rumah Bersubsidi~Pemenuhan rumah layak huni merupakan program sasaran pemerintah dalam meningkatkan infrastruktur pelayanan dasar. Akses rumah tangga terhadap hunian yang layak dan terjangkau sayangnya mengalami penurunan cukup tinggi dari 95,70 persen di tahun 2018 turun menjadi 60,66 persen di tahun 2022, selain itu masih terdapat 39.34 persen rumah tidak layak huni dan backlog perumahan masih mencapai 12,72 juta di tahun 2021. Pemerintah dalam menangani permasalahan ini memberikan subsidi perumahan melalui FLPP, SSB, SBUM, maupun BP2BT. Komisi V DPR RI perlu mendorong Kementerian PUPR dan kementerian terkait untuk mengatasi berbagai kendala yang masih terjadi, diantaranya harga rumah yang tidak sejalan dengan daya beli masyarakat, masalah perizinan dan kualitas bangunan serta ketidaktepatan sasaran penerima subsidi.~~OLLANI VABIOLA BANGUN, SIP.,MM~16|Strategi Meningkatkan Tax Ratio Melalui Potensi Pajak Konsumsi~Tax Ratio Indonesia tergolong rendah bila dibandingkan negara-negara ASEAN lainnya. Hal ini disebabkan sekitar 40 persen potensi pajak masih belum dapat digali untuk meningkatkan tax ratio. Cara yang paling cepat dan mudah menggali potensi penerimaan perpajakan adalah pemajakan konsumsi. Oleh karena itu, Komisi XI DPR RI dapat mendorong Kementerian Keuangan, khususnya Direktorat Jenderal Pajak, untuk mencari terobosan baru guna meningkatkan tax ratio melalui potensi pemajakan konsumsi. Pemerintah juga dapat melakukan upaya-upaya lainnya antara lain meningkatkan tarif PPN, pengurangan fasilitas PPN berupa pembebasan PPN, menurunkan ambang batas dan memperluas basis pajak.~~Jesly Yuriaty Panjaitan, S.E., M.M.~11|Sewindu Kinerja Perlindungan WNI di Luar Negeri~Kinerja perlindungan WNI di luar negeri periode 2015-2022 relatif masih belum optimal. Beberapa indikator seperti: persentase kinerja IKU yang relatif menurun, gap antara kasus yang ditangani dan diselesaikan semakin melebar, rasio anggaran per kasus relatif menurun dan jumlah kasus keimigrasian masih dominan selama periode 2015-2022. Komisi I DPR RI harus mengawasi kinerja Direktorat Perlindungan WNI agar kinerja IKU dan kasus yang diselesaikan lebih maksimal. Komisi I DPR RI dipandang perlu meminta penjelasan Menteri Luar Negeri, apakah faktor minimnya anggaran menjadi kendala utama belum optimalnya kinerja perlindungan WNI di luar negeri.~~MUJIBURRAHMAN~16